Tongkat kepemimpinan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Probolinggo kini berpindah ke tangan Lilik Setiawan. Jaksa kelahiran Jepara itu punya banyak pengalaman di bidang intel. Dia punya naluri dan semangat untuk menindak tindak pidana korupsi.
ARIF MASHUDI, Kanigaran – Radar Bromo
SEJAK Kamis lalu (6/11), Lilik Setiawan resmi dilantik sebagai Kepala Kejari (Kajari) Kota Probolinggo. Sebelumnya, Lilik menjabat sebagai Kajari Aceh Tenggara.
Walau padatnya tugas dan kegiatan di Korps Adiyaksa, Lilik Setiawan berkenan meluangkan waktu menerima kedatangan Jawa Pos Radar Bromo untuk wawancara, Rabu sore (12/11).
Awal bertemu, Lilik menyambut dan membuka pertemuan sore tersebut. Dia mengaku kelahiran asli Jepara, Jawa Tengah.
Namun, karena dekat dengan perbatasan Kudus, akhirnya sering aktivitas dan sekolah di wilayah Kudus. Termasuk awal diterima sebagai CPNS korps Adyaksa, penempatan di kejari Kudus.
”Saya itu asli Jepara. Tapi karena dengan berbatasan dengan Kudus, jadi sekolah SMA dan kuliahnya di Kudus,” kata bapak empat anak itu.
Jaksa kelahiran Agustus 1970 itu menceritakan, awal karirnya saat lulus SMA, dirinya mengikuti tes seleksi CPNS Kejaksaan tahun 1992.
Syukur saat itu dia mendapatkan amanah dan diterima tes CPNS. Saat tahun 1993 menerima SK PNS, akhirnya dirinya memutuskan melanjutkan kuliah di Universitas Muria Kudus dan mengambil jurusan hukum.
Namun kuliah magisternya ditempuh di Universitas 17 Agustus di Semarang dan tentu saja dia mengambil jurusan yang sama.
”Saya kuliah S-1 lulus tahun 1997. Saya ikut seleksi pendidikan jaksa. Alhamdulillah, nilai hasil tes lolos dan menjadi jaksa,” ujarnya.
Lilik mengaku, sebelum menjabat Kajari Kota Probolinggo, dia mengemban amanah sebagai Kajari Aceh Tenggara.
Sebelum itu, dirinya sudah beberapa kali ditempatkan tugaskan di kantor kejaksaan daerah yang berbeda. Namun, paling dominan tempat dirinya ditugaskan adalah bidang intel.
”Paling sering saya mendapatkan amanah dari pimpinan, ditugaskan di bidang intel,” ujarnya.
Di bidangnya itu, dia punya naluri dan semangat untuk mengungkap kasus tindak pidana korupsi. Meski tindak pidana kasus ini tidak pernah sirna atau surut.
Di tempat dinas sebelumnya saat menjabat Kajari Aceh Tenggara sejak Agustus 2024 kemarin, ada 6 perkara korupsi yang dia ditangani.
Dua perkara masih tahap lidik dan 2 perkara sudah naik penyidikan. Sedangkan dua perkara korupsi lainnya, sudah inkracht.
”Perkara tindak pidana korupsi yang kami ungkap di Aceh Tenggara, pembangunan jembatan dengan pagu anggaran Rp 10 miliar. Dari penyidikan itu, ditemukan kerugian negara berkisar Rp 2,6 miliar,” ungkapnya.
Lalu seperti apa nantinya selama bertugas di Kota Probolinggo ke depan? Kajari mengungkapkan, tipe tiap daerah tidak sama.
Begitu juga tipa Aceh Tenggara dengan Kota Probolinggo berbeda. Tentu akan berpengaruh kesadaran masyarakat.
Namun, terkait tindak pidana korupsi, jika kemudian ada indikasi perbuatan tindak pidana korupsi, dipastikan akan ditindaklanjuti atau diselidiki. Mengingat, saat ini kejaksaan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk tangani pidana korupsi.
”Untuk perkara tindak pidana korupsi, tetap akan tegak lurus dan ditindaklanjuti. Baik itu hasil dari temuan internal kami, ataupun laporan atau aduan dari orang luar,” terangnya. (fun)
Editor : Abdul Wahid