BANGIL, Radar Bromo - Kebijakan pajak terhadap pembalut perempuan, kembali memantik perdebatan.
Produk menstruasi yang menjadi kebutuhan rutin perempuan itu, dinilai perlu mendapat perhatian khusus.
Terutama ketika kebijakan perpajakan berpotensi menambah pengeluaran rumah tangga.
Ketua DPC PKB Kabupaten Pasuruan Yusuf Daniyal meminta pemerintah mengkaji ulang regulasi perpajakan, yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Dia mengingatkan, agar kebijakan fiskal tidak justru memperberat beban rakyat.
"Sudah sepatutnya pemerintah harus bijak dan melakukan kaji ulang terhadap regulasi yang telah dikeluarkan. Apalagi, ini menyangkut beban pajak kepada rakyat," katanya.
Menurut Danil, pemerintah perlu membuka ruang dialog dan mendengar keberatan masyarakat.
Perempuan, sebagai kelompok yang paling membutuhkan produk menstruasi, juga harus mendapat ruang untuk menyampaikan aspirasi.
"Jangan sampai kebijakan yang dibuat justru mengabaikan realitas kebutuhan masyarakat. Pemerintah perlu mendengar keluhan dan aspirasi rakyat, khususnya suara perempuan," tegasnya.
Polemik ini tidak semata berkutat pada besaran pajak. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana pemerintah, mempertimbangkan karakter suatu barang sebelum menetapkan kebijakan fiskal.
Pembalut bukan produk yang penggunaannya dapat dihindari oleh perempuan yang mengalami menstruasi.
Di tengah perdebatan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menjelaskan, bahwa pembalut tidak dikenai pungutan khusus, karena berkaitan dengan menstruasi.
Produk tersebut masuk dalam kategori barang konsumsi yang mengikuti ketentuan umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Pembalut juga belum termasuk dalam daftar barang yang memperoleh fasilitas pembebasan PPN.
Ketentuan itu merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024.
Namun, penjelasan mengenai dasar hukum tidak serta-merta mengakhiri perdebatan.
Publik tetap mempertanyakan keberpihakan kebijakan pajak terhadap kebutuhan yang melekat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk produk kesehatan reproduksi perempuan.
Danil menilai pemerintah perlu mempertimbangkan daya beli dan dampak kebijakan, terhadap pengeluaran masyarakat.
Kebijakan perpajakan, menurut dia, semestinya tidak hanya berorientasi pada penerimaan negara, tetapi juga memperhitungkan kemampuan warga memenuhi kebutuhan dasarnya. (tom/one)
Editor : Jawanto Arifin