PEMERINTAH Kabupaten Pasuruan menegaskan komitmennya meningkatkan daya saing daerah berbasis potensi lokal sebagai prioritas pembangunan 2025.
Berbagai program strategis digulirkan secara terintegrasi untuk mendorong kemandirian pangan, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan efektif.
Peningkatan daya saing daerah berbasis potensi lokal di berbagai sektor juga menjadi prioritas pembangunan daerah tahun 2025 di Kabupaten Pasuruan.
Baca Juga: Setahun Mas Rusdi–Gus Shobih: Infrastruktur Dikebut, IPM Kabupaten Pasuruan Melejit
Salah satu yang menjadi perhatian adalah sektor pertanian dan ketahanan pangan. Di sektor ini, ada beberapa upaya yang telah dilakukan Pemkab Pasuruan melalui perangkat daerah terkait.
Di antaranya, terus berupaya menangani kerawanan pangan sekaligus memperkuat sektor pertanian melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPPP). Utamanya berbasis potensi lokal.
Beberapa langkah dilakukan sepanjang satu tahun di tahun 2025. Seperti, pelatihan pertanian organik hingga penguatan komoditas lokal unggulan.
Penguatan komoditas lokal ini meliputi komoditas kopi yang berbentuk bantuan 2.000 batang bibit plus alat pengolahan dan mesin sangrai. Kemudian, petani cengkih mendapat bantuan 2.000 batang benih.
Selanjutnya, pemberian bantuan bibit tanaman hortikultura. Meliputi apel, durian, mangga, dan alpukat.
“Bantuan bibit dilanjutkan peningkatan kegiatan olahan pascapanen hortikultura agar menghasilkan produk olahan yang berdaya saing,’’ kata Kepala DKPPP Kabupaten Pasuruan Ainur Alfiyah.
Berikutnya, untuk tanaman tembakau, DKPPP juga sudah merealisasikan bantuan benih tembakau melalui demplot dengan menggunakan Green House tembakau. Lalu untuk pertanian tebu, dilakukan sistem bongkar ratoon tebu.
Program ini merupakan peremajaan tanaman tebu dengan membongkar tanaman lama (ratoon) yang produktivitas dan rendemennya menurun. Untuk kemudian diganti dengan bibit unggul bersertifikat.
“Tujuan utamanya adalah meningkatkan produktivitas lahan dan mencapai swasembada gula,’’ jelas Ainur.
Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan juga tidak luput dari perhatian DKPPP. Utamanya varietas yang bernilai tinggi dan berpotensi masuk pasar ekspor/global.
Komoditas unggulan ini meliputi bantuan bibit padi, jagung, tanaman hortikutura dan komoditas perkebunan. Bantuan bibit yang diberikan mempunyai karakter varietas unggul dan tahan penyakit.
Seperti benih padi Inpari 32 dan Ciherang, jagung varietas hibrida, tembakau varietas Kasturi Marokot. Selain itu, juga kopi varietas Gayo I dan Komasti dan tebu varietas Bulu Lawang.
Tidak berhenti di sini, DKPPP juga memberikan pendampinan bagi petani. Di antaranya dengan menggelar Sekolah Lapang Penyakit dan Hama Tanaman (SLPHT), Sekolah Lapang Iklim (SLI), pengolahan pascapanen komoditas pertanian dan pendampingan Indikasi Geografis (IG) apel dan mangga.
Melalui Sekolah Lapang ini, para petani diajak langsung praktik di lapangan dengan didampingi penyuluh dan ahli di bidangnya. Pendekatan ini sangat efektif memecahkan masalah guna meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan.
Sementara itu di bidang perikanan, ada beberapa upaya yang telah dilakukan DKPPP dalam kurun waktu satu tahun ke belakang. Tujuannya meningkatkan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional.
Upaya yang dilakukan di antaranya program budi daya lele yang diberi nama BULEKPRAS (Budi Daya Lele Keluarga Prasejahtera). Bentuk dari program ini berupa bantuan paket lengkap budi daya lele kepada warga prasejahtera.
Paket bantuan berisi kolam terpal, benih, pakan, dan pendampingan intensif. Sebanyak 20 keluarga penerima akan didampingi sejak tahap awal.
Program BULEKPRAS diyakini bisa menjadi alur pertama agar keluarga prasejahtera menuju usaha perikanan modern. Bahkan, sejak dimulai tahun 2025, program BULEKPRAS hingga saat ini sudah berdampak positif bagi keluarga penerima.
“Tingkat keberhasilannya dari 10 KK yang realisasi, sudah dapat dirasakan hasilnya membantu pendapatan keluarga prasejahtera dan pemenuhan gizi bagi keluarga prasejahtera,” tambah Ainur.
Dorong Pelestarian Warisan Geologi Menuju Geopark
Pemkab Pasuruan juga terus berupaya memanfaatkan dan melestarikan warisan geologi (geoheritage) yang berada di wilayahnya. Kabupaten Pasuruan sendiri sangat berpotensi dan berpeluang menjadi geopark nasional.
Potensi sumber daya alam yang melimpah diyakini bisa menjadi modal utama mengembangkan geopark. Sehingga, akan berdampak positif bagi pembangunan perekonomian masyarakat. Selain itu juga sebagai pengembangan kepariwisataan berkelanjutan.
Upaya pelestarian dan pemanfaatan secara kontinyu dilakukan oleh Pemkab Pasuruan. Bentuknya berupa pelatihan pemandu geowisata, penguatan kelembagaan pengelola destinasi, serta pengembangan produk ekonomi kreatif.
Selain itu, Pemkab Pasuruan juga melakukan penguatan pemasaran pariwisata. Salah satu caranya, melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha serta asosiasi usaha.
“Bentuknya melalui promosi dan branding destinasi geowisata, kegiatan festival dan media promosi digital,’’ kata Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasuruan Nusantoro.
Ciptakan Transparansi melalui Digitalisasi Layanan Publik
Di era modern seperti sekarang ini, digitalisasi jadi syarat utama untuk meningkatkan pelayanan yang bertujuan efisiensi. Termasuk kepada layanan publik pemerintahan. Pemkab Pasuruan menyadari sepenuhnya hal tersebut.
Hingga saat ini melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, pemkab terus mengintensifkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai portal data terpadu.
SPBE merupakan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Fitur-fitur yang ada di SPBE diyakini bisa meningkatkan efektivitas dan transparansi pemerintahan.
Melalui SPBE juga, masyarakat bisa dengan mudah mengakses segala layanan pemerintah. Selain itu bisa memangkas birokrasi dan proses manual karena semuanya serbadigital.
‘’SPBE mendukung kebijakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel berbasis elektronik,’’ jelas Firdaus Handara, Plt Kepala Kominfo Pemkab Pasuruan. (unt/hn/*)
Editor : Fandi Armanto