KRAKSAAN, Radar Bromo - Pemkab Probolinggo mengklaim angka kemiskinan ekstrem di daerahnya mengalami penurunan. Bahkan persentasenya cukup tinggi, yakni 84,97 persen.
Hal ini diungkap Kepala Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo M. Sjaiful Efendi. Kata dia, dari hasil pemutakhiran data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) 84,97 persen dari sebelumnya pada 2023 sekitar 35 ribu jiwa.
“Hasil sementara pemutakhiran data P3KE yang telah dilakukan oleh desa/kelurahan di 24 kecamatan sudah cukup menggembirakan. Yakni telah menghasilkan data penurunan 84,97 persen dengan kecamatan tertinggi yaitu Kecamatan Tegalsiwalan sebesar 99,61 persen,” katanya.
Angka tersebut diklaim Pemkab Probolinggo tidak terlepas dari upaya yang telah dilalakukam secara masif.
Seperti pelaksanan program Gerakan Serentak Eselon Peduli Kemiskinan Ekstrem (Gesek Ekstrem) yang menjadi Instruksi Bupati Probolinggo Nomor 1 Tahun 2024.
Di samping itu, Sjaiful mengatakan, angka kemiskinan reguler pada tahun 2023 mengalami peningkatan 0,7 persen dari tahun 2022 sebesar 17,12 persen atau 203.230 jiwa menjadi 17,19 atau 205.020 jiwa pesen di tahun 2023.
Hal ini disebutnya perlu mendapat perhatian sesius dan menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan program tahun 2024.
“Angka kemiskinan ekstrem pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,9 persen dari angka tahun 2022 sebesar 3,18 menjadi 2,28 persen di tahun 2023,” ujarnya.
Di sisi lain, walau kemiskinan ekstrem diklaim berkurang, ini belum cukup membuat Kabupaten Probolinggo keluar dari Top Five terbawah angka kemiskinan di Jawa Timur.
Dari data Badan Pusat Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo angka kemiskinan pada tahun 2019 sebesar 17,78 persen. Di tahun 2020 mengalami kenaikan, sebesar 18,61 persen. Pada 2021 kembali naik hingga 18,91 persen.
Angka kemiskinan kemudian turun di tahun 2022, sebesar 17,12 persen. Hingga pada tahun 2023 mengalami penurunan sedikit pada angka 17,19 persen.
“Meskipun naik sedikit sebenarnya kalau dilihat dari statistik sosial, sama saja. Hanya naik 0,07 persen,” kata Statistisi Ahli Muda BPS Kabupaten Probolinggo Rahmadanie Sapta Irevanie.
Irva -sapaan akrab- mengatakan, angka kesmiskinan dilihat dari pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.
Nominal garis kemiskinan di Kabupaten Probolinggo sejumlah Rp 514.274. Jika pengeluaran perkapita berada di bawah jumlah itu, maka mereka dianggap hidup dalam kondisi kemiskinan.
Salah satu fakor naiknya angka kemiskinan disebabkan oleh terjadinya kenaikan harga barang dan jasa atau inflasi.
Selain itu bagi yang berada di daerah pelosok mengalami konsumsi masyarakat yang rendah, karena akses jalan yang susah untuk dilalui.
Ia berharap untuk bisa mengurangi angka kemiskinan, pemda memudahkan akses daerah pelosok di Kabupaten Probolinggo. Dengan mudahnya akses yang dilalui nantinya bisa menstabilkan mobilitas masyarakat. (mu/mg2/fun)
Editor : Jawanto Arifin