KRAKSAAN, Radar Bromo-Upaya menekan angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo mulai difokuskan pada satu persoalan mendasar: keakuratan data.
Agar bisa tercapai, belum lama ini Pemkab Probolinggo bersama Badan Pusat Statistik (BPS) setempat menggelar pelatihan instruktur daerah pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sebanyak 80 instruktur daerah disiapkan sebagai ujung tombak pemutakhiran data sosial ekonomi di lapangan. Mereka berasal dari unsur Kasi Kesejahteraan Sosial kecamatan, Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), petugas BPS kecamatan, serta ASN Pemkab Probolinggo yang tergabung dalam Akademi Pengentasan Kemiskinan hasil kerja sama dengan LAN RI.
Sekretaris Daerah Ugas Irwanto, menegaskan bahwa validitas data menjadi kunci utama agar kebijakan pengentasan kemiskinan tidak meleset sasaran.
Menurutnya, penurunan angka kemiskinan yang terjadi selama ini perlu dijaga dengan basis data yang kuat dan mutakhir.
“Angka kemiskinan Kabupaten Probolinggo tahun 2025 turun menjadi 16,31 persen dari sebelumnya 16,45 persen. Jumlah penduduk miskin juga berkurang 849 orang. Tapi penurunan ini tidak cukup kalau tidak ditopang data yang benar-benar akurat,” kata Ugas.
Ia menjelaskan, berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2025-2029, Pemkab Probolinggo menargetkan angka kemiskinan terus ditekan hingga 15,15 persen pada 2025 dan turun lagi pada tahun-tahun berikutnya.
“Target itu berat. Karena itu, data menjadi fondasi utama. Kalau datanya keliru, kebijakan juga berisiko salah arah,” ujarnya.
Pemutakhiran DTSEN dijadwalkan mulai pertengahan Januari 2026. Para instruktur daerah yang dilatih akan bertugas membekali petugas lapangan, khususnya Tim Pendamping Keluarga (TPK), agar proses pendataan berjalan seragam dan sesuai standar.
“Peran instruktur ini strategis. Mereka yang memastikan petugas di lapangan memahami metode dan indikator yang digunakan,” jelas Ugas.
Sebelum pelatihan tatap muka, para peserta telah mengikuti bimbingan teknis secara daring.
Pendalaman materi kemudian dilanjutkan secara luring dalam tiga kelas terpisah di Kantor Bupati Probolinggo.
Kepala Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo, Juwono Prasetijo Utomo, menambahkan bahwa pelatihan ini merupakan bagian penting dari upaya memastikan DTSEN Kabupaten Probolinggo dapat digunakan sebagai rujukan bersama lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
“Nanti para instruktur kecamatan akan menyosialisasikan dan menurunkan materi ini kepada petugas lapangan di desa-desa. Jadi tidak boleh ada perbedaan pemahaman,” tegasnya.
Menurut Juwono, hasil akhir dari pemutakhiran DTSEN adalah tersedianya data sosial ekonomi masyarakat mulai dari desil 1 hingga desil 10 yang valid dan terkini.
“Data tersebut akan dikelola melalui sistem Mata Prabu Linggih oleh Diskominfo dan menjadi satu-satunya rujukan OPD dalam menyusun program. Harapannya, intervensi pemerintah benar-benar tepat sasaran,” pungkasnya. (mu/fun)
Editor : Abdul Wahid