BANGIL, Radar Bromo - Pemkab Pasuruan memastikan regulasi yang akan mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan tetap relevan bagi seluruh stakeholder.
Karena itu, Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo juga “belanja masukan” dari kalangan pengusaha, di tengah pembahasan raperda bersama parlemen daerah.
Sejumlah pihak dimintai pendapatnya untuk menghasilkan payung hukum yang benar-benar inklusif.
Antara lain Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan, HR Club.
Selain itu, ada juga tim Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah (PPPD) Kabupaten Pasuruan.
Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, membuka lebar pintu dialog. Ia mengundang para pemangku kepentingan untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) badan usaha.
“Kami butuh masukan dari seluruh stakeholder,” ujar Mas Rusdi, usai rapat Rancangan Peraturan Daerah (raperda) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) badan usaha, Kamis (13/3) di Kantor Bupati.
Ia berharap, Raperda TJSL ini segera disahkan. Tujuannya, mengatur kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha demi kemaslahatan masyarakat Pasuruan.
Ia berjanji sejumlah masukan dan saran yang didengar dari para stakeholder akan diakomodasi. “Setelah Perda jadi, kami akan susun Perbup dan sosialisasi,” katanya.
Ketua APINDO Kabupaten Pasuruan, Nurul Huda, mendukung penataan CSR perusahaan.
Ia sepakat dengan spirit raperda TJSL yang menutup celah bagi siapapun yang memiliki motivasi kepentingan pribadi dari dana CSR.
Namun, ia mengingatkan, pasal-pasal dalam raperda harus dikaji mendalam.
“Pasuruan milik bersama, jangan ada yang cari keuntungan pribadi. Tetapi juga jangan sampai Pasuruan terkesan ribet di mata investor,” sampainya.
Ketua HR Club Pasuruan, Wahyu Budi Priyanto, mengusulkan agar pemerintah memberikan perlindungan dan pendampingan konkret kepada perusahaan.
“Di lapangan, masih ada oknum yang bermain,” tudingnya.
Ia mengapresiasi komitmen Bupati untuk menertibkan oknum tersebut. Jika semua terkoordinasi dengan baik, kolaborasi pemerintah dan dunia usaha akan terwujud.
“TJSL ini untuk pemerataan pembangunan, kawasan tanpa industri pun bisa merasakan manfaatnya,” bebernya. (tom/one)
Editor : Jawanto Arifin