BANGIL, Radar Bromo- Ada sekitar 2.000 driver online di Pasuruan Raya saat ini. Namun, mereka belum mendapat jaminan sosial dan kesejahteraan.
Mereka pun menuntut pada DPRD Kabupaten Pasuruan agar mendapat jaminan sosial dan kesejahteraan.
Permintaan itu disampaikan Asosiasi Driver Online Pasuruan Raya melalui ketuanya, Harsoyo Utomo, Kamis (4/9) saat bertemu Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat. Perwakilan asosiasi memang mendatangi gedung DPRD kabupaten.
Mereka meminta jaminan perlindungan sosial serta peningkatan kesejahteraan bagi sekitar 2.000 driver online di Pasuruan.
Baik itu roda dua, maupun roda empat yang setiap hari menggantungkan hidup dari jalanan.
Menurutnya, ada tiga hal pokok yang menjadi tuntutan para pengemudi. Pertama, kebutuhan perlindungan sosial, baik berupa BPJS Kesehatan, maupun BPJamsostek. Keduanya dinilai penting untuk menjamin keselamatan kerja para pengemudi.
Kedua, agar pemerintah daerah bisa membuka program peningkatan SDM dan pemberdayaan.
“Misalnya melalui pelatihan keterampilan montir atau usaha lain. Jadi, ketika orderan ojol sepi, teman-teman masih bisa punya penghasilan tambahan,” ujar Harsoyo.
Selain itu, pihaknya meminta pemerintah daerah menjamin terlaksananya Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang tarif angkutan sewa khusus di tiap daerah.
“Tarif harus sesuai aturan. Jangan sampai aplikator seenaknya menetapkan harga yang merugikan driver,” tegasnya.
Harsoyo juga menekankan perlunya komunikasi yang lebih dekat dengan aplikator. Ia berharap Pemkab Pasuruan bisa menjembatani agar perusahaan aplikasi memiliki kantor perwakilan di daerah.
“Dengan begitu, setiap masalah atau konflik bisa cepat terselesaikan, tanpa harus jauh-jauh ke Surabaya atau Malang,” tambahnya.
Ketua DPRD Samsul Hidayat menyatakan siap menindaklanjuti aspirasi ini. DPRD akan mengawal agar kebijakan perlindungan bagi ojek online mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah daerah.
“Terkait jaminan perlindungan sebenarnya sudah ada UHC, tinggal mengajukan saja. Kalau syaratnya terpenuhi maka akan ditanggung pemerintah daerah,” katanya.
Untuk pelatihan, pihaknya akan mengajukan ke dinas terkait yang sesuai kebutuhan. Akan tetapi diajukan berbasis komunitas. “Tentu menyesuaikan dengan pelatihan yang bisa menunjang aktivitas mereka,” katanya.
Disamping itu, ia juga menyebut Bupati Pasuruan punya rencana mengelaborasi pelatihan keterampilan usaha dalam Pasuruan Creative Center.
Sebab program pelatihan yang tersebar di beberapa dinas setahun menghabiskan Rp 3 miliar dinilai belum efektif hasilnya. “Maka dipusatkan dalam PCC agar capaian dan hasilnya lebih terukur,” katanya. (tom/hn)
Editor : Abdul Wahid