alexametrics
26.4 C
Probolinggo
Tuesday, 17 May 2022

Dewan Konsultasikan Penahanan Abdul Kadir ke Kemendagri

PAJARAKAN, Radar Bromo – Penahanan salah seorang anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, Abdul Kadir mulai menjadi perhatian koleganya. Terutama tekait dengan hak, seperti gaji dan tunjangan yang masih diterima politisi Gerindra tersebut.

Minggu (27/10), pimpinan DPRD Kabupaten Probolinggo melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Jakarta. Mereka hendak meminta petunjuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait sikap yang harus diambil. Apalagi, sejauh ini surat pemberhentian antarwaktu (PAW) dari Partai Gerindra belum masuk.

“Diagendakan hari ini (28/10, Red.) menemui Kemendagri,” ujar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra.

Oka mengatakan, sejauh ini berkas perkara Abdul Kadir belum P-21 atau belum lengkap. Di samping itu, tersangka penggunaan ijazah palsu itu kini ditahan di Mapolres Probolinggo. Karenanya, tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai anggota dewan.

“Kami konsultasikan ke Kemendagri terkait hak-hak salah satu anggota dewan yang ditahan. Supaya tidak salah dalam mengambil kebijakan, terutama dalam hal keuangan,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Sejauh ini, kata Oka, belum ada surat PAW dari Gerindra. Karenanya, pihaknya berkonsultasi ke Kemendagri, apakah yang bersangkutan masih berhak menerima hak-hak sebagai anggota dewan meski ditahan. “Ini kami konsultasikan supaya kebijakan yang ditempuh tidak menyalahi aturan,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dari Partai Gerindra Abdul Kadir ditahan di Mapolres Probolinggo. Dia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ijazah palsu. Beberapa waktu lalu, Kejari Kabupaten Probolinggo mengembalikan berkas perkaranya ke penyidik Polres. Sebab, ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi.

Karena kasus ini, Abdul Kadir ditahan. Selain Kadir, penyidik menduga ada keterlibatan tersangka lain dalam kasus ini. Namun, untuk membidik tersangka baru itu, penyidik mengaku masih menunggu berkas Kadir lengkap.

Meski Kadir sudah ditahan, Gerindra belum mengajukan PAW. Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Probolinggo Jon Junaidi mengatakan, semua persoalan ini sudah menjadi ranah DPP Gerindra. Pihaknya menunggu petunjuk dari DPP. “Kami tunggu petunjuk DPP,” ujarnya. (mas/rud/fun)

PAJARAKAN, Radar Bromo – Penahanan salah seorang anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, Abdul Kadir mulai menjadi perhatian koleganya. Terutama tekait dengan hak, seperti gaji dan tunjangan yang masih diterima politisi Gerindra tersebut.

Minggu (27/10), pimpinan DPRD Kabupaten Probolinggo melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Jakarta. Mereka hendak meminta petunjuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait sikap yang harus diambil. Apalagi, sejauh ini surat pemberhentian antarwaktu (PAW) dari Partai Gerindra belum masuk.

“Diagendakan hari ini (28/10, Red.) menemui Kemendagri,” ujar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra.

Oka mengatakan, sejauh ini berkas perkara Abdul Kadir belum P-21 atau belum lengkap. Di samping itu, tersangka penggunaan ijazah palsu itu kini ditahan di Mapolres Probolinggo. Karenanya, tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai anggota dewan.

“Kami konsultasikan ke Kemendagri terkait hak-hak salah satu anggota dewan yang ditahan. Supaya tidak salah dalam mengambil kebijakan, terutama dalam hal keuangan,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Sejauh ini, kata Oka, belum ada surat PAW dari Gerindra. Karenanya, pihaknya berkonsultasi ke Kemendagri, apakah yang bersangkutan masih berhak menerima hak-hak sebagai anggota dewan meski ditahan. “Ini kami konsultasikan supaya kebijakan yang ditempuh tidak menyalahi aturan,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dari Partai Gerindra Abdul Kadir ditahan di Mapolres Probolinggo. Dia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ijazah palsu. Beberapa waktu lalu, Kejari Kabupaten Probolinggo mengembalikan berkas perkaranya ke penyidik Polres. Sebab, ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi.

Karena kasus ini, Abdul Kadir ditahan. Selain Kadir, penyidik menduga ada keterlibatan tersangka lain dalam kasus ini. Namun, untuk membidik tersangka baru itu, penyidik mengaku masih menunggu berkas Kadir lengkap.

Meski Kadir sudah ditahan, Gerindra belum mengajukan PAW. Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Probolinggo Jon Junaidi mengatakan, semua persoalan ini sudah menjadi ranah DPP Gerindra. Pihaknya menunggu petunjuk dari DPP. “Kami tunggu petunjuk DPP,” ujarnya. (mas/rud/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/