KRAKSAAN, Radar Bromo - Bupati Probolinggo Mohammad Haris mulai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
Hasil evaluasi tersebut dipastikan akan berujung pada pergeseran pejabat dalam waktu dekat, meski dilakukan secara bertahap dan terukur.
Menurut Haris, evaluasi dilakukan untuk memastikan setiap pejabat bekerja sesuai kapasitas dan keahliannya.
Ia menyebut, tidak sedikit pejabat yang secara sadar menyampaikan ketidaksiapan menjalankan beban tugas dan memilih untuk beristirahat.
“Evaluasi ya. Teman-teman OPD itu banyak yang cukup sadar diri. Begitu merasa berat menjalankan beban dan amanahnya, biasanya mereka menyampaikan untuk istirahat,” ujar Haris.
Meski mengaku tidak memiliki latar belakang sebagai birokrat, Haris menilai aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Probolinggo sejatinya memiliki modal kompetensi yang jauh lebih kuat. Karena itu, menurutnya, persoalan kinerja lebih banyak ditentukan oleh kemauan.
“Kalau saya sebagai bupati, saya ini tidak punya basic birokrat. Tetapi seharusnya teman-teman yang dari birokrasi itu jauh lebih mampu, jauh lebih pintar dari saya. Mereka sekolah, dibekali banyak hal terkait jabatan. Jadi tinggal mau atau tidak mau saja melakukan sesuatu yang baik dan benar,” tegasnya.
Haris menegaskan evaluasi yang dilakukan bukan untuk mencari-cari kesalahan atau melakukan perombakan besar-besaran.
Pendekatan yang dipilih lebih pada pembenahan internal, penyesuaian tugas, dan peningkatan kapasitas aparatur.
“Konsep kami bukan mengganti. Ibarat mobil itu bukan diganti mesin dan bannya. Tidak. Kami perbaiki baik-baik, pelan-pelan. Kami arahkan. Mungkin ada job description yang tidak sesuai, tidak pada tempatnya, itu yang kami rolling,” jelasnya.
Ia mengakui masih banyak aparatur yang menempati posisi tidak sejalan dengan kemampuan maupun keahliannya. Kondisi itulah yang menjadi fokus utama evaluasi saat ini.
“Memang banyak di sekitar birokrasi ini teman-teman yang pekerjaannya dan tempatnya tidak sesuai dengan kemampuan atau keahliannya. Itu yang kami kembalikan. Kami ajari lagi, kita upgrading skill-nya,” katanya.
Bupati memastikan proses rolling pejabat masih akan berlanjut. Sesi ketiga mutasi dijadwalkan pada Januari mendatang, meski jumlahnya tidak banyak dan bersifat penyempurnaan.
“Awal tahun depan masih ada rolling lagi. Ini sesi ketiga dan terakhir. Januari ada, meskipun tidak banyak, hanya sisa-sisa yang kita anggap kurang maksimal,” ungkap Haris.
Evaluasi menyeluruh, lanjut Haris, akan dilakukan setelah satu tahun masa pemerintahannya berjalan, yakni pada awal 2026. Evaluasi tersebut akan menjadi dasar penilaian akhir kinerja jajaran birokrasi.
“Prinsipnya nanti evaluasi akan kami lakukan pada satu tahun masa pemerintahan, awal 2026. Kami lihat targetnya, baik di kantor maupun di rumah mereka masing-masing,” ujarnya.
Dalam arah kebijakan ke depan, Haris menegaskan fokus utama pemerintahannya adalah pembenahan tata kelola pemerintahan.
Ia mengakui tantangan awal pemerintahannya cukup berat, terutama akibat kebijakan efisiensi dan pemotongan dana transfer daerah.
“Awal tahun ini berat buat semua kepala daerah. Ada efisiensi, pemotongan dana transfer daerah. Tapi kita selalu berpikir positif. Kita belajar dari kopi pahit. Pahitnya itu bisa kita nikmati kalau kita mau,” katanya.
Selain tata kelola pemerintahan, Haris menargetkan percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan keadilan sosial.
“Insyaallah infrastruktur akan lebih maksimal tahun depan. Kemudian pendidikan, kesehatan, keadilan sosial, dan lain sebagainya. Kami harap empat tahun ke depan ini bisa maksimal kita lakukan untuk yang terbaik bagi Kabupaten Probolinggo,” pungkasnya. (mu/fun)
Editor : Abdul Wahid