KRAKSAAN, Radar Bromo - Angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo masih menjadi pekerjaan rumah serius. Bupati Probolinggo Mohammad Haris menegaskan, penanganannya tidak bisa dilakukan parsial. Seluruh sektor diminta terlibat aktif.
Perlu kerja bersama antara pendamping desa dan pemerintah daerah dan seluruh lini lain untuk mempercepat pembangunan di tingkat desa.
“Kami punya harapan besar akan kolaborasi antara pendamping desa dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Ini saatnya kita berjalan bersama menyelesaikan persoalan di desa,” katanya.
Menurut Haris, posisi Kabupaten Probolinggo yang masih berada di jajaran empat besar angka kemiskinan di Jawa Timur menjadi alarm keras. Selisih capaian dengan daerah lain dinilai cukup jauh.
“Kemiskinan ini menjadi PR besar kami. Selisihnya cukup jauh dengan daerah lain, sehingga perlu kerja bersama untuk mengejarnya,” tegasnya.
Ia menggarisbawahi, perbaikan tata kelola pemerintahan menjadi fondasi utama. Tanpa sistem yang rapi, program pembangunan dinilai sulit berjalan efektif.
“Kami tidak bisa mendorong birokrasi bergerak cepat kalau tata kelolanya belum benar. Sistem harus dibenahi terlebih dahulu,” ujarnya.
Selain tata kelola, sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi disebut sebagai titik krusial karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar warga. Di sisi lain, persoalan infrastruktur juga belum tuntas.
“Ratusan kilometer jalan perlu diperbaiki. Ditambah dampak bencana, kerusakan semakin bertambah. Ini menjadi fokus anggaran kita,” imbuhnya.
Haris juga mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan publik. Menurutnya, tanpa kepercayaan, program pemerintah akan sulit dijalankan di lapangan.
“Kalau kepercayaan masyarakat hilang, maka akan sulit. Karena itu, kami harus menjaga trust dengan kerja nyata dan transparansi,” tandasnya.
Peran tenaga pendamping desa ikut disorot. Mereka diminta aktif menjembatani kebijakan pemerintah dengan kebutuhan riil masyarakat desa, terutama di tengah keterbatasan anggaran.
“Tugas pendamping desa ini tidak ringan. Harus mampu menyeimbangkan program pusat dengan kebutuhan desa. Tapi saya yakin kita bisa menemukan solusi bersama,” katanya lagi.
Sementara itu, Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Probolinggo Muhammad Arham menyebut, saat ini terdapat 132 tenaga pendamping profesional yang tersebar di seluruh wilayah.
Mereka tidak hanya mendampingi administrasi desa, tetapi juga terlibat dalam perencanaan, pengawasan, hingga mendorong partisipasi masyarakat.
“Kami juga membantu mengidentifikasi potensi ekonomi desa serta mendorong partisipasi masyarakat agar pembangunan berjalan transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Arham menambahkan, tantangan ke depan tidak ringan. Penurunan Dana Desa tahun 2026 yang berkisar Rp 110 miliar menuntut desa lebih mandiri.
“Desa tidak bisa hanya bergantung pada dana transfer. Perlu penguatan BUMDes dan koperasi desa agar mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa,” tegasnya. (mu/fun)
Editor : Abdul Wahid