KRAKSAAN, Radar Bromo-Masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Probolinggo harus bersabar. Ini lantaran Pemkab Probolinggo kembali harus menunda pembangunan pemecah ombak di wilayah pesisir Kabupaten Probolinggo.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memastikan proyek tersebut ditunda karena pemerintah daerah saat ini memprioritaskan perbaikan jalan.
Selain itu, besarnya kebutuhan anggaran membuat rencana tersebut belum bisa direalisasikan.
Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo, Asrul Bustami mengatakan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini belum memungkinkan untuk membangun infrastruktur penahan ombak. “Mengingat ada pemotongan TKD dan biayanya besar,” ujarnya.
Menurut Asrul, beberapa wilayah seperti Karanganyar di Paiton telah berulang kali melaporkan banjir rob. Terlebih saat musim hujan yang dibarengi dengan air laut dalam posisi pasang.
Namun, pihaknya belum dapat memulai pembangunan pemecah ombak. “Kami masih fokus pada perbaikan jalan sesuai program bupati. Tapi penanganan insidental pada bencana rob tetap kami lakukan sesuai kemampuan, seperti mengerahkan alat berat. Sehingga rencana pembangunan pemecah ombak di-pending dulu," imbuhnya.
Asrul mengungkapkan, PUPR sebenarnya sudah menyiapkan desain pemecah ombak sejak 2018.
Rancangannya membentang dari Desa Binor, Kecamatan Paiton hingga Penambangan, Kecamatan Pajarakan.
“Desainnya berbasis keilmuan tentang pantai, lengkap dengan beton dan tembok penahan ombak,” terang Asrul.
Konsep yang disiapkan adalah model pemecah ombak setengah lingkaran. Struktur ini dirancang untuk memecah energi gelombang sehingga tidak langsung menghantam daratan.
“Jadi, kalau ada ombak, energinya terpecah ke atas lalu kembali ke laut. Secara teori sangat matang. Konsultan dan tenaga ahli sudah mengamati pasang tertinggi air laut sejak 2018,” paparnya.
Meski desain sudah matang, pelaksanaannya terhambat besarnya biaya. Estimasi kebutuhan anggaran untuk proyek ini mencapai lebih dari Rp 100 miliar.
“Kami sudah mengusulkan ke provinsi dan pemerintah pusat, termasuk Kementerian PUPR. Tapi sejauh ini belum ada angin segar,” ungkap Asrul.
Ia menambahkan, APBD tidak mungkin menutupi kebutuhan proyek tersebut. “Anggaran APBD tidak memungkinkan untuk menutupi kebutuhan yang mencapai lebih dari Rp 100 miliar,” imbuhnya.
Hingga kini, kawasan Paiton, Pajarakan, dan beberapa titik di Kraksaan masih belum memiliki pemecah ombak. Akibatnya, wilayah tersebut tetap rentan diterjang banjir rob. Terutama jika air laut sedang pasang. (mu/fun)
Editor : Abdul Wahid