KRAKSAAN, Radar Bromo–Sebanyak 93 pegawai di Pemkab Probolinggo mendapatkan surat keputusan (SK) pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). SK diberikan merupakan formasi pengangkatan tahun 2024.
Penyerahan itu diberikan langsung Bupati Probolinggo, Mohammad Harisdi aula Madakaripura, Kantor Bupati Probolinggo, Senin (28/4).
Di tahun 2024, Pemkab Probolinggo mendapatkan alokasi 70 formasi CPNS yang terdiri dari 68 formasi tenaga teknis dan 2 formasi tenaga kesehatan.
Dari total tersebut, sebanyak 56 orang berhasil lolos seleksi dan kini memasuki tahap pemberkasan untuk pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP).
Sementara itu, untuk formasi PPPK, tersedia 43 posisi yang mencakup 15 formasi tenaga teknis, 13 tenaga kesehatan, dan 15 tenaga guru.
Dari jumlah tersebut, 37 pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi dan siap diusulkan Nomor Induk PPPK (NI PPPK). Namun, masih terdapat enam formasi yang belum terisi.
Dalam sambutannya, Bupati Haris menegaskan pentingnya profesionalisme para CPNS dan PPPK yang baru diangkat. Ia menekankan bahwa peningkatan pelayanan publik menjadi prioritas utama.
“Kedepan diharapkan dapat mengembangkan dirinya sendiri, dan ini yang kita harapkan nanti, profesionalisme. Titip nama baik kabupaten Probolinggo,” katanya.
Di tengah proses pengangkatan ini, Bupati Haris mengakui masih ada tantangan besar, terutama terkait dengan tingginya beban belanja pegawai dan keberadaan sekitar 2.400 tenaga honorer yang belum mendapatkan kejelasan status.
“Meski beban pegawai cukup tinggi, kami berkomitmen untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja massal sebagaimana terjadi di daerah lain. Kami akan mencari solusi bertahap agar tidak menimbulkan dampak sosial yang luas,” tegas Haris.
Sementara itu, Sekretaris BKPSDM Kabupaten Probolinggo, Syamsul Huda, menyatakan bahwa untuk formasi CPNS maupun PPPK mendatang, pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.
“Sejauh ini masih belum tahu, menunggu informasi arahan pusat. Yang jelas, saat ini pegawai honorer sudah menjadi alih daya (outsourcing). Kami masih menunggu kapan rekrutmen kembali dibuka, apakah melalui jalur PPPK atau bahkan PPPK paruh waktu,” jelas Syamsul.
Dengan penyerahan SK ini, Pemkab Probolinggo berharap agar para ASN baru bisa segera beradaptasi dan memberikan kontribusi nyata bagi pelayanan publik di Kabupaten Probolinggo. (mu/fun)
Editor : Abdul Wahid