KRAKSAAN, Radar Bromo - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Probolinggo tahun 2025 berada di posisi ke-32 se-Jawa Timur.
Meski naik satu tingkat, pemerintah daerah tak ingin berpuas diri. Fokus kini diarahkan ke peningkatan harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS), dua indikator yang masih tertinggal dibanding daerah lain.
Kepala Bapelitbangda Juwono Prasetijo Utomo, menegaskan bahwa pendidikan menjadi pekerjaan rumah utama.
“Rata-rata lama sekolah kita baru 6,43 tahun, itu setara dengan kelas satu SMP. Padahal, wajib belajar sudah 12 tahun. Ini PR besar kita bersama,” ujarnya.
Menurutnya, peningkatan IPM tidak bisa dilepaskan dari tiga pilar utama: pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Dari ketiganya, sektor pendidikan disebut paling menantang.
“Kalau harapan hidup kita sudah tinggi, tinggal pendidikan yang perlu percepatan. Karena dari situlah lahir daya saing manusia Probolinggo ke depan,” tutur Juwono.
Beberapa strategi telah disiapkan pemkab untuk mendorong peningkatan pendidikan. Salah satunya melalui pembaruan data kependudukan dan pendidikan (update KK) yang bisa memperbaiki akurasi data lama sekolah.
“Kadang anaknya sudah lulus SMA, tapi di data masih tertulis lulusan SD. Ini masalah administratif, tapi pengaruhnya besar pada angka IPM,” jelasnya.
Selain itu, pemkab juga mendorong pemerataan guru berdasarkan domisili agar tenaga pendidik bekerja dengan lebih nyaman.
“Program ‘guru nyaman bekerja’ sudah dijalankan. Guru-guru dipindahkan agar lebih dekat dengan domisili mereka. Dengan begitu, semangat mengajar juga meningkat,” kata Juwono.
Di sisi lain, pemerintah juga mulai menyiapkan sekolah unggulan bertaraf internasional bekerja sama dengan Universitas Negeri Malang.
Sekolah-sekolah tersebut menggunakan sistem pembelajaran Cambridge dan diharapkan menjadi model peningkatan mutu pendidikan di daerah.
Namun, di balik berbagai program itu, tantangan budaya masyarakat masih menjadi tembok besar.
“Di beberapa daerah, orang masih malu kalau anaknya belum menikah, bukan kalau belum sekolah. Nah, mindset seperti ini yang perlu kita ubah,” ungkap Juwono.
Ia menambahkan, pemerintah hanya bisa menjadi pemicu melalui APBD dan program, tapi dorongan utama tetap berasal dari kesadaran masyarakat.
“APBD itu hanya pengungkit. Kalau budaya masyarakatnya belum berubah, ya programnya tak akan optimal,” tegasnya.
Ke depan, Juwono optimistis sektor pendidikan akan menjadi kunci peningkatan IPM. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui investasi dan pariwisata akan ikut mendorong sektor lain seperti kesehatan dan pendidikan.
“Kalau ekonomi bergerak, sektor pendidikan ikut bangkit. Kalau pariwisata dan industri tumbuh, kesejahteraan masyarakat meningkat. Itu akan berpengaruh langsung ke IPM,” jelasnya.
Dengan target IPM 72,56 pada 2026, Pemkab Probolinggo berharap momentum pertumbuhan ini menjadi titik tolak perubahan kualitas manusia di Bumi Argopuro.
“Yang penting, semangatnya sudah menyala. Tinggal kita kawal agar nyalanya tak padam,” tutup Juwono penuh optimisme. (mu/fun)
Editor : Abdul Wahid