BANGIL, Radar Bromo - Menjelang Pilkada serentak 2024, perhatian terhadap keberadaan badan ad hoc penyelenggara semakin mendesak.
Jangan sampai, saat waktu kerja memuncak, mereka terhambat oleh keterlambatan pencairan honor.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasuruan mendorong agar sekretariat PPK di seluruh kabupaten, menyusun laporan pertanggungjawaban dengan tertib.
Keteraturan ini diharapkan bisa memperlancar pencairan honor, bagi PPK di masing-masing kecamatan.
Sebab, pencairan honor sangat bergantung pada pengiriman laporan bulanan yang tepat waktu.
Seringkali, keterlambatan pencairan honor terjadi akibat laporan yang tidak segera dikirim.
Sampai saat ini, hanya sejumlah kecamatan seperti Pandaan, Prigen, Pohjentrek dan Grati yang telah menerima honor hingga bulan September.
Ketua KPU Kabupaten Pasuruan, Ainul Yaqin, menegaskan seluruh sekretariat diminta mengikuti bimbingan teknis, untuk memastikan mereka tidak meninggalkan jejak negatif setelah masa jabatan mereka berakhir.
“Kerjasama yang setara antara PPK dan sekretariat sangatlah penting, untuk menciptakan hasil yang positif,” ujarnya.
Pandangan senada juga disampaikan oleh Wakil Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Nik Sugiarti.
Ia menekankan pentingnya kerja sama berkelanjutan, agar koordinasi antar lini dapat berjalan mulus.
Mengingat, sebelumnya terdapat beberapa anggota PPK yang terpaksa menunggu hingga tiga bulan untuk menerima honor mereka.
Nik berharap bimbingan teknis ini akan membantu sekretariat PPK menjalankan tugas dengan lebih efektif.
“Kami berharap, agar kesekretariatan dan PPK dapat selaras dalam menyelesaikan laporan pertanggungjawaban. Dengan sinergi yang baik, diharapkan bisa menyerap anggaran secara optimal,” jelasnya. (tom/one)
Editor : Jawanto Arifin