BANGIL, Radar Bromo - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Nahdlatul Ulama Bangil (UNUBA) mendatangi kantor PCNU Bangil, Kamis (9/4) sore.
Aksi itu dipicu keresahan atas dugaan dualisme Yayasan Panca Wahana yang menaungi kampus mereka.
Aksi diawali dengan istighosah dan tabur bunga di depan kantor PCNU. Setelah itu, mahasiswa menggelar orasi berisi kritik sekaligus tuntutan kejelasan kepada pihak yayasan dan pengurus NU.
Mahasiswa mempersoalkan munculnya dua surat keputusan (SK) kepengurusan yayasan.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu ketidakpastian, terutama terkait legalitas rektor baru dan pengakuan ijazah ke depan.
Anggota BEM UNUBA, Mustofa, mengatakan aksi dilakukan setelah upaya audiensi dan pengiriman surat tidak mendapat respons dari pihak rektorat.
“Kami sudah menempuh jalur komunikasi formal, tapi tidak ada tanggapan. Akhirnya kami turun aksi agar ada kejelasan,” ujarnya.
Menurutnya, dualisme yayasan menjadi persoalan krusial. Terlebih, kampus yang baru bertransformasi menjadi universitas itu, sedang berada dalam fase penting bagi mahasiswa tingkat akhir.
“Kalau konflik ini terus berlanjut, kami khawatir berdampak pada legalitas ijazah. Ini menyangkut masa depan kami,” tegasnya.
Mahasiswa juga mendesak rektor yang baru dilantik, untuk menunjukkan dasar hukum dan legalitas yang sah.
Jika tidak, mereka meminta pihak yayasan segera mengambil langkah strategis untuk menyelesaikan polemik tersebut.
“Jangan sampai kami jadi korban konflik internal. Kami hanya butuh kepastian,” imbuh Mustofa.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Yayasan Panca Wahana, Eddy Supriyanto, menilai kekhawatiran mahasiswa terlalu berlebihan.
Ia memastikan proses pengangkatan rektor telah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.
“Kalau semua sudah sesuai SOP dan statuta, tidak perlu khawatir. Ijazah tetap sah dan diakui,” katanya.
Eddy menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan notaris terkait masa berlaku SK yayasan yang disebut telah berakhir pada 2025.
Hasilnya, yayasan lama masih dianggap sah hingga terbentuk kepengurusan baru oleh PCNU.
“Pergantian yayasan harus menunggu SK PCNU yang baru. Jadi yayasan lama tetap berlaku sementara waktu,” jelas pria yang juga Ketua PCNU Bangil itu.
Ia juga membantah adanya dualisme yayasan. Menurutnya, hingga saat ini belum ada pengesahan resmi terhadap yayasan baru.
“Bukan dualisme. Yayasan lama masih sah karena yang baru belum memiliki SK dari PCNU,” tegasnya.
Eddy memastikan, proses pembaruan kepengurusan yayasan tengah berjalan dan ditargetkan rampung dalam waktu dekat.
Dengan demikian, polemik yang terjadi diharapkan segera menemukan titik terang tanpa mengganggu aktivitas akademik mahasiswa. (tom/one)
Editor : Jawanto Arifin