KRAKSAAN, Radar Bromo– Gara-gara seorang guru dimutasi, suasana SDN Pondok Kelor II, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, memanas.
Kamis (15/5) dan Jumat (16/5), puluhan wali murid menggeruduk sekolah. Mereka protes atas mutasi Yuli Nurniasih, guru setempat.
Mutasi ini memicu gelombang penolakan lantaran dinilai tidak beralasan dan berpotensi mengancam eksistensi sekolah tersebut.
Mutasi Nia sendiri dilakukan berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DIsdikdaya) Kabupaten Probolinggo, yang memindahkannya ke SDN Alas Tengah.
“Beliau ini guru berkompeten yang justru menyelamatkan sekolah,” kata salah satu wali murid saat melurug sekolah Kamis (15/5).
Ketua Komite SDN Pondok Kelor II Samsul Dedi Arilin menilai, Nia sosok guru yang sangat berperan penting di sekolah.
Saat SDN Pondok Kelor II hampir ditutup karena kekurangan murid, Nia bergerak mencari siswa baru. Akhirnya, sekolah itu tetap jalan.
Saat ini, SDN Pondok Kelor II memiliki 54 siswa aktif dan 17 calon siswa baru untuk tahun ajaran baru. Semuanya direkrut oleh Nia.
“Kalau Bu Nia dipindah, jangan heran kalau 30 murid akan pindah ke sekolah lain. Termasuk anak saya. Dia kompeten, dicintai, dan guru favorit,” tuturnya saat ditemui di kantor Disdikdaya, Jumat (16/5).
Ironisnya, menurut Samsul, SDN Pondok Kelor II sebenarnya kekurangan guru. Guru PJOK saja sudah setahun lebih tidak ada. “Sekarang guru kelas malah dikurangi. Ini jelas janggal,” tegas Aril.
Ia juga menyoroti keberadaan guru sukwan baru yang diduga dipaksakan masuk Dapodik untuk mengikuti seleksi CASN.
“Ada indikasi intervensi. Padahal aturan jelas, tidak boleh ada pengangkatan guru honorer baru. Guru baru ini pun bukan guru kelas, hanya guru mulok (muatan local),” jelasnya.
Jumat (16/5), ketua komite dan wali murid menandatangani petisi penolakan mutasi Nia. Petisi itu lantas dikirimkan ke Disidkdaya Kabupaten Probolinggo.
Mereka mengancam akan memindahkan anak-anak mereka ke sekolah lain dan menggelar demo ke kantor dinas jika tuntutan mereka tidak ditanggapi.
Kepala Disdikdaya Kabupaten Probolinggo Dwijoko Nurjayadi menjelaskan, mutasi guru tersebut berasal dari usulan Koordinator Wilayah (Korwil). Bukan keputusan sepihak dinas.
“Itu usulan dari Korwil. Alasannya di SD itu ada kelebihan guru yang bisa berdampak pada kekurangan jam mengajar. Jika kekurangan jam mengajar, itu berpengaruh pada sertifikasi yang bisa tidak cair,” ujar Dwijoko, Jumat (16/5).
Menurutnya, kebijakan ini diambil semata-mata untuk menyesuaikan kebutuhan guru di masing-masing sekolah. Agar hak-hak sertifikasi guru tetap terpenuhi.
“Makanya, salah satu gurunya harus keluar. Yang diusulkan keluar oleh Korwil ya beliau. Kami di dinas hanya menindaklanjuti usulan tersebut,” jelasnya.
Namun, Dwijoko juga membuka kemungkinan untuk meninjau ulang kebijakan tersebut, jika memang ada permintaan kuat dari pihak sekolah atau masyarakat.
“Kalau menghendaki tidak pindah, ya kami kembalikan. Tapi risikonya sertifikasinya tidak bisa cair. Atau guru lain yang dipindah, bisa juga seperti itu,” tambahnya.
Ia menekankan, Korwil sebagai pihak yang lebih memahami kondisi riil di lapangan memiliki peran penting dalam memberikan rekomendasi. Sebab, korwil yang berinteraksi langsung dengan sekolah.
“Korwil yang tahu situasi di sekolah itu. Maka kalau wali murid ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut, bisa juga langsung dari Korwil agar semuanya jelas,” kata Dwijoko. (mu/hn)
Editor : Muhammad Fahmi