Kembalikan Pedagang Sumberdawesari ke Pasar Lama, Dewan Minta Pasar Sementara Ditutup

GRATI, Radar Bromo – Persoalan pungutan yang dikeluhkan pedagang Pasar Sumberdawesari, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, kian meruncing. Komisi 1 DPRD Kabupaten Pasuruan turun tangan mencari benang merah dalam persoalan itu.

Kamis (30/1), Komisi 1 mempertemukan para pedagang dengan pemerintah Desa Sumberdawesari. Pertemuan yang digelar di Kantor Kecamatan Grati itu juga dihadiri sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Pasuruan.

Pembahasan berlangsung terbilang cukup alot. Salah seorang perwakilan pedagang menyampaikan delapan tuntutan. Salah satunya meminta kepala desa mengembalikan pungutan dari para pedagang yang digunakan untuk membangun pasar sementara. Pasar sementara itu dibangun lantaran Pasar Sumberdawesari tengah direhab.

Kepala Desa Sumberdawesari Subari Budiono menjelaskan, rehab pasar dilakukan menggunakan anggaran bantuan Pemkab Pasuruan senilai Rp 150 juta. Selama proyek berlangsung, pedagang tidak bisa berjualan. “Karena itu, saya harus pikirkan pedagang pasar supaya tidak nganggur,” ujarnya.

Setelah itu, pemerintah desa menggelar musyawarah dengan para pedagang. Hasilnya, disepakati pembangunan pasar sementara di atas irigasi. Pembangunan dilakukan secara swadaya. Para pedagang lalu berjualan di pasar sementara itu.

Ketua BPD Sumberdawesari Ihya Ulumuddin mengatakan, pasar sementara dibangun menggunakan anggaran dari sumbangan para pedagang. Hal itu disebutnya sudah disepakati dalam musyawarah. Besarnya sumbangan juga tidak mengikat.

“Ada pedagang yang saya tanya, mengaku nyumbang tripleks, semen, dan kayu. Kemudian juga nyumbang ke desa Rp 1 juta untuk ongkos tukang. Tapi, itu kan sudah sepakat, tidak ada ikatan,” ujar Yayak.

BIAR JELAS: Pertemuan tersebut digelar untuk mengetahui kebenaran adanya pungutan liar yang sempat dikeluhkan pedagang. (Foto: M Busthomi/Jawa Pos Radar Bromo)

Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Pasuruan Kasiman enggan bicara banyak mengenai hal itu. Pihaknya mengembalikan kepada pemerintah desa untuk menyelesaikannya. Ia hanya memberi catatan, jika ada penarikan uang oleh pemerintah desa harus disertai dengan payung hukum berupa peraturan desa (perdes).

“Jika ada sumbangan keuangan, silakan selesaikan dengan musyawarah di tingkat desa. Karena di desa ini tidak ada perdes tentang penarikan sumbangan maupun retribusi. Jadi, tidak ada payung hukumnya,” ujar Kasiman.

Di sisi lain, pihaknya juga merekomendasikan agar bangunan pasar sementara segera ditutup. Bangunan itu seharusnya tidak didirikan karena lahan yang dipakai merupakan irigasi milik Pemprov Jatim. “Sesuai regulasi, lahan irigasi tidak boleh untuk kegiatan maupun bangunan karena tidak ada izin,” ucapnya.

Kasiman juga meminta pasar yang sudah direhab bisa difungsikan kembali. Pihaknya memberi batas waktu sebulan agar para pedagang bisa kembali berjualan di Pasar Sumberdawesari. (tom/rud/fun)