alexametrics
25.5 C
Probolinggo
Saturday, 5 December 2020

Sengketa Tanah, Pemkot Probolinggo Digugat Warga Rp 500 M

MAYANGAN-Dewa Bharata Bagus Handoko, 51, akhirnya menggugat Pemkot Pemkot Probolinggo. Warga Krajan, Desa Bayeman, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, itu menggugat Pemkot Rp 500 miliar atas tudingan telah menguasi tanah milik orang tuanya.

Tanah yang dimaksud yaitu di Jl Basuki Rahmat, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Tanah itu kini jadi kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Masjid Al-Hidayah, dan gudang KPU.

Bagus –panggilannya-, menggugat Pemkot secara perdata. Gugatan itu diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Kota Probolinggo Kelas II, Kamis (27/12) siang.

Namun, Bagus mengaku baru mendapatkan nomor register pada 2 Januari. Sebab, pada akhir tahun sudah tutup buku. Sehingga, jika ada gugatan yang masuk, akan mulai teregister pada tanggal 2 Januari 2019.

“Untuk nomor registernya baru bisa saya peroleh pada tanggal 2 Januari,” terangnya saat dijumpai koran ini di PN, kemarin.

Tanah yang disengketakan itu seluas 1.044 meter persegi. Surat asli yang ia miliki yakni akta jual beli tahun 1937; Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda); Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tahun 1940 sebelum adanya sertifikat, termasuk nomor persil dengan batas-batasnya.

Bagus sempat menelusuri, kenapa tanah tersebut dikuasai pemkot. Saat ia meminta Leter C yang terbit sekitar tahun 1960, tertulis bahwa tanah itu dijual ke pemerintah. Namun, tidak ada keterangan dijual sama sekali di surat yang dimiliki keluarga.

“Saya sudah kumpulkan semua keluarga dan tidak ada yang tahu jika tanah itu dijual. Artinya, sudah ada pemalsuan dokumen. Selain itu, jika memang dijual, harusnya didata yang saya miliki juga tertulis demikian,” imbuhnya.

Bagus pun sudah memberikan somasi pada Pemkot. Namun, tidak ada jawaban. Karena itu, pihaknya melanjutkan dengan gugatan perdata.

Kabag Hukum Pemkot Probolinggo Titik Widayawati saat dikonfirmasi mengatakan, Pemkot tidak serta merta menggunakan sebuah lahan untuk pembangunan. Sebuah lahan akan digunakan, jika sudah pasti statusnya sebagai aset pemerintah.

Untuk kasus ini menurutnya, Wali Kota baru memberikan disposisi. Sehingga dalam waktu dekat bagian hukum hendak melayangkan surat jawaban atas somasi yang pernah diberikan Bagus.

Namun jika memang sudah mengajukan gugatan, maka baginya tidak masalah. “Disposisinya baru turun ke bagian hukum. Namun kalau sudah mengajukan gugatan, tidak apa papa. Kita ikuti saja prosesnya“ terang perempuan yang akrab disapa Titik itu. (rpd/hn)

 

- Advertisement -
- Advertisement -

MOST READ

Giliran Temukan Pintu Besi Bermotif Bunga di Goa Jepang

Temuan penting kembali didapati tim ekskavasi di Goa Jepang di Desa Watukosek, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan.

Siswi SDN di Kraksaan Lolos dari Penculikan, Ini Ciri-Ciri Pelaku

KRAKSAAN, Radar Bromo - Niat Cld, 13, berangkat sekolah, Rabu (12/2) pagi berubah menjadi kisah menegangkan. Siswi SDN Kandangjati Kulon 1, Kraksaan, Kabupaten Probolinggo,...

Mau Ke Tretes, Muda-mudi Asal Gempol Tertabrak Truk Tangki di Candiwates, Penumpangnya Tewas

PRIGEN – Nasib sial dialami pasangan muda-mudi ini. Minggu siang (20/1) keduanya terlibat kecelakaan saat hendak menuju Tretes, Akibatnya, satu orang tewas dan satu...

Siswa MI di Pandaan Tewas Gantung Diri, Diduga usai Smartphonenya Disembunyikan Orang Tua

PANDAAN, Radar Bromo – Tragis nian cara AA, 11, mengakhiri hidupnya. Pelajar di Desa Banjarkejen, Kecamatan Pandaan ini, ditemukan tewas, Minggu (17/11) pagi. Dia...

BERITA TERBARU

Dua Motor Tabrakan di Kedemungan Kejayan, Satu Tewas

Saat dua motor berpapasan itulah, posisi motor yang dikendarai Oki terlalu mengarah kekanan.

Masih Gagal Realisasikan Wisata Halal di Banyubiru  

Rencana Pemkab Pasuruan untuk mewujudkan konsep wisata halal di Pemandian Alam Banyubiru, Kecamatan Winongan gagal terealisasi.

Polisi Belum Tetapkan Tersangka di Pencemaran Sungai Kaliputih

Sudah sekitar empat bulan, penyidik belum memutuskan siapa yang patut dijadikan tersangka dalam kasus ini.

Capaian Retribusi Uji Kir Masih 80 Persen

Target retrebusi uji kir ini, sejatinya telah dikurangi. Sebelum pandemi Covid-19, target retrebusi ujikir tahun ini mencapai Rp 1,05 miliar

Laporan Dana Kampanye Tinggal Dua Hari, KPU: Paslon Segera Setor

Setiap pasangan calon harus menutup rekening dana kampanye di bank.