BANGIL, Radar Bromo–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan langsung tancap gas setelah pembentukan alat kelengkapan.
Salah satu agenda krusial yang menjadi prioritas adalah pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, mengungkapkan bahwa pihaknya telah meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan untuk segera mengajukan rancangan peraturandaerah(raperda) tentang RAPBD 2025. ”Kami sudah sampaikan ke eksekutif supaya segera diusulkan raperdanya," tegas Samsul.
Menurut Samsul, pembahasan RAPBD 2025 tidak bisa ditunda-tunda lagi. Pasalnya, anggaran ini akan menjadi pedoman bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakanprogram dankegiatanpada tahun depan. ”Ini penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak,” imbuhnya.
Salah satu faktor yang mendorong DPRD Pasuruan untuk segera membahas RAPBD 2025 adalah pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang dilakukan secara kilat.
Seperti diketahui, pembentukan AKD ini dilakukan bersamaan dengan pelantikan pimpinan DPRD.
”Pembentukan AKD kemarin salah satunya juga untuk mengejar waktu. Kami tidak ingin terlalu lama ada kekosongan jaatanyangberdampak pada kinerja legislatif,” jelas Samsul.
Dengan terbentuknya AKD, maka setiap anggota DPRD sudah memiliki tugas dan fungsi yang jelas. Sehingga, proses pembahasan RAPBD 2025 dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Samsul menargetkan, pembahasan RAPBD 2025 sudah bisa dimulai pada bulan ini.
”Kami berharap, dengan kerja sama yang baik antara legislatif dan eksekutif, pembahasan RAPBD 2025 dapat selesai tepat waktu,” harapnya.
Dalam pembahasan RAPBD 2025, DPRD Kabupaten Pasuruan akan fokus pada program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Beberapa hal yang menjadi perhatian adalahpeningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
”Kami ingin agar anggaran yang disusun benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami akan melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan APBD 2025,” tegas Samsul. (tom/fun)
Editor : Abdul Wahid