Mungkin banyak yang tak tahu tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Di Kabupaten Probolinggo, ada 24 TKSK yang saban harinya berjibaku dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Prinsip mereka; tak pernah pulang sebelum tugas tuntas.
AGUS FAIZ MUSLEH, KRAKSAAN, Radar Bromo
Saat masih banyak rumah yang tutup di pagi hari, Maidi, 35, sudah bersiap meninggalkan rumah. Wajahnya teduh, tetapi garis lelah kerap singgah di pelupuk mata. Bukan karena kurang tidur semata, melainkan karena beban kemanusiaan yang nyaris tak pernah mengenal jeda.
Maidi adalah TKSK Kraksaan. Sebuah peran yang kerap luput dari sorotan. Namun hadir di saat-saat paling genting ketika warga tak tahu harus mengadu ke mana.
“Menjadi TKSK itu bukan sekadar kerja. Ini panggilan jiwa. Kalau tugas belum tuntas, saya tidak pernah menyuruh diri saya pulang," ujar Maidi lirih.
Maidi mengawali langkahnya sebagai TKSK sejak 2016. Saat itu, statusnya masih relawan. Tanpa seragam kebanggaan, tanpa gaji tetap, bahkan tanpa jaminan keselamatan kerja. Yang ia punya hanya satu: niat.
“Dulu murni relawan. Bukan ASN, bukan TNI, bukan Polri. Tapi kerjaannya sudah seperti petugas lapangan penuh,” tuturnya.
Selama bertahun-tahun, Maidi menangani 18 item PPKS. Mulai dari orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), gelandangan dan pengemis (gepeng), penyandang disabilitas tanpa identitas, hingga kasus-kasus sosial lintas daerah yang rumit dan menguras emosi.
Di lapangan, Maidi kerap menjadi garda terdepan. Menjadi penenang, mediator, bahkan pelindung ketika situasi memanas.
“ODGJ itu sangat sulit. Kalau kita tidak proaktif, kita akan kesulitan. Kadang mereka agresif, kadang lari, kadang tidak mau ditolong,” katanya.
Menangani ODGJ bukan perkara satu-dua orang. Maidi menyadari betul, kerja sosial adalah kerja kolaborasi. Ia harus membangun jejaring dari tingkat desa hingga pemerintah provinsi.
“Misalnya baru-baru ini, kami butuh obat penenang. Tapi tidak bisa sembarangan. Harus koordinasi dengan bidan desa. Bidan desa lalu koordinasi ke puskesmas. Sebelum kami bertindak, semua harus jelas penanganannya. Jadi kolaborasi yang proaktif harus terjalin,” jelas Maidi.
Namun di lapangan, tidak semua berjalan ideal. Ada keluarga yang menolak. Ada warga yang resah. Ada pula situasi di mana empati kalah oleh ketakutan.
Seperti penanganan kasus ODGJ yang dipasung oleh keluarga beberapa waktu lalu di Desa Sentul, Kecamatan Gading.
Maidi menceritakan, jika anggota TKSK terlebih dahulu berkoordinasi secara persuasif dengan keluarga untuk mau membawanya ke RSJ Lawang.
"Kasus di Sentul itu, sejatinya ODGJ-nya sudah pernah dibawa ke Lawang. Namun kambuh saat kembali pulang. Akhirnya kembali dibawa ke Lawang," ujarnya.
Penanganan ODGJ, dinilai Maidi, cukup memerlukan seni berkomunikasi. Sebab, banyak pihak yang akan terlibat, termasuk keluarga.
"Kadang ada keluarga yang bersih keras untuk dipasung saja. Mending dipasung daripada dibawa ke RSJ. Bahkan jika dipaksa, ada keluarga yang siap dipidana. Jika begitu, kita tidak boleh menyerah. Tetap lakukan pendekatan persuasif," katanya.
Tak semua keluarga mau bekerja sama. Ada kalanya, kemiskinan, ketidaktahuan, dan keputusasaan bersatu menjadi tembok tinggi.
“Pernah ada orang bilang ke saya, tidak apa-apa saya dihukum, yang penting anak saya dipasung’,” kata Maidi.
Ucapan itu menghantam batinnya. Namun Maidi tak menyerah. Ia tetap melakukan pendekatan persuasif, meski tahu hasilnya tak selalu instan.
Kasus-kasus pasung masih kerap ditemui. Di sisi lain, penanganan gepeng juga bukan hal mudah. Mental meminta-minta, kata Maidi, sangat sulit diubah.
“Mereka kadang diperkerjakan. Pagi dijemput, sore diantar pulang. Tapi tetap harus dimonitor,” ujarnya.
Tahun 2025, menjadi salah satu catatan emosional bagi Maidi. Ia menangani seorang perempuan asal Sumatera yang menikah dengan warga Kraksaan. Keduanya mengontrak di wilayah Kalibuntu, Kraksaan.
“Tiga bulan tidak bayar kontrakan. Akhirnya bermasalah dengan masyarakat,” kenang Maidi.
Ia kembali menjalankan perannya sebagai penghubung. Berkoordinasi dengan Dinas Sosial, menjembatani komunikasi, hingga akhirnya memfasilitasi pemulangan perempuan tersebut ke Tangerang. Sebab, perempuan tersebut merupakan istri kedua dan telah tidak dinafkahi oleh suami sirihnya.
“TKSK itu harus siap menangani lintas daerah. Kalau ada gepeng orang luar daerah, koordinasinya dengan TKSK daerah asal,” tambahnya.
Kerja TKSK bukan tanpa risiko. Nanang Fadlil, TKSK Krejengan mengisahkan kejadian pahit yang menimpa rekannya.
“Bahkan TKSK Gending, Yunus, usia 45 tahun, Kamis (22/11), mengalami kecelakaan saat menangani ODGJ,” ujar Nanang.
Saat itu, ODGJ yang ditangani berlari. Yunus mengejar, terjatuh, dan mengalami gegar otak. Dia pun langsung dibawa ke rumah sakit.
Kejadian itu menjadi pengingat bahwa TKSK bekerja di garis rawan, sering kali tanpa perlindungan memadai.
Secara finansial, pengabdian TKSK jauh dari kata sejahtera. Dari provinsi, Maidi menerima Rp 500 ribu yang cair tiga bulan sekali. Dari Kabupaten Probolinggo, tambahan Rp 250 ribu. “Untuk menyambung hidup, kami berusaha jadi petani,” kata Maidi jujur.
Hari libur hampir tak ada. Sabtu dan Minggu pun bisa sirna sewaktu-waktu. Kalau ada penanganan PPKS, mereka selalu siaga. Akhir pekan yang seharusnya dihabiskan bersama keluarga juga seringkali harus dicoret.
Tanggal 3 Oktober 2025 menjadi titik balik. Maidi resmi diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia bukan lagi relawan. “Dari 24 orang, hanya 16 yang akhirnya diangkat,” kata Maidi.
Namun status baru tak mengubah ritme kerja. Ia tetap turun ke lapangan, tetap siaga di hari libur, tetap mendahulukan kemanusiaan.
Bahkan, di sela kesibukan, Maidi masih menyempatkan diri mengajar setiap Sabtu-Minggu di PP Zainul Anwar Alassumur, Kecamatan Kraksaan. “Ini bagian dari pengabdian juga,” ujarnya.
Begitulah Maidi dan para TKSK lainnya. Bekerja dalam senyap, menambal celah-celah sosial yang kerap luput dari perhatian. Mereka bukan pahlawan yang dielu-elukan, tapi hadir ketika warga berada di titik terendah hidupnya.
“Yang penting, orang-orang ini tertangani. Soal lelah, itu urusan belakangan,” tutup Maidi.
Di balik sunyi pengabdian, TKSK tetap berjalan. Meski sering tak terlihat, langkah mereka menjaga agar kemanusiaan tetap bernyawa di sudut-sudut yang hampir dilupakan.
"Keluarga sudah kita ingatkan. TKSK ini kerjanya 24 jam jika ada tugas. Pasti jarang di rumah. Dan Alhamdulillah, keluarga mengerti dan mendukung," tutupnya. (hn)
Editor : Muhammad Fahmi