alexametrics
27.6 C
Probolinggo
Wednesday, 17 August 2022

Kekosongan Pimpinan Komisi di DPRD Kota Pasuruan Dinilai Hambat Kinerja Legislasi

PANGGUNGREJO, Radar Bromo – Belum ditetapkannya pimpinan komisi di DPRD Kota Pasuruan dinilai menghambat kinerja legislasi di masing-masing komisi. Karena itu, DPRD diminta segera menentukan pimpinan komisi.

Pernyataan itu disampaikan Plt Ketua DPD Partai Golkar M Syaifullah. Pihaknya menyayangkan belum adanya unsur pimpinan komisi di DPRD Kota Pasuruan hingga kini. Seharusnya, seluruh anggota dewan segera mempercepat proses penentuan pimpinan komisi itu.

“Agar kinerja dewan, khususnya komisi tidak terhambat gara-gara belum adanya pimpinan. Karena di tatib juga tidak disebutkan peran koordinator, yang ada ialah pimpinan komisi,” ungkap dia.

Syaifullah juga memberi catatan atas peran pimpinan dewan. Menurutnya, pimpinan dewan bisa mendorong masing-masing komisi untuk segera membahas pimpinan-pimpinan. Sebab, ke depan banyak sekali agenda dewan yang harus dikerjakan.

“Pimpinan dewan tinggal mengagendakan. Selama ini tidak diagendakan. Harusnya pimpinan dewan menjalankan fungsi yang ada di tatib. Jangan jalan sendiri,” ucapnya.

Syaifullah pun menyampaikan beberapa hal yang bisa terjadi, lantaran pimpinan komisi belum dibentuk. Salah satunya, publik akan mempertanyakan kinerja lembaga legislatif itu. Serta kinerja komisi juga tidak maksimal tanpa pimpinan komisi.

“Dan tatib itu kan sudah mengamanahkan setiap komisi terdiri atas pimpinan dan anggota. Jadi, itulah yang harus dijalankan,” tukasnya.

Dia menambahkan, pihaknya melalui Fraksi Golkar sebagai kepanjangan tangan partai di dewan akan berupaya mempercepat terbentuknya pimpinan komisi. “Saya sudah memerintahkan Fraksi Golkar untuk mendesak pimpinan dewan agar menjalankan fungsinya,” lanjutnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Pasuruan Ismail Marzuki Hasan mengaku masih menunggu kesepakatan dari lintas fraksi. Setelah distribusi anggota komisi tuntas, pihaknya sudah meminta masing-masing fraksi untuk menentukan pimpinan komisi.

“Tapi, memang belum ada pembahasan. Butuh komunikasi lagi,” terangnya.

Politisi PKB itu menegaskan, kinerja komisi sudah berjalan meski belum ada pimpinan. Sejauh ini, Ismail mengatakan bahwa fungsi tiga komisi sudah sesuai dengan bidangnya di bawah koordinator dari unsur pimpinan dewan.

“Kalau sudah ada komisi, artinya mekanisme dan kerja dewan sudah jalan. Tidak ada ketentuan yang melarang soal koordinator karena komisi sudah bekerja sesuai bidangnya. Yang penting kerjanya jalan dulu,” bebernya. (tom/hn/fun)

PANGGUNGREJO, Radar Bromo – Belum ditetapkannya pimpinan komisi di DPRD Kota Pasuruan dinilai menghambat kinerja legislasi di masing-masing komisi. Karena itu, DPRD diminta segera menentukan pimpinan komisi.

Pernyataan itu disampaikan Plt Ketua DPD Partai Golkar M Syaifullah. Pihaknya menyayangkan belum adanya unsur pimpinan komisi di DPRD Kota Pasuruan hingga kini. Seharusnya, seluruh anggota dewan segera mempercepat proses penentuan pimpinan komisi itu.

“Agar kinerja dewan, khususnya komisi tidak terhambat gara-gara belum adanya pimpinan. Karena di tatib juga tidak disebutkan peran koordinator, yang ada ialah pimpinan komisi,” ungkap dia.

Syaifullah juga memberi catatan atas peran pimpinan dewan. Menurutnya, pimpinan dewan bisa mendorong masing-masing komisi untuk segera membahas pimpinan-pimpinan. Sebab, ke depan banyak sekali agenda dewan yang harus dikerjakan.

“Pimpinan dewan tinggal mengagendakan. Selama ini tidak diagendakan. Harusnya pimpinan dewan menjalankan fungsi yang ada di tatib. Jangan jalan sendiri,” ucapnya.

Syaifullah pun menyampaikan beberapa hal yang bisa terjadi, lantaran pimpinan komisi belum dibentuk. Salah satunya, publik akan mempertanyakan kinerja lembaga legislatif itu. Serta kinerja komisi juga tidak maksimal tanpa pimpinan komisi.

“Dan tatib itu kan sudah mengamanahkan setiap komisi terdiri atas pimpinan dan anggota. Jadi, itulah yang harus dijalankan,” tukasnya.

Dia menambahkan, pihaknya melalui Fraksi Golkar sebagai kepanjangan tangan partai di dewan akan berupaya mempercepat terbentuknya pimpinan komisi. “Saya sudah memerintahkan Fraksi Golkar untuk mendesak pimpinan dewan agar menjalankan fungsinya,” lanjutnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Pasuruan Ismail Marzuki Hasan mengaku masih menunggu kesepakatan dari lintas fraksi. Setelah distribusi anggota komisi tuntas, pihaknya sudah meminta masing-masing fraksi untuk menentukan pimpinan komisi.

“Tapi, memang belum ada pembahasan. Butuh komunikasi lagi,” terangnya.

Politisi PKB itu menegaskan, kinerja komisi sudah berjalan meski belum ada pimpinan. Sejauh ini, Ismail mengatakan bahwa fungsi tiga komisi sudah sesuai dengan bidangnya di bawah koordinator dari unsur pimpinan dewan.

“Kalau sudah ada komisi, artinya mekanisme dan kerja dewan sudah jalan. Tidak ada ketentuan yang melarang soal koordinator karena komisi sudah bekerja sesuai bidangnya. Yang penting kerjanya jalan dulu,” bebernya. (tom/hn/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/