PEMBANGUNAN perusahaan listrik pertama di wilayah Hindia Belanda (Indonesia), dibangun pada tahun 1897 (tepatnya di daerah Gambir, Batavia) dengan nama Nederlandsche Indische Electriciteit Maatschappij (NIEM).
Perusahaan tersebut memiliki alat pembangkit listrik tanaga uap di tepian sungai Ciliwung dengan kapasitas 3.200, 3.000, plus 1.350 kW.
Sebelumnya, Nederlandsche Indische Electriciteit Maatschappij (NIEM) tersebut merupakan perusahaan di bawah kontrol N. V. Handelsvennootschap (N. V. NIGM).
Di mana, perusahaan tersebut sebelumnya merupakan perusahaan Maints & Co yang berpusat di Amsterdam, Belanda.
Pada 1909 N. V. NIGM memiliki izin untuk membangun beberapa alat pembangkit listrik dan pendistribusiannya ke kota-kota besar di Pulau Jawa.
Tak hanya satu perusahaan, namum ada beberapa perusahaan. Ada NV Algemeene Nederlandsch-Indische Electriciteits-Maatschappij (ANIEM), NV Oost Java Electriciteits Maatschappij (OJEM), NV Solosche Electriciteits Maatschappij (SEM), dan NV Electriciteits Maatschappij Banjoemas (EMB).
“Serta ada NV Electriciteits Maatschappij Rembang (EMR), NV Electriciteits Maatschappij Sumatra (EMS), dan NV Electriciteits Maatschappij Bali en Lombok (EBALOM) yang punya ijin untuk beroperasi di Surabaya, Yogyakarta dan Surakarta,” kata Pegiat sejarah Pojok Literasi Kota Probolinggo, Edi Martono.
ANIEM sendiri didirikan di Surabaya pada 26 April 1909. Perusahaan ini berkembang menjadi perusahaan swasta dalam bidang kelistrikan yang terbesar.
Bahkan sampai menguasai sekitar 40 persen kebutuhan listrik di wilayah Hindia Belanda.
“Akibat permintaan kebutuhan tenaga listrik yang tinggi, ANIEM melakukan ekspansi ke beberapa daerah di Hindia Belanda seperti Kalimantan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. ANIEM diberikan hak untuk membangun beberapa pembangkit tenaga listrik, berikut sistem distribusinya di kota-kota besar,” imbuh Edi.
Pada tahun 1925 ANIEM, menjalin kerjasama dengan pemerintah. Namanya Nederlandsch Indische Waterkracht Exploitatie Maatschappij (NIWEM).
Tujuanmya, membangun pembangkit listrik tenaga air di Kali Konto, sebuah sungai di Jawa Timur.
Kemudian pada 1927, pemerintah Belanda membentuk s`Lands Waterkracht Bedriven (LWB).
Yaitu perusahaan listrik negara yang mengelola PLTA Plengan, PLTA Lamajan, PLTA Bengkok Dago, PLTA Ubrug dan Kracak di Jawa Barat, PLTA Giringan di Madiun, PLTA Tes di Bengkulu, PLTA Tonsea lama di Sulawesi Utara dan PLTU di Jakarta.
Sejarah Jaringan Listrik masa Penjajahan Jepang
Pada tahun 1942, Belanda menyerah kepada Jepang. Sehingga perusahaan–perusahaan ketenagalistrikan yang saat itu ada di Hindia Belanda pun, diambil alih oleh pasukan Jepang.
Urusan ketenagalistrikan di seantero Jawa, lalu ditangani oleh sebuah lembaga yang diberi nama Djawa Denki Djigjo Kosja.
Nama lembaga tersebut, kemudian diubah menjadi Djawa Denki Djigjo Sja. Dan menjadi cabang dari Hosjoden Kabusiki Kaisja berkantor pusat di Tokyo.
Lembaga tersebut membawahi tiga lembaga. Yakni Seibu Djawa Denki Djigjo Sja yang berkantor pusat di Jakarta, Tjiobu Djawa Denki Djigjo Sja yang berkantor pusat di Semarang dan Tobu Djawa Denki Djigjo Sja yang berkantor pusat di Surabaya.
Tiga lembaga tersebut masing-masing menangani urusan ketenagalistrikan di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Listrik Indonesia Era Kemerdekaan
Setelah Belanda menyerah kepada Jepang dalam perang dunia 2, Indonesia pun dikuasai Jepang.
Perusahaan listrik dan gas juga diambil alih oleh Jepang. Termasuk semua personil dalam perusahaan tersebut.
Namun saat diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, kesempatan ini dimanfaatkan oleh pemuda serta buruh listrik dan gas untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan listrik dan gas, yang sebelumnya dikuasai jepang.
Setelah direbut oleh para pemuda dan buruh listrik, perusahaan-perusahaan ini diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia.
Selanjutnya, melalui Penetapan Pemerintah Nomor 1 tanggal 27 Oktober 1945, dibentuklah Jawatan Listrik dan Gas.
“Oleh karena itu tiap tanggal 27 Oktober diperingati sebagai Hari Listrik Nasional (HLN),” tutur Pegiat sejarah Pojok Literasi Kota Probolinggo, Edi Martono.
Tak berhenti di sana, pada bulan September 1945, suatu delegasi dari buruh atau pegawai listrik dan gas menghadap pimpinan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), M. Kasman Singodimedjo. Hal ini dilakukan, untuk melaporkan hasil perjuangan mereka.
Selanjutnya, mereka menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan listrik dan gas, kepada Pemerintah Republik Indonesia.
Melalui Penetapan Pemerintah Nomor 1/1945 tanggal 27 Oktober 1945, dibentuklah Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga.
Edi mengatakan, pada tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas berubah nama menjadi BPU-PLN (Badan Pemimpin Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik, gas, dan kokas. Namun BPU-PLN dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965.
“Pada saat yang sama, dua perusahaan negara didirikan sebagai penggantinya. Yakni Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang mengelola tenaga listrik dan Perusahaan Gas Negara (PGN) yang mengelola gas,” kisahnya.
Pada tahun 1972, PLN ditetapkan sebagai perusahaan umum listrik negara dan pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan (PKUK), sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 18.
Di sini PLN bertugas menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan masyarakat umum.
Seiring dengan kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta dalam bisnis penyediaan listrik, sejak tahun 1994 status PLN berubah dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
Dan tetap bertindak sebagai PKUK, dalam penyediaan listrik untuk kepentingan masyarakat umum hingga saat ini.
Sejarah Jaringan Listrik di Kota Probolinggo
Pembangunan instalasi dan transmisi listrik di Kota Probolinggo, dimulai pada 1917. Mulanya, dilaksanakan oleh Perusahan bernama Twentsche Hendel Maatschappij.
Perusahaan ini, sebelumnya bernama de Rooy & Co yang didirikan oleh J. B. Van Oordt sejak 1916 di Surabaya.
Diketahui J. B. Van Oordt mendirikan perusahaan listrik di Kota Probolinggo ini dengan modal 100.000 gulden.
Pegiat sejarah Pojok Literasi Kota Probolinggo, Edi Martono menjelaskan, bahwa penataan pembangkit listrik, diatur sedemikian rupa.
Sehingga biaya konstruksi menjadi lebih rendah. Salah satunya, dengan menggunakan sistem tegangan dengan tiga konduktor dan fase.
Tak hanya itu, kekuatan pendorongnya menggunakan mesin Crossley yang diimpor langsung dari Amerika.
Sedangkan kontrol panelnya atau switchboard/schakelboard. Seluruhnya dikerjakan di bengkel Twentsche Hendel Mij de Rooy and Co di Surabaya.
“Menyiasati harga tiang besi yang sangat mahal pada masa itu, maka dipilihlah kayu dari pohon Palem Sandeng. Ini sejenis kayu yang kekuatannya dapat menggantikan kayu jati. Tak heran jika semakin lama kebutuhan tanaman ini makin tinggi. Ya karena banyaknya permintaan untuk sambungan listrik baru,” jelasnya.
Kantor Pusat Listrik Probolinggo atau Probolinggosche Electtische Centrale akhirnya diresmikan pada Sabtu 3 Agustus 1918. Peresmian ini dihadiri oleh Residen Pasuruan, para kepala pemerintahan setempat dan berbagai kalangan swasta.
“Sejak saat itulah, Kota Probolinggo diterangi oleh cahaya sinar lampu listrik yang pelayanan listriknya terbatas pada malam hari saja,” tutur Edi.
Pada tahun 1921 dengan disetujui oleh keputusan pemerintah, lisensi pengelolaan listrik dialihkan dari Twentsche Hendel Maatschappij ke Probolinggosche Electriciteit Maatschappij (PEM).
Saat menerima pengalihan pengelolaan listrik, PEM menjanjikan pasokan yang lebih baik. Sehingga menggelontorkan banyak biaya untuk membangun gardu transformator dan jaringan.
Gardu listrik dibangun seturut bouwplan atau tahapan perluasan. Gardu listrik ini layaknya rumah trafo.
Berfungsi sebagai pengatur dan pembagi daya listrik yang dialirkan ke rumah, gedung perkantoran maupun fasilitas lainnya.
Umumnya bangunannya berdinding tebal untuk melindungi komponen di dalamnya dari panas dan hujan.
Corak bangunannya mewakili langgam arsitektur yang berkembang pada masa itu. Dipasang tulisan dalam bahasa Belanda, Melayu dan Jawa berisi peringatan bahayanya.
“Tapi sayang, kualitas pelayanannya malah dianggap tidak berjalan dengan baik di tahun 1926. Tegangan listrik yang harusnya 125 volt, turun menjadi 100 volt. Sehingga, sinar lampu yang dihasilkan meredup dan banyak pelanggan yang kecewa. Akhirnya, ini jadi sorotan anggota Dewan Kota, sehingga memberlakukan penalti untuk PEM,” jelasnya.
Pada 1927, sebagaian besar saham PEM diakuisisi oleh ANIEM. Maka sejak itu PEM menjadi anak perusahaan ANIEM yang mengelola listrik di Kota Probolinggo.
PEM dengan manajemen baru di bawah ANIEM, meresmikan kantor barunya pada Sabtu 28 Juni 1928.
Acara ini dihadiri oleh perwakilan ANIEM dari Surabaya Meneer Dekker, serta Residen Pasuruan Meneer Scholten.
Adanya kantor ANIEM berarti Probolinggo sudah memiliki listrik yang sangat berguna bagi aktifitas sehari-hari.
Oleh karena itu, adanya kantor ANIEM memudahkan pemerintah daerah, melayani kebutuhan publik.
Terutama yang berkaitan dengan kebutuhan listrik dalam segala aspek kehidupan.
“Sejak 1931 pasokan listrik yang mulanya disuplai oleh mesin diesel pada gedung yang sekarang menjadi KDS, kini disuplai oleh PLTA Mandelan yang dioperasikan oleh NIWEM. Di mana sekarang, gedung yang berada di Jalan dr. Sutomo itu, menjadi kantor PLN Kota Probolinggo,” ujar Edi. (gus/one)
Editor : Jawanto Arifin