DPRD dan Bupati Pasuruan Sepakati Raperda Strategis, Optimalkan Peningkatan Pendapatan
DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan bersama Bupati Pasuruan, resmi menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis.
Kedua regulasi tersebut adalah Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Raperda tentang Penyertaan Modal.
Kesepakatan bersama antara pihak legislatif dan eksekutif ini, disahkan melalui Rapat Paripurna IV DPRD Kabupaten Pasuruan, Rabu (11/11).
Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Pimpinan beserta Anggota DPRD, Bupati Pasuruan H. M. Rusdi Sutejo, Wakil Bupati, serta jajaran kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Pasuruan.
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, saat membuka jalannya rapat menjelaskan, paripurna ini merupakan tahapan krusial dalam membentuk produk hukum yang relevan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.
"Ini menjadi wujud kerja sama yang kuat, antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun regulasi. Aturan ini akan menjadi landasan kebijakan yang memberikan kepastian hukum, mendukung optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah, namun tetap memperhatikan kepentingan masyarakat," jelas Samsul.
Agenda rapat kemudian dilanjutkan dengan penyampaian laporan hasil pembahasan dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pasuruan yang dibacakan oleh ketuanya, Sugiyanto.
Setelah itu, giliran Panitia Khusus (Pansus) 2 menyampaikan laporan hasil kerja mereka melalui juru bicaranya, Sugiarto.
Usai mendengarkan seluruh laporan panitia dan memastikan kesepakatan forum, Ketua DPRD Samsul Hidayat menyatakan bahwa seluruh pimpinan dan fraksi di DPRD menyetujui kedua rancangan regulasi tersebut.
"Maka raperda ini resmi disetujui," tegas Samsul sembari mengetuk palu sidang sebanyak tiga kali sebagai tanda pengesahan.
