BANGIL, Radar Bromo - Bantuan sosial (bansos) memang uluran tangan yang penting. Tapi, jangan sampai jadi ketergantungan abadi.
Pemerintah Kabupaten Pasuruan punya target lebih dari 2 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), harus bisa berdiri sendiri alias mandiri tahun ini.
Bansos PKH memang menyasar keluarga yang benar-benar membutuhkan.
Mereka yang memenuhi komponen ibu hamil dan menyusui, anak usia dini (0-6 Tahun), siswa SD, SMP, dan SMA, Lansia (di atas 70 tahun), hingga penyandang disabilitas berat, mendapatkan bantuan khusus.
Bantuan itu digulirkan, untuk memenuhi kebutuhan gizi, pendidikan, hingga kesejahteraan sehari-hari.
Total, berdasarkan pencairan tahap pertama tahun ini, ada sekitar 65 ribu penerima bansos PKH di Kabupaten Pasuruan.
Namun, Kementerian Sosial meminta pemerintah daerah, untuk memangkas jumlah KPM sebanyak 2.820 penerima.
Dengan kata lain, sejumlah itu harus bisa mandiri, tak lagi bergantung pada bantuan.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pasuruan, Pantja Wisnoe Ismojo, menegaskan bahwa bansos ini sifatnya hanya sementara.
"Tiap tahun, kami targetkan penurunan jumlah penerima. Semakin sedikit penerima bansos, artinya menandakan kesejahteraan masyarakat meningkat," ujarnya.
Lantas, bagaimana caranya agar KPM bisa mandiri? Ada beberapa kriteria graduasi yang diterapkan.
Pertama, Graduasi Mandiri, di mana KPM sudah mampu secara ekonomi tanpa bantuan.
Kedua, Graduasi Sejahtera Mandiri, di mana KPM sudah memiliki penghasilan cukup.
Ketiga, Graduasi Akibat Pemutakhiran Data, di mana kondisi sosial ekonomi KPM sudah meningkat.
Terakhir, Graduasi Akibat Batasan Kepesertaan, di mana KPM sudah mencapai batas waktu menerima bantuan.
Pantja menjelaskan, Dinsos punya berbagai cara untuk "menyuntik" semangat mandiri kepada para KPM.
Salah satunya, dengan mengarahkan anak-anak dari KPM untuk mendapatkan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP). Agar pendidikan mereka tidak terhambat.
Selain itu, Dinsos juga memberikan akses bantuan permodalan untuk usaha.
"Kami juga berikan pelatihan keterampilan usaha, termasuk kolaborasi dengan Disnaker (Dinas Tenaga Kerja)," imbuh Pantja.
Harapannya, dengan bekal pendidikan dan keterampilan usaha, para KPM bisa bangkit dan memiliki penghasilan sendiri. Sehingga tidak lagi bergantung pada bansos. (tom/one)
Editor : Jawanto Arifin