BANGIL, Radar Bromo – Relokasi menjadi solusi terakhir bagi puluhan keluarga di Dusun Sempu, Desa Cowek, Kecamatan Purwodadi, yang rumahnya terdampak retakan tanah.
Namun, harapan warga untuk segera berpindah tempat tinggal tak semudah membalikkan telapak tangan.
Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengakui tak bisa gegabah bertindak, kendati Badan Geologi Kementerian ESDM sudah mengeluarkan rekomendasi yang jelas.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan, Sugeng Hariyadi, menjelaskan bahwa proses relokasi warga terdampak bencana, bukanlah aksi instan.
Tak bisa seketika menyiapkan lahan lalu membangun rumah.
“Tetap butuh waktu. Salah satunya menyusun R3P (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana),” ujarnya di sela-sela Lokakarya Jitupasna dan R3P di Auditorium Mpu Sindok Kantor Bupati Pasuruan, kemarin (8/5).
Dokumen R3P ini, lanjut Sugeng, disusun oleh pemerintah daerah bersama berbagai pemangku kepentingan, sebagai panduan komprehensif untuk pemulihan pascabencana.
“Penyusunan R3P didasarkan pada pengkajian kebutuhan pascabencana dengan fokus pada pemulihan infrastruktur, ekonomi, dan sosial pascabencana,” terangnya.
Lebih lanjut, dokumen perencanaan ini akan menjadi landasan pengajuan bantuan dana dari pemerintah pusat, maupun provinsi.
Untuk pembangunan rumah relokasi, setelah Pemkab menyiapkan lahan yang berstatus tanah kas desa.
Sementara kondisi di lapangan, dilaporkan relatif tidak ada perubahan signifikan.
Meskipun belakangan, warga sudah menempati kembali rumahnya.
Kendatipun rekomendasi Badan Geologi, sangat tidak disarankan dipertahankan sebagai permukiman.
Menyikapi kondisi ini, BPBD Kabupaten Pasuruan gencar melakukan sosialisasi berbagai langkah mitigasi, sesuai dengan rekomendasi Badan Geologi.
Upaya yang dilakukan antara lain, menutup retakan tanah dengan tanah liat dan menanam tegakan pohon dengan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
“Kajian yang kami terima dari BPNT juga disarankan untuk menanam akar wangi, karena akarnya panjang. Sehingga daya serapnya tinggi. Sekarang masih kami koordinasikan dengan DLH,” imbuh Sugeng.
Sugeng menegaskan, bahwa BPBD Kabupaten Pasuruan tetap dalam kondisi siaga.
Pihaknya juga mengimbau warga untuk mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling) sebagai Early Warning System (EWS) berbasis komunitas untuk mendapatkan informasi dini terkait potensi kebencanaan.
Sebagai catatan, bencana tanah gerak yang melanda Dusun Sempu sejak 28 Januari 2025.
Hal itu mengakibatkan kerusakan pada 58 rumah warga, di mana 17 di antaranya mengalami kerusakan berat dan memaksa sebagian warga mengungsi ke SDN 2 Cowek. (tom/one)
Editor : Fahreza Nuraga