alexametrics
25 C
Probolinggo
Monday, 4 July 2022

Pokmaswas Protes Pabrik Batu Bata Ringan, Ini Penyebabnya

MAYANGAN–Sebuah pabrik batu bata ringan di Mayangan, diprotes Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Mina Bubu.  Sebabnya, pabrik itu diduga ada di kawasan lindung.

Protes itu pun disampaikan Pokmaswas Mina Bubu ke DPRD Kota Probolinggo, Kamis (27/12).  Mereka ditemui Ketua DPRD Kota Probolinggo Agus Rudianto Ghaffur di ruang kerjanya.

Ketua Pokmaswas Mina Bubu Mastuki, 51, asal Kelurahan Sukabumi, Mayangan, wadul tentang PT Amak Firdaus Utomo (AFU) yang memproduksi batu bata ringan di Mayangan. Pasalnya, lokasi PT AFU masuk di kawasan lindung. Tepatnya lahan seluas 7 hektare di Jl Anggrek, dekat pantai. Kawasan itu merupakan kawasan mangrove yang saat ini ditempati oleh PT AFU.

Menurut Mastuki, kawasan lindung yang ditetapkan Pemkot tertuang dalam Perda Nomor 2/2010 tentang wilayah tata ruang Kota Probolinggo. Namun, saat ini dikawasan tersebut berdiri sebuah bangunan untuk memproduksi bata ringan.

“Bangunan itu berada di kawasan lindung yang mana sesuai dengan Perda, merupakan kawasan lindung. Jadi aneh jika ada bangunan di atasnya,” terangnya.

Anehnya lagi, menurutnya, informasi yang diperoleh IMB sudah terbit. Padahal, seharusnya IMB tidak bisa terbit jika tidak ada sertifikat.  “Infonya, IMB ini ada. Harusnya jika tidak memiliki sertifikat atau masuk kawasan lindung, IMB tidak bisa turun atau terbit,” bebernya.

Dia pun minta agar lahan yang ditempati PT AFU dikembalikan seperti sediakala. “Kami minta harus dibongkar dan dipindahkan,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Probolinggo Agus Rudianto Ghaffur menegaskan akan melakukan koordinasi lanjutan secara internal lebih dulu. “Kami akan koordinasikan pada komisi yang membidanginya. Jika menyangkut beberapa komisi, akan dibahas bersama guna memecahkan masalah yang ada,” terangnya.

Terpisah Direktur PT AFU, A.A.A Rudiyanto mengungkapkan, sebelumnya masalah ini sudah pernah masuk DPRD. Bahkan, sudah digelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan komisi gabungan. Persoalan itu pun sudah selesai. Sebab, PT AFU memiliki kelengkapan berkas yang dibutuhkan. Baik sertifikat tanah, temasuk izin industri.

“Yang mengeluarkan izin kan instansi. Mereka kan tidak begitu saja memberikan izin tanpa acuan perundangan yang berlaku. Kalau kemudian protes ke perusahaan, justru salah alamat. Mestinya ke dinas yang memberi izin. Kenapa dikeluarkan izinnya,” kata lelaki yang juga anggota DPRD Kota Probolinggo ini.

Sementara itu, Kabid Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sitrin Suhartono saat dikonfirmasi koran menyebut, pihaknya akan mengecek detail masalah itu. “Saya cek dulu,  karena PT AFU itu sebelum saya dinas di perizinan,” singkatnya. (rpd/hn)

 

 

MAYANGAN–Sebuah pabrik batu bata ringan di Mayangan, diprotes Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Mina Bubu.  Sebabnya, pabrik itu diduga ada di kawasan lindung.

Protes itu pun disampaikan Pokmaswas Mina Bubu ke DPRD Kota Probolinggo, Kamis (27/12).  Mereka ditemui Ketua DPRD Kota Probolinggo Agus Rudianto Ghaffur di ruang kerjanya.

Ketua Pokmaswas Mina Bubu Mastuki, 51, asal Kelurahan Sukabumi, Mayangan, wadul tentang PT Amak Firdaus Utomo (AFU) yang memproduksi batu bata ringan di Mayangan. Pasalnya, lokasi PT AFU masuk di kawasan lindung. Tepatnya lahan seluas 7 hektare di Jl Anggrek, dekat pantai. Kawasan itu merupakan kawasan mangrove yang saat ini ditempati oleh PT AFU.

Menurut Mastuki, kawasan lindung yang ditetapkan Pemkot tertuang dalam Perda Nomor 2/2010 tentang wilayah tata ruang Kota Probolinggo. Namun, saat ini dikawasan tersebut berdiri sebuah bangunan untuk memproduksi bata ringan.

“Bangunan itu berada di kawasan lindung yang mana sesuai dengan Perda, merupakan kawasan lindung. Jadi aneh jika ada bangunan di atasnya,” terangnya.

Anehnya lagi, menurutnya, informasi yang diperoleh IMB sudah terbit. Padahal, seharusnya IMB tidak bisa terbit jika tidak ada sertifikat.  “Infonya, IMB ini ada. Harusnya jika tidak memiliki sertifikat atau masuk kawasan lindung, IMB tidak bisa turun atau terbit,” bebernya.

Dia pun minta agar lahan yang ditempati PT AFU dikembalikan seperti sediakala. “Kami minta harus dibongkar dan dipindahkan,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Probolinggo Agus Rudianto Ghaffur menegaskan akan melakukan koordinasi lanjutan secara internal lebih dulu. “Kami akan koordinasikan pada komisi yang membidanginya. Jika menyangkut beberapa komisi, akan dibahas bersama guna memecahkan masalah yang ada,” terangnya.

Terpisah Direktur PT AFU, A.A.A Rudiyanto mengungkapkan, sebelumnya masalah ini sudah pernah masuk DPRD. Bahkan, sudah digelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan komisi gabungan. Persoalan itu pun sudah selesai. Sebab, PT AFU memiliki kelengkapan berkas yang dibutuhkan. Baik sertifikat tanah, temasuk izin industri.

“Yang mengeluarkan izin kan instansi. Mereka kan tidak begitu saja memberikan izin tanpa acuan perundangan yang berlaku. Kalau kemudian protes ke perusahaan, justru salah alamat. Mestinya ke dinas yang memberi izin. Kenapa dikeluarkan izinnya,” kata lelaki yang juga anggota DPRD Kota Probolinggo ini.

Sementara itu, Kabid Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sitrin Suhartono saat dikonfirmasi koran menyebut, pihaknya akan mengecek detail masalah itu. “Saya cek dulu,  karena PT AFU itu sebelum saya dinas di perizinan,” singkatnya. (rpd/hn)

 

 

MOST READ

BERITA TERBARU

/