DI tengah hiruk-pikuk aktivitas pelayanan publik di Pemerintah Kota Probolinggo, tersembunyi sebuah sumur tua bersejarah yang nyaris terlupakan.
Sumur ini berada di area rumah dinas wali kota Probolinggo dan diyakini telah ada sejak masa kolonial Hindia Belanda, saat Probolinggo mendapatkan status gemeente dan berkembang sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan di pesisir utara wilayah Jawa Timur.
Sejatinya, rumah dinas wali kota Probolinggo memiliki dua sumur tua. Letaknya berada di bagian belakang bangunan dan sering dikaitkan dengan berbagai cerita misteri masyarakat setempat. Lokasi sumur tua tersebut berada di pojok barat dan timur rumah dinas.
Di sisi timur, sumur tua yang ada kondisinya sudah diperbaiki, diberi tembok dan penutup.
Tapi di bagian atasnya tetap terbuka. Namun, kini hanya tersisa satu sumur tua di sisi timur yang masih ada dan berfungsi untuk menyirami taman di kawasan rumah dinas.
“Sumur tua di belakang rumah dinas ini, tersisa yang sisi timur ini, Mas. Kalau sumur tua sisi barat sudah ditutup. Lokasinya pas di bawah bangunan guest house itu,” kata Kholili, pegawai yang bertugas memelihara taman kawasan rumdin wali kota Probolinggo saat ini.
Sedangkan sumur tua sisi barat, sudah tak lagi terlihat. Karena sudah ditutup dan di atasnya dibangun guest house.
Sumur tua yang berbentuk bulat itu, diperkirakan baru ditutup sekitar tahun 2021 lalu.
Saat itu, Pemkot membangun guest house dengan fasilitas empat kamar tidur.
Bahkan, guest house tersebut sempat dijadikan tempat bulan madu bagi pasangan pengantin asal Kota Probolinggo.
“Saya tidak tahu pastinya ditutup tahun baru. Tapi guest house ini baru difungsikan tahun 2022 kemarin. Jadi sempat beberapa pengantin baru, bulan madu di guest house ini,” ujar pria usia 53 tahun itu.
Kholili mengaku, sumur tua sisi timur masih difungsikan untuk menyiram taman. Kalau terlihat dari luar, air sumur seperti kotor. Tapi saat disedot pakai mesin pompa, air yang keluar bersih dan bening.
Ia juga biasanya pakai untuk mengisi kolam ikan. “Kalau dulu ada pompa manual itu. Tapi sekarang, sudah tidak ada pompanya dan pakai mesin air,” imbuhnya.
Secara administratif, Probolinggo resmi menjadi gemeente atau kota di bawah Hindia Belanda pada 1 Juli 1918 melalui Staatsblad van Nederlandsch-Indië No. 322.
Hal ini menjadi sebuah langkah yang membawa perubahan besar pada struktur pemerintahan dan pembangunan infrastruktur kota.
Di masa itu, bangunan pemerintah, rumah dinas pejabat, sekolah, hingga fasilitas umum dibangun mengikuti standar kolonial.
Sumur-sumur seperti yang kini berada di area kantor dan rumah dinas wali kota, menjadi bagian dari sarana penting, berfungsi sebagai sumber air sebelum sistem jaringan PDAM menyebar.
Sumur tua ini memiliki dinding batu bata tebal, konstruksi khas awal abad ke-20 yang umum ditemukan pada kompleks kolonial.
Teknik ini tak hanya memberi kekuatan struktur, tetapi juga menandai nilainya sebagai bukti nyata peradaban urban di era Hindia Belanda.
Sejak awal abad ke-20, kawasan ini telah menjadi lokasi berbagai lembaga pemerintahan yang mengatur kehidupan warga Probolinggo dan sekitarnya.
Sumur tua yang kini jarang digunakan itu, menjadi saksi perubahan zaman dari masa kolonial hingga kemerdekaan Indonesia tanpa banyak orang menyadarinya.
Edi Martono, pemerhati sejarah asal Kota Probolinggo menceritakan, zaman dahulu, tiap perkantoran ataupun bangunan, biasa ada sumur.
Fungsi sumur itu sendiri, tentunya untuk mengairi perkebunan hingga untuk air minum. Karena dulunya, masih belum ada aliran PDAM.
“Sumur ini bukan sekadar lubang di tanah. Ia adalah bagian dari sejarah Probolinggo ketika kota ini pertama kali punya pemerintahan modern di bawah gemeente Belanda. Tapi saya sendiri belum menemukan data valid tentang sejarah sumur tua itu,” kata Edi.
Rumdin Sudah Ada Sejak Hindia Belanda
Rumah dinas wali kota Probolinggo bukan sekadar tempat tinggal pejabat daerah.
Bangunan tua berarsitektur kolonial ini, menyimpan jejak sejarah panjang perjalanan pemerintahan dan perkembangan Kota Probolinggo sejak masa Hindia Belanda hingga era modern saat ini.
Berdasarkan catatan sejarah lokal, rumah dinas tersebut dibangun pada awal abad ke-20 oleh pemerintah kolonial Belanda.
Awalnya, bangunan ini difungsikan sebagai tempat tinggal pejabat administratur atau kepala pemerintahan kolonial di wilayah Probolinggo.
Gaya arsitekturnya khas Eropa dengan langit-langit tinggi, jendela besar, serta halaman luas yang dirancang untuk menyesuaikan iklim tropis.
Setelah Indonesia merdeka, fungsi bangunan ini beralih menjadi rumah dinas kepala daerah.
Seiring terbentuknya Kota Probolinggo sebagai daerah otonom, rumah tersebut kemudian digunakan sebagai rumah dinas wali kota Probolinggo hingga sekarang.
Sejumlah wali kota dari masa ke masa pernah menempati rumah ini, menjadikannya saksi bisu berbagai dinamika pemerintahan.
Mulai dari masa transisi pasca-kemerdekaan, pembangunan kota, hingga era otonomi daerah.
Selain nilai historis, rumah dinas ini juga memiliki nilai simbolik sebagai pusat representasi kepemimpinan daerah.
Berbagai agenda resmi seperti penerimaan tamu kenegaraan, pertemuan tokoh masyarakat, hingga kegiatan kenegaraan tingkat kota kerap digelar di area rumah dinas.
Edi Martono, pemerhati sejarah asal Kota Probolinggo mengatakan, keberadaan rumah dinas yang bernilai sejarah ini, perlu dijaga dan dirawat sebagai bagian dari cagar budaya daerah.
Namun sayangnya, tidak ada dokumentasi atapun data tentang perjalanan rumah dinas wali kota itu.
“Bentuk bangunan rumah dinas itu kalau kontruksi utamanya, tidak berubah. Yang berubah bagian interior. Kalau ukuran bangunan utamanya, seperti itu sejak lama,” ungkapnya.
Edi menilai rumah dinas wali kota merupakan aset penting yang mencerminkan transformasi kota dari era kolonial hingga modern.
“Bangunan-bangunan tua seperti ini seharusnya didokumentasikan dan dikenalkan ke masyarakat, bahkan bisa dikembangkan sebagai wisata sejarah edukatif,” katanya.
Dengan usia bangunan yang telah melampaui satu abad, rumah dinas Wali Kota Probolinggo kini berdiri kokoh sebagai saksi bisu perubahan zaman.
Keberadaannya bukan hanya menjadi tempat tinggal pemimpin daerah, tetapi juga pengingat akan perjalanan panjang sejarah Kota Probolinggo yang patut dijaga dan dilestarikan. (mas/one)
Editor : Jawanto Arifin