PASURUAN, Radar Bromo - Kebijakan pemerintah membuka keran investasi di Kota Pasuruan akan mengurangi lahan-lahan produktif. Sebagian besar tambak ke depannya bisa ‘ditanami’ pabrik. Lantaran pemerintah memusatkan kawasan industri di wilayah pesisir.
Kepala Dinas Perikanan Kota Pasuruan Mualif Arif menyatakan, lahan tambak ikan budi daya sebagian besar berada di kawasan utara. Meliputi Kelurahan/Kecamatan Gadingrejo.
Lalu di Kecamatan Panggungrejo tersebar di Kelurahan Tambaan dan Panggungrejo. Serta, Kelurahan Tapaan, Kepel, dan Blandongan di Kecamatan Bugul Kidul.
”Kalau luasan area tambak ada sekitar 600 hektare yang dijadikan budi daya ikan,” kata Ayik, sapaan Mualif Arif.
di sisi lain, pemerintah saat ini berupaya menggaet investasi agar tumbuh lebih subur di Kota Pasuruan. Kawasan industri dibuka lebar. Sebagian besar lahan produksi ikan budi daya dialihkan peruntukannya menjadi kawasan industri.
Dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pasuruan Nomor 1/2022, luas kawasan peruntukan industri mencapai 436 hektare di pesisir. Kawasan perikanan budi daya pun “dipangkas” hingga menyisakan sedikit saja.
”Kawasan perikanan budi daya yang tadinya memiliki luas sekitar 600 hektare, kini menyisakan 143 hektare,” kata Ayik.
Satu-satunya kawasan produksi ikan budi daya yang dipertahankan berada di Kelurahan Blandongan, Kecamatan Bugul Kidul. Salah satu penghasil bandeng jelak.
”Kawasan produksi ikan budi daya tetap ada yang dipertahankan. Terutama untuk memasyarakatkan hasil budi daya bandeng khas Jelakrejo,” ungkap Ayik.
Pihaknya juga tetap optimistis sektor perikanan budi daya bisa berkembang. Bandeng jelak menjadi salah satu potensi perekonomian yang bisa dijual.
Wakil Ketua DPRD Kota Pasuruan Farid Misbah mengatakan, dibukanya kawasan industri memang membawa konsekuensi berkurangnya lahan tambak.
Tetapi, untuk bisa menarik investor datang ke Kota Pasuruan, tidak cukup hanya dengan menyediakan kawasan industri. Aksesnya juga mesti disediakan dengan memadai.
”Maka, ketika bicara akses untuk kawasan industri, pemerintah perlu lebih serius dalam merealisasikan pembangunan JLU,” kata Farid.
Bila tidak, investor yang hendak menanamkan modalnya di Kota Pasuruan hanya bisa wait and see. Tanpa akses yang memadai, mereka akan menemukan kendala dalam operasional. Kendati sudah ada kawasan peruntukan industri. (tom/hn)
Editor : Jawanto Arifin