Aturan Baru soal Pupuk Subsidi Bingungkan Petani di Kab Probolinggo

BESUK, Radar Bromo – Berubahnya aturan mengenai penjualan pupuk bersubsidi membuat banyak petani bingung. Bahkan, mereka menganggap pupuk bersubsidi langka. Masih banyak petani yang belum mengetahui bahwa untuk mendapatkan pupuk subsidi, mereka harus terdata di Elektronic Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

Alhasil, banyak petani yang tak terdata dan tak bisa mendapatkan pupuk bersubsidi. Seperti yang diungkapkan Didik, salah seorang petani di Desa/Kecamatan Besuk. Menurutnya, beberapa hari terakhir ini banyak petani termasuk dirinya, merasa kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Padahal, saat ini telah masuk musim tanam padi.

“Sekarang sudah masuk tanam padi, tetapi kenapa pupuk di pasaran masih kurang,” katanya.

Menurutnya, kekurangan pupuk tersebut sendiri adalah karena adanya aturan baru. Aturan tersebut belum disosialisasikan secara merata. Sehingga, membuat banyak petani termasuk dirinya kesulitan. Dengan masuknya musim tanam padi sekarang ini, mau tidak mau pihaknya harus membeli pupuk nonsubsidi. “Harapan kami pemerintah segera bertindak. Agar ini tidak semakin jauh,” ungkapnya.

Aturan baru terebut bukan hanya harus terdata di e-RDKK. Selain itu, petani yang memiliki luasan lahan paling luas 2 hektare setiap musim tanam. Kebijakan tersebut sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) RI Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2020.

Apabila lahannya lebih dari 2 hektare, maka sisanya harus menggunakan pupuk nonsubsidi. Hal inilah yang kemudian memunculkan kesan terjadi kelangkaan pupuk di kalangan petani. Padahal, sebenarnya yang kekurangan pupuk itu adalah lahan petani yang lebih dari 2 hektare.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Probolinggo Nanang Trijoko Suhartono mengatakan, ia membantah jika ada kelangkaan pupuk bersubsidi. Menurutanya, memang ada pengurangan 50 persen. Tetapi, itu berlaku secara nasional. “Tetapi, Menteri Pertanian RI menyampaikan nantinya masih dimungkinkan ada penambahan kuota bagi setiap daerah,” katanya.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah membuat kebijakan agar ketergantungan petani terhadap pupuk kimia yang melebihi dosis atau anjuran akan dikembalikan lagi pada efisiensi pemakaian pupuk nonkimia atau organik untuk memperbaiki struktur tanah.“Kalau tanahnya gembur, maka tanamannya akan tumbuh dengan subur,” jelasnya.

Untuk menjaga kesuburan tanah melalui pemakaian pupuk organic, terang Nanang, salah satu kebijakan dari Pemerintah Pusat adalah dengan menggalakkan Unit Pelayanan Pupuk Organik (UPPO). Jadi, kelompok tani diberikan sapi dan kandang. Selanjutnya kotoran ternaknya dibuat bahan baku pupuk organik dan dikembalikan ke tanah.

“Selama ini respons masyarakat terhadap pemakaian pupuk organik yang dikembangkan oleh pemerintah masih sangat rendah. Kalau dibuat paket tidak akan ditebus. Walaupun ditebus, terkadang tidak dipakai. Padahal, pupuk organik ini sangat bagus untuk mengembalikan kesuburan tanah,” tegasnya. (sid/fun)