KRAKSAAN, Radar Bromo - Kerusakan infrastruktur akibat bencana banjir dan longsor di Kecamatan Tiris tak hanya menyebabkan dampak serius dan mengganggu akses warga.
Tapi juga bakal menyita keuangan daerah karena banjir pada Kamis (11/12) lalu membuat sedikitnya tujuh jembatan di tiga desa mengalami kerusakan.
Kerusakan itu mulai jembatan mulai dari miring hingga ada yang putus total. Pemerintah daerah kini mulai menyiapkan langkah pemulihan, meski perbaikan permanen dipastikan baru bisa dilakukan tahun depan.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo, Endang Muji, mengatakan asesmen kerusakan telah dilakukan menyeluruh.
Hasilnya, kebutuhan anggaran untuk penanganan tujuh jembatan tersebut diperkirakan mencapai Rp 8 miliar.
“Total ada tujuh jembatan yang terdampak banjir. Dari hasil asesmen sementara, kebutuhan anggaran perbaikannya sekitar Rp 8 miliar,” kata Endang Muji.
Menurut Endang, rencana perbaikan permanen akan diajukan pada tahun anggaran mendatang. Pemkab Probolinggo akan mengupayakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sekaligus memanfaatkan dana tidak terduga (DTT) kabupaten untuk penanganan darurat.
“Rencananya akan kami ajukan bantuan ke provinsi, ke gubernur. Sebagian penanganan darurat juga menggunakan dana tidak terduga Kabupaten Probolinggo,” jelasnya.
Adapun sebaran kerusakan jembatan berada di tiga desa. Di Desa Andungbiru, terdapat tiga jembatan terdampak. Dua di antaranya putus total akibat terjangan banjir.
Namun, jembatan darurat telah selesai dibangun agar aktivitas warga tetap berjalan. Sementara satu jembatan lainnya mengalami kondisi miring dan saat ini masih dalam tahap perencanaan perbaikan.
“Untuk Andungbiru, dua jembatan putus total sudah ditangani dengan jembatan darurat. Satu jembatan lagi kondisinya miring dan masih proses perencanaan,” terang Endang.
Kerusakan serupa juga terjadi di Desa Andungsari. Dari dua jembatan yang terdampak, satu jembatan putus dan telah dibangun jembatan darurat oleh masyarakat setempat. Sedangkan satu jembatan lainnya mengalami kemiringan dan masih menunggu penanganan lebih lanjut.
“Di Andungsari ada dua jembatan. Yang putus sudah dibuatkan jembatan darurat oleh masyarakat, dan yang miring masih dalam proses perencanaan,” ujarnya.
Sementara itu, di Desa Tlogosari, satu jembatan dilaporkan putus akibat banjir. Saat ini, tim dari Dinas PUPR masih melakukan asesmen lanjutan untuk menentukan langkah teknis penanganannya.
Endang menegaskan, jembatan darurat menjadi solusi sementara demi menjaga konektivitas warga. Sedangkan perbaikan permanen membutuhkan perencanaan matang dan dukungan anggaran yang memadai.
“Yang terpenting sekarang akses masyarakat tetap bisa berjalan. Untuk pembangunan permanen, tentu perlu waktu dan anggaran, sehingga kami targetkan tahun depan,” pungkasnya.
Sementara itu, sorotan juga datang dari legislatif. Anggota DPRD dari Fraksi PKB, Rendra Hedikusuma, mendorong pemerintah daerah agar segera menemukan solusi paling efektif dalam penanganan jembatan rusak di wilayah Kecamatan Tiris dan Krucil.
Rendra menilai, keterbatasan kemampuan anggaran daerah harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan langkah kebijakan. Terlebih, alokasi dana tidak terduga (DTT) Kabupaten Probolinggo pada tahun depan diperkirakan tidak jauh berbeda dari tahun ini, yakni di kisaran Rp 10 miliar.
“Kalau hanya mengandalkan dana tidak terduga, tentu sangat terbatas. Apalagi kebutuhan penanganan jembatan rusak cukup besar. Pemerintah daerah harus mencari solusi terbaik agar penanganannya bisa maksimal,” ujar Rendra.
Kata Rendra, diperlukan upaya mendorong sumber pendanaan di luar APBD agar proses pemulihan infrastruktur tidak berjalan setengah-setengah. Ia menekankan, kerusakan jembatan di Tiris dan Krucil menyangkut akses vital masyarakat, sehingga tidak bisa ditunda terlalu lama.
“Harus ada dorongan anggaran dari luar APBD. Kalau tidak, realisasi penanganan jembatan di Tiris dan Krucil berpotensi tidak optimal,” tegasnya.
Rendra menyebut, salah satu langkah yang paling realistis adalah segera mengajukan bantuan ke Pemprov Jatim. Jalur koordinasi ke tingkat provinsi harus ditempuh secepat mungkin agar proses administrasi dan penganggaran tidak tertinggal.
“Kalau mengajukan bantuan ke provinsi menjadi solusi terbaik, maka itu harus segera dilakukan. Jangan menunggu terlalu lama, karena ini menyangkut keselamatan dan aktivitas ekonomi masyarakat,” katanya.
Ia berharap pemerintah kabupaten dapat bergerak cepat, baik dalam hal perencanaan teknis maupun komunikasi lintas pemerintahan, agar penanganan jembatan rusak akibat banjir bisa segera terealisasi dan memberikan kepastian akses bagi warga. (mu/fun)
Editor : Abdul Wahid