KRAKSAAN, Radar Bromo–Bawaslu Kabupaten Probolinggo memetakan kerawanan pada Pilkada 2024, termasuk Pilbup Probolinggo 2024. Pesantren akan mendapat pengawasan lebih guna mencegah hal yang tidak diinginkan.
Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo, Yonki Hendriyanto mengatakan, pemetaan kerawanan ini didasarkan pada evaluasi Pemilu 2024.
Antara lain, netralitas ASN, TNI, Polri, dan perangkat pemerintah hingga ke tingkat bawah.
Selain itu, politik uang dan kampanye hitam yang sering terjadi di Kabupaten Probolinggo juga menjadi fokus utama pengawasan.
“Juga terkait fanatisme pendukung pasangan calon (paslon) menjadi titik kerawanan kami,” katanya, Minggu (18/8).
Sementara itu, juga ada wilayah rawan di Kabupaten Probolinggo saat Pilkada nanti.
Sesuai hasil evaluasi Pemilu 2024, ada berapa kecamatan yang rawan. Sayangnya Yonki tidak menjelaskan kecamatan mana saja.
“Meskipun saat Pemilu ada beberapa kecamatan yang rawan, potensi kerawanan bisa meluas ke wilayah lain. Sehingga seluruh kecamatan rawan,”ujarnya.
Menurutnya, sejauh ini bakal paslon pada Pilbup Probolinggo menurutnya, masih tergambar pada dua paslon saja. Yaitu Gus Haris – Lora Fahmi dan Zulmi – H Rasit.
Keduanya menurut Yonki, memiliki basis massa sendiri. Keduanya sama-sama memiliki basis pendukung dari pondok pesantren.
Karena itu, pengawasan di pesantren perlu mendapat perhatian lebih dengan mengoptimalkan proses pengawasan di tingkat jajaran bawah Bawaslu.
“Mungkin kalau ada lokus (TPS lokasi khusus, red) di pesantren, tingkat kerawannya meningkat ya. Namun dalam Pilbup ini ada. Akan tetapi kami akan lebih memaksimalkan dan mengoptimalkan pengawasan untuk TPS yang dekat pesantren,” katanya usai Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dan Pemetaan Kerawanan Pemilihan Tahun 2024, Minggu (18/8).
Sementara itu, Achmad Hudri salah satu pemateri dalam sosialisasi itu mengatakan, kerawanan yang paling mudah terjadi di Kabupaten Probolinggo yaitu melalui alat peraga kampanye (APK) atau baner yang sering bertebaran.
Namun yang paling penting disoroti menurutnya, yakni politik uang dan penggunaan fasilitas negara.
“Pada 2018 itu ada. Saat ini kan masih belum masa kampanye, belum menonjol. Sekalipun tidak ada incumbent di Pilbup Probolinggo, namun tetap berpotensi. Misalnya DPRD menggunakan mobil pimpinan untuk kepentingan Pilkada,” tutur Hudir yang juga pemerhati masalah sosial politik ini. (mu/hn)
Editor : Muhammad Fahmi