KRAKSAAN, Radar Bromo – Memasuki musim panen raya tembakau, kekhawatiran mulai mencuat di kalangan petani Kabupaten Probolinggo. Pasalnya, sejumlah gudang besar dikabarkan minim menyerap tembakau petani. Persoalan klasik yang juga pernah terjadi di tahun sebelumnya.
Ini menjadi perhatian serius Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Cabang Probolinggo yang berupaya mencari solusi. Agar kesejahteraan petani tembakau di daerah dapat terjaga.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang HKTI Kabupaten Probolinggo, Agus Salehhuddin, menegaskan bahwa HKTI bertindak sebagai jembatan antara petani dan pemangku kebijakan untuk memastikan hasil panen tembakau tahun ini terserap maksimal.
“Supaya petani tidak dirugikan. Kami akan berupaya berbicara dengan pihak pabrik, karena mengacu pada tahun kemarin, gudang-gudang besar tidak mengambil tembakau dari petani,” lanjutnya.
Agus juga berharap agar harga jual tembakau tahun ini minimal berada pada kisaran Rp 60.000 hingga Rp 65.000 per kilogram.
“Harga segitu (Rp 60.000 hingga Rp 65.000, red) sudah cukup menutupi biaya produksi. Tidak harus sampai Rp70.000, asal jangan di bawah itu,” ujarnya.
HKTI juga mendorong pemerintah daerah untuk duduk bersama membahas solusi konkret, khususnya dalam mengatasi persoalan harga dan serapan.
Salah satu langkah penting yang ditekankan adalah koordinasi dengan gudang pabrok rokok yang tahun lalu disebut tidak melakukan pembelian tembakau dari petani lokal.
“Kami akan komunikasikan langsung dengan pihak Gudang-gudang melalui DPRD, Dinas Pertanian, DUKPP, APTI, dan AKTI,” jelas Agus. Kami ingin tahu kenapa tidak menyerap, dan bersama-sama mencari solusi agar itu tidak terulang,” ujarnya.
Di sisi lain, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) menyiapkan strategi jangka panjang melalui penguatan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) lokal.
Kepala DKUPP, Taufiq Alami, menjelaskan bahwa salah satu solusi konkret adalah menghidupkan kembali IKM rokok melalui Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT).
“Kami punya 85 IKM rokok di tahun 90-an. Dulu mereka cukup banyak menyerap tembakau lokal. Namun sekarang regulasi cukai membuat mereka sulit bersaing. Makanya kami fasilitasi mereka lewat KIHT, supaya produksinya jelas, pengawasannya ada, dan bisa efisien,” tambahnya.
KIHT diupayakan untuk mulai beroperasi tahun ini dirancang untuk menampung sekitar 15 perusahaan rokok (PR) skala kecil.
Masing-masing mampu menyerap tenaga kerja antara 20 hingga 30 orang. Jika semua unit berjalan optimal, diperkirakan dapat membuka lapangan kerja langsung bagi sekitar 300 orang. Itu belum termasuk sektor distribusi dan pendukung lainnya.
Namun, Taufiq mengakui proses operasional tidak mudah karena banyaknya persyaratan perizinan, terutama dalam mendirikan koperasi rokok.
“Sudah ada yang mendaftar, tapi memang tidak mudah prosesnya. Tapi kami tidak diam, kami terus bergerak,” tegasnya.
Kepala Dinas Pertanian Arief Kurniadi menambahkan, pihaknya telah melakukan pendataan terkait kebutuhan serapan gudang tahun 2025. Data tersebut mencakup luas area tanam, estimasi produksi, dan potensi kelebihan hasil panen.
“Dari data ini, kami bisa hitung apakah produksi tembakau berlebih dan mencari solusinya bersama,” ujar Arief.
Dengan semua pihak saling bersinergi dari petani, pemerintah, hingga pelaku industri diharapkan persoalan klasik seputar serapan tembakau di Probolinggo bisa tertangani dengan baik tahun ini. (mu/fun)
Editor : Fahreza Nuraga