Disidang In Absentia, Eks Kades Brumbungan Lor Dituntut 5 Tahun Penjara

SUDAH DISITA: Tanah kas desa yang dijual Rohmad (foto inset), mantan Kades Brumbungan Lor. Sejauh ini keberadaan Rohmad belum diketahui. Tapi dia sudah dijatuhi vonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor. (Dok. Radar Bromo)

Related Post

SURABAYA, Radar Bromo – Mantan Kepala Desa Brumbungan Lor, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, Rohmad memang tak pernah hadir dalam persidangan. Namun, persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya terus berjalan.

Jumat (29/7), persidangan terdakwa kasus penjualan tanah kas Desa Brumbungan Lor, itu memasuki agenda pembacaan tuntutan. Dalam persidangan yang diketuai oleh Rahmad, Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta majelis hakim menghukum terdakwa selama 5 tahun penjara.

“Tadi (kemarin) sudah digelar sidangnya. Dalam sidang itu, terdakwa kami tuntut dengan pidana penjara 5 tahun,” ujar Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo Novan Basuki Ariyanto.

Selain pidana penjara, Novan mengaku juga meminta terdakwa membayar denda Rp 250 juta. Bila tidak mampu bisa diganti dengan 6 bulan kurungan. “Selain penjara, juga ada denda. Semua itu harus dilakukan oleh terdakwa,” ujarnya.

Selama persidangan, kata Novan, terdakwa tidak pernah hadir. Karenanya, persidangan yang digelar di Surabaya ini dilakukan secara in absentia (tanpa dihadiri pihat tergugat). Karenanya, jika sampai putusan terdakwa tidak menyerahkan diri, pihaknya akan menetapkannya dalam daftar pencarian orang (DPO). “Kalau menyerahkan diri langsung kami eksekusi. Kalau belum tertangkap, kami akan terus mengejarnya,” ujarnya.

Novan mengaku berharap majelis hakim mengabulkan tuntutannya. Sebab, tuntutannya sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa. “Yang jelas harapan kami terkabul. Soalnya itu sudah sesuai dengan apa yang diperbuatnya,” ujarnya. (sid/fun)