Delapan Hari, DPRD Kota Probolinggo Sahkan P-APBD 2019

DISAHKAN: Pimpinan DPRD Kota Probolinggo dan Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin menandatangani pengesahan P-APBD 2019 saat rapat paripurna di kantor DPRD Kota Probolinggo. (Foto: Ridhowati Saputri/Jawa Pos Radar Bromo)

Related Post

KANIGARAN, Radar Bromo – Melalui pembahasan dalam waktu delapan hari saja, akhirnya DPRD Kota Probolinggo mengesahkan P-APBD 2019. Pengesahan P-APBD 2019 dilakukan dengan cepat, mengingat batas waktu penyerahan ke Gubernur Jawa Timur maksimal tanggal 30 September 2019.

Dari pantauan Jawa Pos Radar Bromo, dalam P-APBD 2019 tercatat pendapatan sebesar Rp 1.034.847.313.960,66. Pendapatan ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan serta pendapatan lain-lain yang sah.

Sedangkan belanja daerah diproyeksikan Rp 1.301.311.593.976,25. Belanja ini terinci dalam belanja langsung dan tidak langsung. Dengan besaran belanja lebih besar daripada pendapatan daerah, maka neraca keuangan P-APBD 2019 mengalami defisit sebesar Rp 266.464.280.016.

Meskipun neraca keuangan P-APBD 2019 mengalami defisit, enam fraksi di DPRD menyetujui P-APBD 2019. Sehingga, P-APBD 2019 pun disahkan.

Ada beberapa masukan dari sejumlah fraksi terkait P-APBD 2019. Salah satunya dari Fraksi Golkar yang menilai, alokasi dana perubahan banyak didominasi oleh program eksekutif dan tidak menyentuh kepentingan rakyat.

“Sebagaimana dalam pandangan umum Fraksi Golkar, banyak alokasi dana perubahan yang didominasi oleh program dan kebutuhan eksekutif. Tidak menyentuh kepentingan rakyat. Fraksi Golkar minta dipertimbangkan ulang,” ujar Masda Amelia Putri, juru bicara Fraksi Golkar menyampaikan pandangan akhir Fraksi Golkar.

Fraksi Golkar berharap ke depan, APBD dimaksimalkan untuk kepentingan rakyat. Serta lebih efisen tanpa mengurangi kinerja eksekutif.

“APBD untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk para pejabat,” ujar Masda yang lantas mendapat respon dari peserta yang hadir dalam rapat paripurna DPRD, Jumat (27/9) malam.

Sementara itu ditemui setelah rapat paripurna, Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin memastikan, program-program prioritas telah masuk dalam P-APBD 2019. Meskipun, ada juga yang tidak sesuai dengan yang diajukan pemkot Probolinggo.

“Tidak masalah, karena memang itu keputusan DPRD juga,” ujarnya.

Saat disinggung tentang pandangan akhir Fraksi Golkar mengenai penggunaan APBD untuk rakyat, politisi PKB ini menyikapi dengan santai. “Ya seharusnya sama-sama introspeksi juga. Kan sama-sama menggunakan anggaran APBD ya,” ujarnya. (put/hn)