Tak Ada Lembaga Pengawas selama Pilkades Serentak di Kab Probolinggo

KRAKSAAN, Radar Bromo – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 12 desa di Kabupaten Probolinggo akan digelar tahun ini. Panitia tingkat kabupaten pun sudah terbentuk. Dalam kegiatan ini dipastikan tidak ada pengawas Pilkades.

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo Syamsul Huda mengatakan, pembentukan pengawas Pilkades tidak disebutkan dalam undang-undang maupun peraturan daerah (perda). Karenanya, dalam Pilkades tidak ada lembaga yang berdiri sendiri untuk mengawasinya. “Sudah saya pelajari. Tapi, untuk pengawas Pilkades itu tidak ada aturannya. Yang ada hanya panitia,” ujarnya.

Syamsul menjelaskan, panitia Pilkades tingkat desa bertugas menyelenggarakan pemilihan. Namun, fungsinya juga sebagai pengawas. “Jadi, fungsinya merangkap,” ujarnya.

Bila terjadi pelanggaran, seperti money politics, black camping, dan lainnya, menurut Syamsul, pengawasannya akan dibantu pihak kepolisian. Panitia dibantu pihak kepolisian bisa sekaligus melakukan pengawasan. “Kami kira itu sudah cukup. Panitia dan dibantu pihak kepolisian akan mampu menjalankan tugasnya,” ujarnya.

Jika ada sengketa, pemkab memberikan hak kepada pihak panitia tingkat desa untuk menyelesaikannya. Namun, bila mereka tidak bisa mengatasinya, nantinya bisa diserahkan kepada panitia tingkat kabupaten. “Jika di desa bisa terselesaikan, maka tidak sampai diteruskan ke panitia kabupaten. Tapi, kalau menemui jalan buntu, diselesaikan oleh panitia kabupaten,” ujarnya.

Diketahui, ada 12 desa di Kabupaten Probolinggo yang akan menggelar Pilkades pada November 2019. Meliputi, Desa Clarak, Kecamatan Leces; Desa Boto, Kecamatan Lumbang; Desa Bulu dan Rondokuning, Kecamatan Kraksaan; dan Desa Brumbungan Kidul, Kecamatan Maron.

Kemudian, Desa Tarokan, Kecamatan Banyuanyar; Desa Kedawung, Kecamatan Kuripan; Desa Matekan, Krampilan, dan Kecik, Kecamatan Besuk; serta Desa Jabungsisir dan Petunjungan, Kecamatan Paiton. (sid/fun)