BANGIL, Radar Bromo - DPRD Kabupaten Pasuruan membatalkan rencana pengadaan mobil dinas untuk pimpinan.
Keputusan itu diambil seiring kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang mengharuskan pemerintah daerah menekan belanja dan mengalihkan anggaran ke program prioritas.
Sejumlah fraksi di parlemen daerah pun kompak mendukung langkah tersebut.
Pembatalan itu dinilai sebagai bentuk penyesuaian kebijakan anggaran agar lebih berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat.
Sebelumnya, anggaran pengadaan mobil dinas telah disiapkan sekitar Rp 3,175 miliar.
Anggaran itu akan digunakan untuk membeli empat mobil bagi pimpinan dewan.
Yaitu, Ketua DPRD Samsul Hidayat dan tiga wakil ketua DPRD. Masing-masing Rias Yudikari Drastika, Muhammad Zaini, dan Adinda Denisa.
Namun saat ini, alokasi tersebut dianggap lebih tepat dialihkan untuk program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Pasuruan Nik Sugiharti menegaskan, kebijakan tersebut mencerminkan kepekaan. Sekaligus tanggung jawab moral terhadap kondisi masyarakat.
“Setiap kebijakan anggaran harus berorientasi pada kepentingan rakyat. Penundaan ini langkah bijak dan mencerminkan keberpihakan nyata pada masyarakat,” ujarnya.
Menurut dia, anggaran yang semula direncanakan untuk mobil dinas bisa dimaksimalkan untuk mendukung program lain.
Mulai pemulihan ekonomi, peningkatan layanan publik, hingga penguatan kesejahteraan masyarakat.
Senada disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Pasuruan Najib Setiawan.
Ia menilai, pengadaan mobil dinas belum menjadi kebutuhan mendesak saat ini. Terlebih di tengah kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat.
“Pengadaan mobil dinas sebaiknya di-pending dulu. Mobil yang ada masih layak pakai dan relatif baru. Jadi tidak urgen,” katanya.
Dukungan juga datang dari Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pasuruan H. Arifin. Ia menilai, kondisi ekonomi saat ini menuntut penyesuaian prioritas anggaran secara lebih selektif.
“Kami mendukung pembatalan itu. Dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, program yang tidak mendesak sebaiknya ditunda dan dialihkan ke kegiatan yang lebih prorakyat, terutama layanan dasar,” tegasnya. (tom/hn)
Editor : Muhammad Fahmi