KRAKSAAN, Radar Bromo - Jatah elpiji tabung 3 kilogram bersubsidi atau gas tabung melon untuk Kabupaten Probolinggo di 2026 mengalami penurunan.
Kondisi ini memicu kewaspadaan pemerintah daerah terhadap potensi kelangkaan serta gejolak harga menjelang Ramadan dan Idul Fitri.
Penurunan kuota tersebut mengacu pada penetapan Pemprov Jawa Timur yang menetapkan alokasi elpiji subsidi 2026 sebesar 1.352.750 metrik ton.
Dari jumlah itu, Kabupaten Probolinggo hanya mendapat 28.664 metrik ton atau sekitar 9,55 juta tabung, lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah M. Sjaiful Efendi, menegaskan LPG 3 kilogram termasuk komoditas strategis yang harus dijaga ketersediaan dan keterjangkauannya.
“Elpiji tabung 3 kilogram merupakan kebutuhan pokok penting selain beras, minyak goreng, gula, bawang, daging, telur hingga ikan. Karena itu pengelolaannya harus menjadi perhatian bersama, apalagi menjelang Ramadan dan Idul Fitri,” ujarnya.
Menurut Sjaiful, pengendalian distribusi elpiji subsidi merupakan bagian dari kewajiban pemerintah dalam menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
Karena itu, koordinasi lintas pihak diperlukan agar penyaluran benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Data di lapangan menunjukkan infrastruktur distribusi elpiji subsidi di Kabupaten Probolinggo terdiri dari empat Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE), 17 agen serta hampir 700 pangkalan.
Dengan jaringan tersebut, pemerintah daerah meminta Pertamina bersama agen dan pangkalan aktif menjaga pasokan sekaligus memastikan harga tetap sesuai ketentuan.
“Kami berharap ketersediaan tetap aman dan distribusinya tepat sasaran,” tegasnya.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Arie Kartikasari menyebut, fokus pembahasan pemerintah daerah saat ini adalah sinkronisasi data kuota serta pemetaan persoalan distribusi.
Langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi potensi kelangkaan menjelang hari besar keagamaan.
“Tujuan utamanya menyelaraskan data kuota elpiji 3 kilogram sekaligus membahas dinamika distribusi di lapangan sebagai langkah antisipasi menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026,” katanya.
Selain memastikan kesesuaian data antara pemerintah daerah dan Pertamina, evaluasi juga diarahkan pada kendala teknis distribusi maupun ketersediaan stok di tingkat pangkalan.
Pemerintah daerah menilai pengawasan perlu diperketat agar elpiji subsidi tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.
Dengan kuota yang lebih kecil tahun ini, ketepatan sasaran distribusi menjadi faktor krusial. Pemerintah daerah berharap stabilitas pasokan dan harga tetap terjaga.
Sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan hingga Idul Fitri tanpa kekhawatiran kekurangan LPG bersubsidi. (mu/fun)
Editor : Abdul Wahid