BANGIL, Radar Bromo – Kegeraman anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, Rudi Hartono, akhirnya memuncak.
Anggota dewan asal PKB ini secara resmi wadul ke Dewan Pers. Buntut pemberitaan yang menyebut dirinya dipanggil KPK RI dalam kasus dugaan korupsi hibah Pokmas DPRD Jawa Timur.
Ia melaporkan sejumlah media nasional lantaran hak jawab untuk dirinya tidak dipenuhi.
Sementara dirinya, menurut Rudi, tidak pernah dapat panggilan dari KPK RI dalam kasus dugaan korupsi itu.
"Saya tidak pernah dapat surat panggilan. Baikan dalam perkara ini atau perkara apa pun yang sedang ditangani KPK," tegas Rudi.
Ia pun menyesalkan pemberitaan tentang hal ini yang dinilai tidak berimbang. Bahkan, dirinya mengaku tidak pernah dikonfirmasi oleh media-media tersebut.
Padahal, sebelumnya ia sudah menyurati beberapa media itu dengan harapan agar dirinya diberi porsi untuk menggunakan hak jawab.
"Faktanya sampai hari ini, saya tidak juga diberi ruang untuk memberikan hak jawab," keluhnya.
Pemberitaan yang berat sebelah ini, menurut Rudi, sangat merugikan nama baiknya sebagai wakil rakyat.
Reputasinya di hadapan masyarakat terpengaruh besar. Lebih-lebih, dampak psikologis yang dirasakan oleh keluarganya akibat kabar tak sedap ini.
Di sisi lain, ia menegaskan dirinya tidak antikritik. Namun, ia juga menuntut profesionalisme media.
"Saya ingin ini jadi pembelajaran. Saya mendukung kebebasan pers, tetapi tetap menjunjung tinggi asas keberimbangan," katanya.
Ia berharap Dewan Pers bisa memfasilitasi aduannya, agar masalah ini bisa diselesaikan sesuai dengan koridor yang tepat.
Dengan kata lain, Dewan Pers diharapkan bisa menjadi "wasit" atau mediator yang adil dalam menyelesaikan sengketa pemberitaan ini. (tom/hn)
Editor : Muhammad Fahmi