alexametrics
26.6 C
Probolinggo
Tuesday, 24 May 2022

Penanggung Jawab Hotel di Tosari Akui Izin Belum Keluar

TOSARI, Radar Bromo – Izin pembangunan hotel berlantai enam di Desa/Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, dipastikan belum keluar. Hal ini ditegaskan oleh penanggung jawab pembangunan hotel tersebut di Desa Tosari, Matsidi.

DIHENTIKAN: Proyek ini sudah disegel Satpol PP dan pengerjaannya dihentikan sementara. (Dok. Radar Bromo)

Matsidi menjelaskan, pihaknya sudah mengurus izin ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Pasuruan. Namun, sampai Selasa (30/7) izinnya belum keluar.

“IMB memang belum keluar. Namun, pengajuan IMB sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 2018,” terangnya.

Dijelaskan Matsidi, pada tahun 2018, pihak hotel sudah melakukan sosialisasi ke warga setempat tentang pembangunan gedung itu. Bahkan, pihak hotel sudah mendapatkan tanda tangan dari warga tentang persetujuan pembangunan hotel. Termasuk sudah ada rekomendasi dari Desa Tosari.

Saat pengurukan mulai dilakukan pada pertengahan tahun 2018, Kecamatan Tosari sudah memanggil pihak hotel sampai tiga kali. Pemanggilan dilakukan terkait dengan ketentuan perizinan.

Saat itu pihak hotel menyampaikan, izin pembangunan hotel sudah dimasukkan ke DPMPT. Namun, memang sampai Selasa (30/7) izin belum keluar.

lamanya proses perizinan, menurut Matsidi, diperkirakan lantaran ada Pilpres. Sehingga, proses perizinan tertunda.

Di sisi lain, pembangunan hotel di Tosari jalan terus. Pihak hotel melanjutkan pembangunan karena sudah ada persetujuan dari warga. Apalagi, warga sekitar tidak ada yang komplain terhadap pembangunan gedung lantai enam itu.

Dengan disegelnya gedung itu oleh Satpol PP, pihaknya menurut Matsidi, memang tidak bisa berbuat banyak. Yang bisa dilakukan hanya meneruskan perizinan sampai keluar.

“Dari pekerja sebenarnya ya gerundel karena pekerjaan dihentikan. Tapi ya bagaimana lagi. Kami harus menyelesaikan perizinan dulu, baru pekerjaan dilanjut,” terangnya.

Perizinan apa saja yang saat ini masih diproses, Matsidi tidak bisa menyebutkan detail. Ini, lantaran yang mengurus adalah pemiliknya. Hanya ditegaskannya, perizinan yang diurus sudah mencakup satu kesatuan di DPMPT Kabupaten Pasuruan.

Sementara itu, Satpol PP Kabupaten Pasuruan sudah memanggil pihak hotel yang disegel pada Minggu (28/7). Namun, yang bersangkutan tidak datang.

“Hari Senin sejatinya sudah kami panggil. Namun, tidak datang. Dan ternyata datang hari ini (30/7),” ungkap Hadi Mulyono, Kasi Penyelidikan Satpol PP Kabupaten Pasuruan.

Dikatakan Hadi, pemanggilan dilakukan untuk meminta keterangan dari pihak hotel tentang perizinan pembangunan hotel. Jika benar pembangunan itu belum ada izinnya, maka Satpol PP tetap akan menyegel gedung itu. Pekerjaan baru bisa dilanjutkan sampai ada izin resmi dari DPMPT.

“Keterangan yang disampaikan pihak hotel, selanjutnya akan kami teruskan ke dinas terkait untuk proses selanjutnya,” ujarnya. (eka/fun)

TOSARI, Radar Bromo – Izin pembangunan hotel berlantai enam di Desa/Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, dipastikan belum keluar. Hal ini ditegaskan oleh penanggung jawab pembangunan hotel tersebut di Desa Tosari, Matsidi.

DIHENTIKAN: Proyek ini sudah disegel Satpol PP dan pengerjaannya dihentikan sementara. (Dok. Radar Bromo)

Matsidi menjelaskan, pihaknya sudah mengurus izin ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Pasuruan. Namun, sampai Selasa (30/7) izinnya belum keluar.

“IMB memang belum keluar. Namun, pengajuan IMB sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 2018,” terangnya.

Dijelaskan Matsidi, pada tahun 2018, pihak hotel sudah melakukan sosialisasi ke warga setempat tentang pembangunan gedung itu. Bahkan, pihak hotel sudah mendapatkan tanda tangan dari warga tentang persetujuan pembangunan hotel. Termasuk sudah ada rekomendasi dari Desa Tosari.

Saat pengurukan mulai dilakukan pada pertengahan tahun 2018, Kecamatan Tosari sudah memanggil pihak hotel sampai tiga kali. Pemanggilan dilakukan terkait dengan ketentuan perizinan.

Saat itu pihak hotel menyampaikan, izin pembangunan hotel sudah dimasukkan ke DPMPT. Namun, memang sampai Selasa (30/7) izin belum keluar.

lamanya proses perizinan, menurut Matsidi, diperkirakan lantaran ada Pilpres. Sehingga, proses perizinan tertunda.

Di sisi lain, pembangunan hotel di Tosari jalan terus. Pihak hotel melanjutkan pembangunan karena sudah ada persetujuan dari warga. Apalagi, warga sekitar tidak ada yang komplain terhadap pembangunan gedung lantai enam itu.

Dengan disegelnya gedung itu oleh Satpol PP, pihaknya menurut Matsidi, memang tidak bisa berbuat banyak. Yang bisa dilakukan hanya meneruskan perizinan sampai keluar.

“Dari pekerja sebenarnya ya gerundel karena pekerjaan dihentikan. Tapi ya bagaimana lagi. Kami harus menyelesaikan perizinan dulu, baru pekerjaan dilanjut,” terangnya.

Perizinan apa saja yang saat ini masih diproses, Matsidi tidak bisa menyebutkan detail. Ini, lantaran yang mengurus adalah pemiliknya. Hanya ditegaskannya, perizinan yang diurus sudah mencakup satu kesatuan di DPMPT Kabupaten Pasuruan.

Sementara itu, Satpol PP Kabupaten Pasuruan sudah memanggil pihak hotel yang disegel pada Minggu (28/7). Namun, yang bersangkutan tidak datang.

“Hari Senin sejatinya sudah kami panggil. Namun, tidak datang. Dan ternyata datang hari ini (30/7),” ungkap Hadi Mulyono, Kasi Penyelidikan Satpol PP Kabupaten Pasuruan.

Dikatakan Hadi, pemanggilan dilakukan untuk meminta keterangan dari pihak hotel tentang perizinan pembangunan hotel. Jika benar pembangunan itu belum ada izinnya, maka Satpol PP tetap akan menyegel gedung itu. Pekerjaan baru bisa dilanjutkan sampai ada izin resmi dari DPMPT.

“Keterangan yang disampaikan pihak hotel, selanjutnya akan kami teruskan ke dinas terkait untuk proses selanjutnya,” ujarnya. (eka/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/