KRAKSAAN, Radar Bromo - Sebanyak 16 pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama mengikuti program relaksasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), Senin (25/5).
Upaya ini dilakukan pemkan untuk pengembangan kompetensi aparatur sipil negara yang saat ini menuntut birokrasi cepat dan adaptif.
Relaksasi ini mengedepankan pengalaman kerja dan praktik kepemimpinan sebagai bagian penting dari proses belajar pejabat birokrasi.
Kegiatan yang digelar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Probolinggo bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Program tersebut disebut menjadi yang pertama dilaksanakan pemerintah daerah di Indonesia untuk level JPT Pratama di 2026.
Berbeda dengan pola pelatihan birokrasi konvensional yang identik dengan ruang kelas dan pelatihan formal, relaksasi RPL justru menempatkan pengalaman kerja sebagai pijakan utama penguatan kompetensi pejabat.
“Aspek pengalaman memimpin, inovasi yang pernah dilakukan, hingga perubahan organisasi yang berhasil dijalankan menjadi bagian dari proses penilaian kompetensi,” kata Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran ASN LAN RI Erna Irawati secara virtual.
Menurut Erna, pola pembelajaran ASN kini bergerak menuju pendekatan experiential learning dan social learning, yakni pembelajaran yang lahir dari pengalaman kerja sehari-hari dan interaksi di lingkungan birokrasi.
“Mayoritas peserta belajar di tempat kerja dan belajar dari pengalaman serta orang lain. Inilah konsep social learning dan experiential learning yang sekarang dikembangkan,” ujarnya.
Program relaksasi RPL berlangsung mulai 25 Mei hingga 28 Juli 2026 melalui metode blended learning dan distance learning.
Peserta akan menjalani tahapan evaluasi pemahaman, pembelajaran mandiri, coaching, implementasi transformasi hingga asesmen panel.
Jika seluruh tahapan dinyatakan tuntas, peserta akan memperoleh sertifikat pemenuhan kompetensi yang setara dengan Surat Tanda Tamat Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II.
“Persyaratan untuk menduduki jabatan bisa diperoleh melalui RPL ini meskipun belum mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II,” tutur Erna.
Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Probolinggo dr. Anang Budi Yoelijanto menilai pendekatan tersebut menjadi bagian dari penguatan sistem merit di birokrasi.
Kompetensi ASN, kata dia, tidak lagi hanya diukur dari sertifikat pelatihan formal, tetapi juga dari capaian kerja nyata.
“RPL mendorong ASN menghasilkan perubahan organisasi, inovasi pelayanan publik, peningkatan tata kelola dan dampak nyata bagi masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, skema tersebut memungkinkan pengembangan kompetensi berjalan lebih cepat dan fleksibel sesuai kebutuhan organisasi pemerintahan yang terus berubah.
Sementara itu, Wakil Bupati Probolinggo Fahmi AHZ menilai birokrasi saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. ASN, menurut dia, tidak cukup hanya berperan sebagai administrator pemerintahan.
“ASN saat ini harus mampu menjadi pemimpin perubahan, pengambil keputusan dan pelayan masyarakat yang adaptif serta profesional,” ujar Fahmi.
Ia berharap program tersebut tidak berhenti sebagai pemenuhan administrasi atau sekadar perolehan sertifikat kompetensi.
“Saya berharap proses ini menjadi ruang refleksi dan penguatan kepemimpinan. Tunjukkan bahwa ASN Kabupaten Probolinggo mampu menjadi ASN yang adaptif, inovatif, kolaboratif dan berorientasi pada hasil,” katanya.
Ke-16 pejabat yang mengikuti program ini berasal dari sejumlah organisasi perangkat daerah strategis, mulai sektor pendidikan, kesehatan, pertanian hingga rumah sakit daerah.
Pemerintah Kabupaten Probolinggo berharap pendekatan baru tersebut dapat mempercepat transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di daerah. (mu/fun)
Editor : Abdul Wahid