TNI-Polisi Berhentikan Aktivitas Tambang, Blokade Jalan Dibuka

BESUK, Radar Bromo – Pihak kepolisian menyikapi aksi protes warga Dusun Nangger, Desa Sindetlami. Polsek Besuk Senin (29/6) siang memberhentikan aktivitas penggalian tambang. Beberapa personel kepolisian mendatangi lokasi kejadian. Ternyata benar, penggalian yang dilakukan di RT 13 Desa Sindetlami, masih ada. Sehingga, pihak kepolisian berasama TNI setempat membubarkan aktivitas penggalian tersebut.

“Kami sudah memberi pemahaman kepada para pekerja di lokasi, untuk tidak melanjut aktivitas penggalian. Sebab, penggalian yang dilakukan tidak berizin. Ditambah lagi ada keluhan dari masyarakat setempat, adanya penggalian itu meresahkan warga sekitar,” ujar Brigpol Tandi saat di lokasi penggalian.

Warga desa sempat menutup akses jalan menggunakan tiang listrik. Tapi setelah dilakukan pemberhentian oleh pihak kepolisian akses jalan kembali dibuka.

Di lokasi penggalian, Radar Bromo sempat menemui Ismail. Sopir pengangkut hasil galian tersebut mengatakan, dirinya tidak tahu perihal izin penggalian tersebut. Hanya saja, dirinya diberi upah Rp 30 ribu untuk mengantarkan hasil galian tersebut ke Desa Alaskandang.

“Perihal izin saya kurang mengerti dan tidak tahu. Kalaupun mau dilanjutkan, ya tidak mungkin. Sebab pihak kepolisian sudah meminta penggalian ini diberhentikan,” ujarnya.

Perihal perizinan tersebut juga diungkap H Salma yang tidak lain adalah pemilik tanah galian C tersebut. Ia mengungkap bahwa tanah dengan luasan sekitar 174 meter itu dijualnya pada pembeli bernama Nur. Tanah yang dijualnya akan digunakan sebagai bahan pembuatan kerajinan tangan.

“Pembeli ini bilangnya sudah izin sama Kepala Desa, makanya saya jual dengan harga Rp 1.400 ribu. Ternyata masih belum selesai perizinannya. Apalagi ada komplain dari warga ini. Biar nanti saya urungkan penjualannya. Untuk penggunaannya, kabarnya mau di buat bahan pembuatan gabah dan kerajinan lainnya,” ujarnya.

Sudaipi, Kades Sindetlami mengatakan, kejadian tersebut tidak hanya terjadi sekali di desanya. Sebalumnya di RT 15 juga pernah terjadi kejadian serupa. Namun pihaknya memastikan, tidak pernah memberi izin perihal penggalian tersebut.

“Bukan hanya sekali, saya juga tidak pernah memberikan izin. Jika ada aktivitas seperti itu, saya kembalikan lagi kepada masyarakat desa. Kalau masyarakat mau, nah baru dirembuk perizinan dan kesepakatannya. Misalnya, apabila ada jalan yang rusak, apa akan diperbaiki oleh pihak penambang? Sebab jalan itu kan menggunakan Dana Desa yang memang diperuntukkan kepada masyarakat,” ujarnya (mg1/fun)