KRAKSAAN, Radar Bromo-Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Probolinggo kini tengah menyoroti pondok pesantren (Ponpes) di Desa Patemon Kulon Kecamatan Pakuniran.
Ini lantaran ponpes yang diketahui bernama Al-Ghuroba, diduga memiliki keterkaitan dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Dugaan ini diangkat dalam rapat koordinasi lintas unsur yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Probolinggo, KH. Wasik Hanan, di kantor MUI setempat. Kata KH. Wasik Hanan, rapat tersebut melibatkan berbagai pihak.
Mulai dari Muspika, kepala desa dari Desa Patemon dan Gunggungan Kidul, pihak kecakatan pakuniran, hingga unsur MUI dan NU, dan Kemenag setempat.
“Kami merespon aduan yang sumbernya dari masyarakat terkait dengan keberadaan pesantren Al-Ghuroba,” ujar KH. Wasik, Kamis (22/5).
Dari hasil pengecekan awal, terungkap bahwa pesantren tersebut tidak memiliki izin operasional dari Kementerian Agama.
“Oleh Kemenag sudah dicek, tidak ada izin dari Kemenag untuk pondok pesantrennya,” ungkapnya.
Tak hanya soal izin dari Kemenag, KH. Wasik menambahkan bahwa pihaknya juga akan menelusuri legalitas bangunan pesantren tersebut.
“Kami akan konfirmasi ke PUPR apakah IMB-nya sudah dikantongi atau belum dan peruntukannya apakah sesuai. Jangan-jangan untuk rumah tinggal, tapi dipakai untuk pesantren,” jelasnya.
Namun yang lebih memprihatinkan, lanjut KH. Wasik, adalah latar belakang ideologi dari pesantren tersebut.
“Pengakuannya mereka itu Ahlussunnah Wal Jamaah, akan tetapi background-nya yang selama ini disorot oleh masyarakat adalah HTI,” tegasnya.
HTI, imbuh KH. Wasik, merupakan organisasi yang sudah dibubarkan pemerintah sejak 2017 karena tidak mengakui keberadaan NKRI. “HTI selama ini memang sudah tidak mengakui keberadaan NKRI. Itu yang paling penting untuk kami sikapi bersama,” tegasnya.
Salah satu indikasi kuat afiliasi dengan HTI adalah pengibaran bendera yang identik dengan organisasi tersebut saat pelaksanaan salat Idul Fitri di pesantren tersebut.
“Mereka mengadakan salat Id, khotibnya pimpinan pondok, dan di belakangnya ada background HTI, ada bendera HTI,” ungkap KH. Wasik.
Mengenai komunikasi dengan pihak pesantren, KH. Wasik menegaskan bahwa sejauh ini belum ada pertemuan langsung.
“Belum pernah bertemu, karena rapat ini adalah yang pertama untuk membahas tentang Al-Ghuroba, sebagai respon dari aduan masyarakat,” ucapnya.
Wasik menegaskan bahwa langkah-langkah yang diambil bertujuan untuk menjaga kondusifitas wilayah Probolinggo. “Kami ingin Probolinggo tetap kondusif. Jangan sampai timbul gejolak di masyarakat,” bebernya.
KH Wasik bilang, pihak berwenang akan terus menelusuri lebih dalam terkait legalitas, aktivitas, serta afiliasi ideologi dari pesantren Al-Ghuroba demi menjaga keutuhan bangsa dan ketertiban masyarakat. Sebab pesantren sangat akrab dengan Nahdlatul Ulama (NU).
Ketua PC NU Krakaksaan KH. Ahmad Muzammil menambahkan, pesantren AL-Ghuroba tidak masuk dalam naungan Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI). Atau badan otonom yang memiliki tugas khusus di bidang pendidikan keagamaan dan pondok pesantren NU.
“Kami sudah cek di RMI, tidak masuk. Begitupun di Kemenag juga tidak tercatat,” ujarnya.
Sejumlah Informasi tentang Ponpes Al-Ghuroba juga telah dikantongi MUI. Mulai dari keterangan kepala desa, kecamatan, dan beberapa pihak lainnya, yang menguatkan tentang dugaan tersebut.
Sehingga MUI akan melakukan kajian lebih lanjut dan segera akan melakukan pembahasan dengan pihak-pihak terkait.
“Kami akan kaji dan akan dibahas di tingkat daerah, bersama pihak APH dan pemerintah,” katanya.
Jawa Pos Radar Bromo sudah berupaya mengkonfirmasi pemilik PP Al-Ghuroba, Budiman. Namun hingga berita ini ditulis, yang bersangkutan tidak merespon panggilan maupun pesan yang dikirimkan.
Meski begitu, sebelum menjadi pembahasan MUI, Jawa Pos Radar Bromo pernah berkumjung ke sana sekitar April setelah Idul Fitri untuk mengetahui secara langsung ponpes yang kabarnya terafiliasi HTI. Saat itu Jawa Pos Radar Bromo bertemu langsung dengan pengasuh PP Al-Ghuroba, Budiman.
Saat masuk ke pesantren tersebut, terlihat sejumlah ruangan dan musala kecil yang nenjadi tempat para santri belajar dan mondok. Tidak banyak santri yang terlihat berseliweran.
“Sudah tidak banyak, sisa dua saja (Santrinya,red). Banyak yang sudah keluar. Ada yang di Bali, menjadi imam masjid,” kata Budiman saat itu.
Tidak terlihat ada aktivitas keagamaan yang dilakukan di pesantren yang memiliki luas sekitar 500 meter persegi ini. Begitupun dengan simbol-simbol HTI.
Kapan ponpes Al-Ghuroba didirikan? Budiman mengaku telah mendirikan pesantren ini sejak 8 tahun silam.
Perihal bangunan-bangunan yang ada di pesantren, dan sejumlah aset yang dimiliki pesantrennya, ia menyebutkan jika didapatkan dari donatur yang salah satunya berasal dari Bali.
Perihal idioleogi, Budiman mengaku jika dirinya Ahlussunah Wal Jamaah. Dimana dirinya juga ikut melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat setempat.
“Tahlilan, burdah dan lainnya. Kami kerjakan,” katanya.
“Saya mendirikan pensatren ini, untuk semua golongan (Faham keagamaan,red). Jadi bisa masuk semua. Fokusnya memang penghafal Alquran,” katanya.
“Mohon maaf ya, kalau kerja seperti kami, Insyallah sulit membangun seperti ini. Kadang sebulan ada yang kirim Rp 50 juta (dari donatur,red). Ya untuk kemajuan pesantren ini,” ujarnya.
Budiman merinci aset yang dimilikinya kini hampir mencapai Rp 1,5 Miliar. Dengan kebun pepaya di belakang pondok yang dikelola. “Di atas (selatan pesantren, red) ini mau bangun taman. Luas ada kolamnya. Nanti ada gazebo-nya, jadi buat santri dan masyarakat,” ujarnya. (mu/fun)
Editor : Abdul Wahid