KRAKSAAN, Radar Bromo - Pemkab Probolinggo tengah mempersiapkan proyek besar berupa pembangunan pabrik paving.
Pabrik ini akan difokuskan untuk mendukung percepatan pembangunan jalan-jalan kabupaten.
Pabrik direncanakan menelan anggaran sekitar Rp 6 miliar dan ditargetkan menjadi solusi efisiensi anggaran infrastruktur dalam jangka panjang.
Langkah ini diambil sebagai bentuk terobosan atas keterbatasan anggaran dan kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah kabupaten.
“Ini adalah salah satu upaya percepatan pembangunan jalan-jalan kabupaten, bukan untuk jalan desa. Tujuannya agar lebih efisien dan cepat, tanpa mengesampingkan peran UMKM yang juga bergerak di bidang paving,” ujar Buapati Probolinggo Mohammad Haris.
Menurut perhitungan pemerintah, penggunaan paving K350 dengan kualitas tinggi mampu menekan anggaran pembangunan secara signifikan.
Dengan kekuatan dan daya tahan yang lebih baik dari hotmix, paving K350 disebut akan menjadi standar baru untuk proyek jalan kabupaten di masa depan.
Contoh perbandingan, satu proyek jalan yang biasanya membutuhkan dana sekitar Rp 100 juta dengan pengaspalan, bisa ditekan hingga Rp 40 juta dengan paving.
“Penghematan bisa sampai 60 persen dari biaya biasanya. Kalau pakai hotmix bisa habis Rp 100 juta, tapi kalau paving cukup Rp 40 juta. Bahkan ada wilayah yang semula butuh Rp 225 juta untuk aspal, bisa jadi hanya Rp 80 juta dengan paving kualitas K350,” kata bupati.
Biaya produksi paving ini akan ditekan berkat dukungan dari sejumlah pihak. Termasuk perusahaan mitra seperti Paiton Energy melalui program CSR, serta penyedia bahan baku seperti fly ash dan bottom ash dari PLTU. “Teman-teman CSR juga akan support. Kami siapkan fasilitas, mereka bantu bahan baku. Jadi ini sinergi yang luar biasa,” tambahnya.
Pemkab menegaskan bahwa paving hasil produksi pabrik tersebut tidak untuk dijual ke masyarakat umum atau desa.
Melainkan semata-mata untuk mempercepat pembangunan jalan milik kabupaten.
“Pabrik ini tidak akan mengganggu UMKM. Kami tidak akan menjual ke luar atau ke desa. Ini hanya untuk internal, menggantikan aspal agar lebih hemat dan kuat,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusuma mengatakan, meski saat ini masih dalam naungan Dinas PUPR, nantinya pengelolaan pabrik paving ini akan dialihkan ke Perusahaan Daerah (Perseroda). Skemanya holding company.
“Rencana ke depan pengelolaan akan dipegang Perusda. Kami juga bentuk Satgas Infrastruktur, gabungan dari OPD terkait, relawan, dan organisasi masyarakat. Jadi masyarakat juga bisa langsung ikut mengawasi,” jelasnya.
Keterlibatan DPRD dalam pengawasan juga dianggap penting, terutama menyangkut kekhawatiran. Agar proyek ini tidak berakhir tanpa kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti beberapa proyek sebelumnya.
“Kami ingin proyek ini tak hanya efisien, tapi juga berdampak pada peningkatan PAD. Maka pengelolaannya harus profesional dan terbuka,” tegasnya.
Meski digadang-gadang sebagai solusi jangka panjang, pembangunan pabrik paving ini tetap menuai sejumlah catatan penting.
Perencanaan dan studi kelayakan harus benar-benar matang agar investasi yang besar ini tidak berujung pada pemborosan anggaran.
“Pembangunan pabrik paving tidak boleh hanya mengejar proyek fisik. Harus ada perhitungan efisiensi nyata. Kalau tidak, pabrik ini justru bisa jadi beban keuangan. Studi kelayakannya harus kuat dan pengelolanya harus profesional,” terang Oka. (mu/fun)
Editor : Abdul Wahid