BANGIL, Radar Bromo – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pasuruan memunculkan paradoks.
Sebagai daerah kaya, kualitas hidup daerah dengan 24 kecamatan ini hanya ada di peringkat ke-19 dari seluruh kabupaten di Jawa Timur.
Sebagai perbandingan, IPM Jawa Timur pada 2023 mencapai 74,77. Sementara Kabupaten Pasuruan hanya 70,29. Peringkat 19 dari semua kabupaten di Jawa Timur.
“Ironinya, indeks tersebut bahkan di bawah 10 kabupaten dengan kategori termiskin di Jawa Timur,” terang Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Sudiono Fauzan.
“Padahal, Kabupaten Pasuruan merupakan daerah terkaya berdasarkan PDRB ADHB 2022. Peringkatnya berada di urutan ke-8 se-Indonesia,” lanjutnya.
Karena itu, menurutnya, IPM Kabupaten Pasuruan perlu ditingkatkan. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Pasuruan.
“IPM merupakan indikator penting untuk mengukur kualitas hidup masyarakat. Semakin tinggi IPM, maka semakin baik kualitas hidup masyarakat,” kata Mas Dion, sapaan Sudiono.
Dirinya juga kerap mengingatkan agar pemerintah merepons grafik IPM yang dalam beberapa tahun terakhir, tak begitu menggembirakan.
Semestinya, IPM dijadikan pijakan bagi pengambilan kebijakan ke depan. Ia yakin, jika saja pemerintah mengevaluasi kebijakan sebelumnya, hasilnya tak seburuk sekarang.
“Tapi yang terjadi setiap tahun ya begitu-begitu saja. Mungkin eksekutif berada di zona nyaman dengan kenaikan yang semu,” ungkap dia.
Terpisah, Kepala Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan Bakti Jati Permana menyebut, IPM pada 2023 meningkat setelah disesuaikan dengan metode hasil longform sensus penduduk 2020. Sebelumnya, 70,29 menjadi 71,91.
Kenaikan indeks tersebut meliputi semua komponen IPM. Baik dari aspek harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, dan pengeluaran per kapita yang menjadi komponen IPM.
“Kalau dibandingkan daerah lain, mungkin kurang tepat, tidak bisa apple to apple. Tiap daerah kan punya kondisi sosial berbeda, jumlah penduduknya saja nggak sama. Tapi kalau IPM di atas 70 sebenarnya sudah bagus kok,” terangnya.
Ia meyakinkan, strategi pemerintah untuk meningkatkan IPM terus dilakukan. Intervensi kebijakan terhadap empat komponen itu terus digeber.
“Terutama di sektor pendidikan ya, karena ada dua komponen yang berkaitan dengan pendidikan. Yaitu, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah,” kata dia.
Yang jadi persoalan, lanjut Bakti, BPS hanya menjadikan pendidikan formal sebagai indikator dalam menilai IPM.
Padahal, pendidikan informal juga punya kontribusi terhadap meningkatnya kualitas pembangunan manusia.
“Seperti diketahui Kabupaten Pasuruan ini punya kebijakan strategis wajib belajar pendidikan informal seperti madrasah diniyah. Tetapi, itu kan nggak masuk indikator. BPS memang punya standar sendiri,” katanya. (tom/hn)
Editor : Achmad Syaifudin