PADA satu tahun kepemimpinan Bupati-Wakil Bupati Pasuruan H.M. Rusdi Sutejo dan H.M Shobih Asrori, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan terus berusaha mendongkrak kesejahteraan warganya.
Baca Juga: Setahun Mas Rusdi–Gus Shobih: Infrastruktur Dikebut, IPM Kabupaten Pasuruan Melejit
Salah satunya melakukan “Penguatan Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat” yang menjadi misi kedua dari empat prioritas pembangunan daerah.
Dalam upaya memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi, Pemkab Pasuruan menjamin perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat rentan.
Di antaranya, orang lanjut usia (lansia), anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang disabilitas.
Serta, membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam meningkatkan perekonomiannya.
Pemkab melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Pasuruan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Terutama bagi mereka yang menyandang status sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
Kepala Dinsos-P3A Kabupaten Pasuruan dr. Ani Latifah mengatakan, pada tahun pertama kepemimpinan Bupati Pasuruan, pelayanan sosial kepada klien orang telantar baik lansia, disabilitas, maupun anak meningkat 80 persen dari tahun sebelumnya.
Selama 2025, ada 21 laporan kasus lansia telantar, 28 laporan orang telantar, dan 49 laporan disabilitas telantar, baik disabilitas fisik ataupun mental. Semuanya dipastikan telah tertangani.
“Berdasarkan data penanganan klien PPKS Dinsos-P3A, diketahui sebanyak 119 klien telantar sudah tertangani pada 2025. Jauh lebih tinggi dibanding tahun 2024 yang hanya menangani 70 klien,” ungkapnya.
Pemkab memastikan adanya pengurangan dana transfer Pemerintah Pusat yang berpengaruh terhadap anggaran daerah, tidak menjadikan pelayanan sosial berkurang. Pelayanan tetap diberikan dengan prima.
Di antaranya, pendampingan perawatan kesehatan, penelusuran keluarga, rehabilitasi, reunifikasi, hingga terminasi yang dilakukan guna memaksimalkan bentuk pelayanan sosial yang diberikan.
Dalam hal perawatan kesehatan, Dinsos-P3A bekerja sama dengan berbagai instansi, RSUD, dan RSJ.
“Di tengah tantangan keterbatasan anggaran karena efisiensi, Pemkab memastikan pemberian layanan PPKS tetap berjalan dengan maksimal,” jelas dr. Ani Latifah.
Dongrak Perekonomian, Tingkatkan Kesejahteraan Pekerja
Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga terus dilakukan oleh Pemkab Pasuruan.
Pada tahun pertama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan, Gus Rusdi dan Gus Shobih, Pemkab membuat kebijakan yang berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
Kebijakan itu dimulai dari yang paling fundamental yakni memastikan kesejahteraan para pekerja.
Melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Pasuruan, Pemkab menjamin perlindungan ketenagakerjaan ribuan pekerja rentan. Mulai relawan bencana, tukang ojek, nelayan, hingga marbot masjid.
Terhitung sejak Juli 2025, Disnaker Kabupaten Pasuruan mulai menjalankan Program Bantuan Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi pekerja rentan.
Melalui program ini, Pemkab menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan ribuan pekerja informal di berbagai bidang. Mulai relawan bencana, tukang ojek, sopir angkutan, kader kesehatan, hingga marbot masjid.
Mereka mendapatkan dua manfaat utama. Berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Pemkab juga aktif menyelesaikan perselisihan hubungan industrial guna menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi setiap pekerja.
Selain itu, Kepala Disnaker Kabupaten Pasuruan Rakhmat Syarifudin mengatakan, sebagai upaya memberdayakan kelas pekerja dengan menyediakan pelatihan pengambangan kapasitas melalui berbagai pelatihan dan sertifikasi. Sepanjang 2025, Disnaker membuka 22 paket kejuruan. Dengan total kuota 352 peserta yang dibagi dalam tiga gelombang.
Bidang pelatihan mencakup keahlian yang dibutuhkan dunia industri. Mulai barista, tata rias, menjahit, forklif, pengelasan SMAW 3G, otomotif roda dua, pembuatan roti dan kue, bubut CNC, hingga batik.
Ratusan orang pun mendaftar. Pada 2025, tercatat ada 336 warga yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) gelaran Disnaker di UPT Latihan Kerja Daerah.
Hasinya, 328 peserta dinyatakan lulus dan layak mendapatkan sertifikat dalam program Pemkab Pasuruan yang bertujuan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) siap kerja dan bersertifikat nasional ini.
Mereka pun dinyatakan telah tersertifikasi, dinyatakan kompeten, dan siap terjun ke dunia kerja.
“Pelatihan ini juga bertujuan mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memenuhi kebutuhan pasar kerja,” ujar Kepala Disnaker Kabupaten Pasuruan Rakhmat Syarifudin.
Peningkatan ekonomi masyarakat juga dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-P3A) Kabupaten Pasuruan.
Salah satunya dengan memberikan bantuan 100 unit becak listrik kepada masyarakat desil 1 dan 2 yang tersebar di 24 kecamatan.
Kepala Dinsos-P3A Kabupaten Pasuruan dr. Ani Latifah mengatakan, bantuan ini bertujuan mendorong partisipasi kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di lapisan paling bawah.
“Bantuan ini tidak hanya menyediakan sarana transportasi ramah lingkungan, tetapi juga dilengkapi program pendampingan operasional, pelatihan manajemen usaha mikro, dan akses perawatan teknis, agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara berkelanjutan,” katanya.
Perhatikan Kenyamanan Umat Beragama
DEMI menjaga ketahanan sosial ekonomi masyarakat, Pemkab Pasuruan berkomitmen meningkatkan kesejahteraan dan keharmonisan semua umat beragama. Salah satunya memastikan tempat ibadah mereka layak dan nyaman.
Karena itu, Pemkab melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Pasuruan, memiliki program kebijakan membantu sejumlah tempat ibadah meningkatkan sarana prasarana tempat peribadatan.
“Program ini bertujuan agar masyarakat semakin nyaman dalam menjalankan ibadah dengan khusyuk dan tumakninah,” ujar Kabag Kesra Setda Kabupaten Pasuruan Mohammad Mahendra Hanimayani.
Bantuan disalurkan melalui belanja hibah kepada masjid, musala, pondok pesantren, pura, dan badan atau lembaga atau organisasi lainnya.
Pada 2025 dialokasikan Rp 4.464.000.000.000. Totalnya, ada 54 musala, 44 masjid, 8 pondok pesantren, 2 pura, 4 gereja, dan 4 lembaga organisasi masyarakat yang mendapatkan bantuan hibah tersebut. (ran/rud/*)
Editor : Fandi Armanto