alexametrics
31 C
Probolinggo
Monday, 16 May 2022

DPRD Sarankan Penghitungan Ulang Pilkades di Pacarkeling-Kejayan

BANGIL, Radar Bromo – DPRD Kabupaten Pasuruan akhirnya menyikapi hasil Pilkades Serentak di Desa Pacarkeling, Kecamatan Kejayan. DPRD menyarakan agar ada penghitungan ulang di Pacarkeling.

Saran itu disampaikan saat digelar hearing antara Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan dengan sejumlah pihak. Yaitu, warga, panitia Pilkades Pacarkeling, Kecamatan Kejayan dan Pemkab Pasuruan.

Dalam hearing itu terungkap beberapa kesalahan yang diduga dilakukan panitia Pilkades Pacarkeling. Salah satunya berkaitan dengan waktu pelaksanaan. Panitia Pilkades Pacarkeling membatasi pemilihan suara berakhir pukul 13.00. Padahal, sesuai Perbup, pemungutan suara ditutup pukul 14.00.

“Ada jeda waktu yang cukup lama. Ini termasuk merampas hak pemilih,” kata Hartono, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan.

Tenggang waktu satu jam itulah yang dinilainya merampas hak pemilih untuk memilih. “Kalau masalah DPT ataupun daftar hadir yang tidak sama dengan surat suara, itu masalah teknis. Yang krusial, tenggat waktu satu jam itu,” ujarnya.

Hearing yang digelar di ruang komisi I itu, membahas banyak hal. Bukan hanya berkaitan dengan waktu pelaksanaan pilkades. Tetapi, juga banyaknya warga yang tak masuk DPT, hingga akhirnya tak bisa mencoblos.

Ada lebih dari 20 orang yang kehilangan haknya untuk memilih. Sebagian besar dari mereka, tidak bisa mencoblos lantaran tidak masuk DPT. Sebagian lainnya, karena tidak menerima undangan.

Ketua Panitia Pilkades Pacarkeling Yusuf menjelaskan, pada 18 November itu pihaknya sebenarnya sudah mengundang calon. Undangan itu dilakukan untuk penetapan DPT serta pelipatan surat suara.

Ia menambahkan, sekretaris panitia pilkades sudah menyusun DPT. Namun, karena ada penambahan, sehingga penetapan DPT itu molor. Hingga batas akhir, sekitar pukul 00.00.

Saat itulah, akhirnya dilakukan kesepakatan untuk menyetujui DPT yang ada. “Sempat ada penambahan-penambahan. Penambahan DPT itu dilakukan dengan syarat ada data pendukung, yakni KTP dan KK. Hingga batas akhir, disepakati kalau DPT ditentukan. Jadi, kalau ada tambahan keesokan harinya, tidak lagi diberikan walaupun ada KK dan KTP,” sambungnya.

Kesepakatan itu sebenarnya sudah disetujui masing-masing saksi calon. Mengingat, calon-calon kades tidak hadir lantaran kemungkinan sudah pulang.

Ia mencatat, ada 2.738 pemilih di DPT. Dari jumlah itu, total yang hadir mencapai 2.431 orang. Sementara suara yang sah, mencapai 2.393 orang. Dan suara tidak sah, sebanyak 38. “Tidak hadir sebanyak 307 orang,” tambahnya.

Dari suara sah itu, calon nomor satu atas nama Imron Rosadi meraih 1.046 suara. Sementara calon kedua, Hasanudin, meraih 302 suara. Dan calon ketiga atas nama Edi Suyitno, meraih 1.045 suara.

Selisih satu suara antara Imron Rosadi dan Edi Suyitno inilah yang akhirnya memicu polemik di tingkat desa. Bahkan, warga meminta pemilihan lanjutan lantaran banyak warga yang tak bisa mencoblos.

Menurut Yusuf, pihak panitia sudah melakukan langkah-langkah agar pelaksanaan pilkades berjalan lancar. Termasuk mengirimkan undangan melalui RT.

Yusuf juga menegaskan, batas akhir pemilihan pukul 13.00, sesuai dengan kesepakatan. Ia mengaku kelalaiannya lantaran tidak mengetahui aturan dalam Perbup yakni pukul 14.00.

“Kami akui ada kesalahan kami. Kami pikir, seperti pilkada lalu. Tapi, kami sudah buat kesepakatan. Para calon ataupun saksi tidak ada yang protes waktu itu,” imbuhnya.

Hal inilah yang dinilai legislatif ada kesalahan. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan Kasiman memandang, panitia telah melawan hukum karena menyalahi perbup. Ia menambahkan, banyak persoalan yang bukan domain legislatif. Sehingga, pihak yang tidak puas, perlu melakukan upaya hukum ke PTUN.

“Kami juga menyarankan pihak yang tidak puas untuk mengajukan penghitungan ulang ke pihak panitia di tingkat desa ataupun kabupaten,” pungkasnya.

Usulan penghitungan ulang itu muncul setelah warga mengajukan penghitungan ulang. Seperti yang disampaikan Hadi Suwigyo, salah satu warga Pacarkeling yang ikut ke DPRD, kemarin.

Dia memandang, pelaksanaan pilkades di desanya amburadul. Banyak pelanggaran yang dilakukan panitia pilkades. Karena itulah, selain penghitungan ulang, pihaknya juga akan mengajukan upaya hukum ke PTUN.

“Kami tidak minta pemilihan lanjutan ataupun pencoblosan ulang. Kami hanya meminta penghitungan ulang di tempat yang netral. Terkait dugaan pelanggaran yang ada, kami akan laporkan ke PTUN,” tandasnya. (one/hn/fun)

BANGIL, Radar Bromo – DPRD Kabupaten Pasuruan akhirnya menyikapi hasil Pilkades Serentak di Desa Pacarkeling, Kecamatan Kejayan. DPRD menyarakan agar ada penghitungan ulang di Pacarkeling.

Saran itu disampaikan saat digelar hearing antara Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan dengan sejumlah pihak. Yaitu, warga, panitia Pilkades Pacarkeling, Kecamatan Kejayan dan Pemkab Pasuruan.

Dalam hearing itu terungkap beberapa kesalahan yang diduga dilakukan panitia Pilkades Pacarkeling. Salah satunya berkaitan dengan waktu pelaksanaan. Panitia Pilkades Pacarkeling membatasi pemilihan suara berakhir pukul 13.00. Padahal, sesuai Perbup, pemungutan suara ditutup pukul 14.00.

“Ada jeda waktu yang cukup lama. Ini termasuk merampas hak pemilih,” kata Hartono, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan.

Tenggang waktu satu jam itulah yang dinilainya merampas hak pemilih untuk memilih. “Kalau masalah DPT ataupun daftar hadir yang tidak sama dengan surat suara, itu masalah teknis. Yang krusial, tenggat waktu satu jam itu,” ujarnya.

Hearing yang digelar di ruang komisi I itu, membahas banyak hal. Bukan hanya berkaitan dengan waktu pelaksanaan pilkades. Tetapi, juga banyaknya warga yang tak masuk DPT, hingga akhirnya tak bisa mencoblos.

Ada lebih dari 20 orang yang kehilangan haknya untuk memilih. Sebagian besar dari mereka, tidak bisa mencoblos lantaran tidak masuk DPT. Sebagian lainnya, karena tidak menerima undangan.

Ketua Panitia Pilkades Pacarkeling Yusuf menjelaskan, pada 18 November itu pihaknya sebenarnya sudah mengundang calon. Undangan itu dilakukan untuk penetapan DPT serta pelipatan surat suara.

Ia menambahkan, sekretaris panitia pilkades sudah menyusun DPT. Namun, karena ada penambahan, sehingga penetapan DPT itu molor. Hingga batas akhir, sekitar pukul 00.00.

Saat itulah, akhirnya dilakukan kesepakatan untuk menyetujui DPT yang ada. “Sempat ada penambahan-penambahan. Penambahan DPT itu dilakukan dengan syarat ada data pendukung, yakni KTP dan KK. Hingga batas akhir, disepakati kalau DPT ditentukan. Jadi, kalau ada tambahan keesokan harinya, tidak lagi diberikan walaupun ada KK dan KTP,” sambungnya.

Kesepakatan itu sebenarnya sudah disetujui masing-masing saksi calon. Mengingat, calon-calon kades tidak hadir lantaran kemungkinan sudah pulang.

Ia mencatat, ada 2.738 pemilih di DPT. Dari jumlah itu, total yang hadir mencapai 2.431 orang. Sementara suara yang sah, mencapai 2.393 orang. Dan suara tidak sah, sebanyak 38. “Tidak hadir sebanyak 307 orang,” tambahnya.

Dari suara sah itu, calon nomor satu atas nama Imron Rosadi meraih 1.046 suara. Sementara calon kedua, Hasanudin, meraih 302 suara. Dan calon ketiga atas nama Edi Suyitno, meraih 1.045 suara.

Selisih satu suara antara Imron Rosadi dan Edi Suyitno inilah yang akhirnya memicu polemik di tingkat desa. Bahkan, warga meminta pemilihan lanjutan lantaran banyak warga yang tak bisa mencoblos.

Menurut Yusuf, pihak panitia sudah melakukan langkah-langkah agar pelaksanaan pilkades berjalan lancar. Termasuk mengirimkan undangan melalui RT.

Yusuf juga menegaskan, batas akhir pemilihan pukul 13.00, sesuai dengan kesepakatan. Ia mengaku kelalaiannya lantaran tidak mengetahui aturan dalam Perbup yakni pukul 14.00.

“Kami akui ada kesalahan kami. Kami pikir, seperti pilkada lalu. Tapi, kami sudah buat kesepakatan. Para calon ataupun saksi tidak ada yang protes waktu itu,” imbuhnya.

Hal inilah yang dinilai legislatif ada kesalahan. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan Kasiman memandang, panitia telah melawan hukum karena menyalahi perbup. Ia menambahkan, banyak persoalan yang bukan domain legislatif. Sehingga, pihak yang tidak puas, perlu melakukan upaya hukum ke PTUN.

“Kami juga menyarankan pihak yang tidak puas untuk mengajukan penghitungan ulang ke pihak panitia di tingkat desa ataupun kabupaten,” pungkasnya.

Usulan penghitungan ulang itu muncul setelah warga mengajukan penghitungan ulang. Seperti yang disampaikan Hadi Suwigyo, salah satu warga Pacarkeling yang ikut ke DPRD, kemarin.

Dia memandang, pelaksanaan pilkades di desanya amburadul. Banyak pelanggaran yang dilakukan panitia pilkades. Karena itulah, selain penghitungan ulang, pihaknya juga akan mengajukan upaya hukum ke PTUN.

“Kami tidak minta pemilihan lanjutan ataupun pencoblosan ulang. Kami hanya meminta penghitungan ulang di tempat yang netral. Terkait dugaan pelanggaran yang ada, kami akan laporkan ke PTUN,” tandasnya. (one/hn/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/