KRAKSAAN, Radar Bromo - Mengatasi persoalan sampah di Kabupaten Probolinggo kian mendesak. Di tengah keterbatasan armada dan kondisi tempat pemrosesan akhir (TPA) yang makin sesak, pemkab mulai melirik opsi pengolahan berbasis teknologi. Salah satunya melalui tawaran investasi dari PT Kimia Alam Subur (KAS) dengan sistem pirolisis.
Sekda Ugas Irwanto tak menampik, tekanan pengelolaan sampah makin berat. Setiap hari, sampah di Kabupaten Probolinggo mencapai ratusan ton.
“Dengan timbulan sekitar 446 ton per hari dan potensi meningkat karena program makan bergizi gratis, kami tidak bisa lagi hanya mengandalkan pola buang ke TPA,” ujarnya.
Ia menegaskan, arah kebijakan ke depan harus bergeser. Dari sekadar membuang, menjadi mengolah.
“Pemkab ingin bertransformasi. Tapi di sisi lain, kemampuan fiskal kita terbatas. Karena itu, opsi kerja sama dengan pihak swasta menjadi penting selama tidak membebani APBD,” katanya.
Kondisi di lapangan memang jauh dari ideal. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Probolinggo Roby Siswanto mengungkapkan, dari total potensi sampah harian yang mencapai 480 hingga 500 ton, hanya sebagian kecil yang mampu tertangani.
“Yang terangkut ke TPA itu hanya sekitar 5 persen. Kendala utamanya armada. Kita hanya punya 23 unit dengan kapasitas sekitar 50 ton per hari,” jelasnya.
Belum lagi metode pengelolaan di TPA yang masih menggunakan sistem open dumping model lama yang kini jadi sorotan pemerintah pusat.
Di tengah situasi itu, tawaran teknologi pirolisis dinilai sebagai alternatif. Direktur PT KAS Ermawan Wibisono menjelaskan, pendekatan yang selama ini digunakan dinilai belum menyentuh akar persoalan.
“Selama ini hanya memindahkan residu. Sampahnya tetap ada, biaya terus berjalan. Itu problem utamanya,” katanya.
Menurutnya, teknologi pirolisis bekerja dengan pemanasan tertutup tanpa pembakaran langsung.
Dari proses itu, sampah bisa diubah menjadi produk bernilai ekonomi. “Hasilnya bisa berupa bahan bakar setara solar, gas sintetis hingga karbon aktif. Dan karena tidak dibakar langsung, emisi berbahaya bisa ditekan,” paparnya.
Menariknya, skema yang ditawarkan tidak membebani pemerintah daerah.
“Tidak ada tipping fee. Keuntungan diambil dari hasil olahan, bukan dari pemerintah,” tegas Ermawan.
Meski begitu, DPRD mengingatkan agar rencana ini tidak dijalankan secara tergesa-gesa. Wakil Ketua DPRD M. Zubaidi menilai, kerja sama semacam ini membutuhkan kajian matang. “Ini bukan hal sederhana. Tidak cukup sekali pertemuan lalu langsung MoU. Perlu proses panjang, termasuk asesmen jenis dan volume sampah agar skemanya tepat,” ujarnya.
Di sisi lain, potensi ekonomi dari sektor persampahan juga mulai dilirik. DLH mencatat, jika dikelola serius, pendapatan daerah dari retribusi sampah bisa mencapai miliaran rupiah.
“Potensi PAD bisa sekitar Rp 9,5 miliar per tahun, apalagi kalau sistem e-retribusi diterapkan. Ini peluang besar kalau pengelolaannya dibenahi dari hulu sampai hilir,” tandas Roby.
Ancaman overload tempat pemrosesan akhir (TPA) Seboro mulai menjadi perhatian serius. Meski saat ini kondisinya masih dinilai aman, namun jika pengelolaan tidak dibenahi, persoalan sampah berpotensi menjadi bom waktu dalam beberapa tahun ke depan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Roby Siswanto, mengungkapkan bahwa kapasitas TPA Seboro masih mampu menampung sampah dalam kurun waktu lebih dari lima tahun mendatang. Namun, hal itu dengan catatan sistem pengelolaan berjalan optimal.
“Untuk overload, masih bisa lebih dari lima tahun ke depan. Saat ini masih cukup menampung. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, tentu bisa menjadi persoalan serius,” ujarnya.
TPA Seboro sendiri memiliki luas sekitar 5 hektare. Ke depan, pengelolaan sampah dituntut mengikuti kebijakan nasional yang menargetkan pengelolaan sampah mencapai 100 persen pada tahun 2029. Dengan target tersebut, sampah yang dibuang ke TPA nantinya hanya berupa residu.
“Kalau sistem ini berjalan, bukan hanya penanganan yang bisa berjalan baik, tapi juga bisa menekan volume sampah yang masuk ke TPA,” tambahnya.
Saat ini, kondisi pengelolaan sampah di Kabupaten Probolinggo masih jauh dari ideal. Dari total potensi sampah harian yang mencapai 480 hingga 500 ton, hanya sekitar 5 persen yang berhasil terangkut ke TPA.
“Keterbatasan armada menjadi kendala utama. Saat ini hanya ada 23 armada dengan kapasitas sekitar 50 ton per hari,” jelas Roby.
Tak hanya itu, metode pengelolaan di TPA yang masih menggunakan sistem open dumping juga menjadi sorotan pemerintah pusat. Karena itu, DLH mulai menjajaki kerja sama dengan investor untuk menghadirkan sistem pengolahan sampah yang lebih modern.
Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah kerja sama melalui nota kesepahaman (MoU) dengan investor untuk penerapan teknologi pirolisis.
Teknologi ini memungkinkan sampah diolah menjadi produk bernilai ekonomi seperti biosolar dan biochar yang dapat dimanfaatkan kembali.
“Kami sedang kaji MoU dengan investor dengan pengolahan sampah teknologi Pirolisis. Nantinya sampah bisa diolah menjadi biosolar dan biochar. Bahkan, sampah lama yang sudah menumpuk juga berpotensi bisa dihabiskan,” terangnya.
Menariknya, proyek ini tidak akan membebani anggaran daerah karena seluruh pembiayaan berasal dari investor. Jika terealisasi, bukan hanya mengurangi volume sampah secara signifikan, tetapi juga membuka peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Potensi PAD dari sektor persampahan cukup besar, bisa mencapai sekitar Rp9,5 miliar per tahun melalui sistem e-retribusi. Kami optimistis kolaborasi ini bisa memperbaiki pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir, sehingga lebih efektif, transparan dan berkelanjutan,” tegasnya.
Dengan berbagai upaya tersebut, Pemkab Probolinggo berharap persoalan sampah tidak lagi menjadi ancaman di masa depan, melainkan berubah menjadi potensi ekonomi yang memberi manfaat bagi daerah. (mu/fun)
Editor : Abdul Wahid