alexametrics
30.5 C
Probolinggo
Thursday, 11 August 2022

Dari Staf Ahli Wali Kota ke Staf Kecamatan Kedopok

KANIGARAN, Radar Bromo – Setelah dibebastugaskan sebagai Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Tutang Heru Aribowo ditempatkan di posisi baru. Dia dipindah sebagai staf di Kecamatan Kedopok.

Keputusan itu tertuang dalam SK Wali Kota yang ditandatangani oleh Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin. Sementara Tutang, mendapat petikan Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor 821.2/382/425.203/2020 tentang pengangkatan dalam jabatan yang ditandatangani Sekda Kota Probolinggo drg Ninik Irawibawati.

Dalam petikan tertanggal 26 Agustus itu disebutkan jabatan baru Tutang sebagai analis kemasyarakatan pada seksi ketenteraman dan ketertiban Kecamatan Kedopok. Analis kemasyarakatan pada seksi ketenteraman dan ketertiban ini berada di kelas jabatan 7. Jauh dari posisi Tutang sebelumnya yang berada di kelas jabatan 13.

Posisi analis ini juga merupakan jabatan noneselon. Sementara sebelumnya, Tutang adalah pejabat Eselon II.

 

Baca Juga: Mendadak Wali Kota Copot 2 Pejabat Teras Pemkot Probolinggo

 

“Baru saya terima sore ini (Kamis sore) SK-nya. Ditempatkan sebagai staf di Kecamatan Kedopok. Berlaku ya mulai besok (Jumat). Kalau untuk kepangkatan tidak berubah,” ujar Tutang saat dikonfirmasi Kamis (27/8).

Tutang mengungkapkan, sebelum menerima SK tersebut dirinya tetap datang ke kantor seperti biasanya. “Ya datang ke kantor pemkot seperti biasa,” ujarnya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Probolinggo Gogol Sudjarwo enggan menjelaskan secara gamblang tentang penyebab pasti sanksi pada Tutang. Gogol hanya menyebut ada pelanggaran disiplin.

“Yang jelas ada pelanggaran disiplin yang dilakukan dan terbukti melanggar PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Kami ingin menjaga marwah PNS untuk tetap disiplin melaksanakan tugas-tugasnya,” ujarnya.

Meski demikian, pihaknya menurut Gogol, sudah menyarankan pada yang bersangkutan untuk menggugat ke PTUN, kalau keberatan. “Ketika dijatuhkan sanksi tersebut, kami sudah menyarankan kepada yang bersangkutan untuk mengajukan ke PTUN kalau keberatan dengan sanksi itu,” lanjutnya.

Gogol mengungkapkan, pihaknya sebenarnya tidak berharap ada sanksi pencopotan jabatan seperti ini. Namun, demi menjaga marwah PNS, maka sanksi harus diberikan saat ada tindakan pelanggaran disiplin. “Untuk tahun ini baru satu kasus ini yang mendapat sanksi pencopotan dari jabatan,” ujarnya. (put/hn)

KANIGARAN, Radar Bromo – Setelah dibebastugaskan sebagai Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Tutang Heru Aribowo ditempatkan di posisi baru. Dia dipindah sebagai staf di Kecamatan Kedopok.

Keputusan itu tertuang dalam SK Wali Kota yang ditandatangani oleh Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin. Sementara Tutang, mendapat petikan Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor 821.2/382/425.203/2020 tentang pengangkatan dalam jabatan yang ditandatangani Sekda Kota Probolinggo drg Ninik Irawibawati.

Dalam petikan tertanggal 26 Agustus itu disebutkan jabatan baru Tutang sebagai analis kemasyarakatan pada seksi ketenteraman dan ketertiban Kecamatan Kedopok. Analis kemasyarakatan pada seksi ketenteraman dan ketertiban ini berada di kelas jabatan 7. Jauh dari posisi Tutang sebelumnya yang berada di kelas jabatan 13.

Posisi analis ini juga merupakan jabatan noneselon. Sementara sebelumnya, Tutang adalah pejabat Eselon II.

 

Baca Juga: Mendadak Wali Kota Copot 2 Pejabat Teras Pemkot Probolinggo

 

“Baru saya terima sore ini (Kamis sore) SK-nya. Ditempatkan sebagai staf di Kecamatan Kedopok. Berlaku ya mulai besok (Jumat). Kalau untuk kepangkatan tidak berubah,” ujar Tutang saat dikonfirmasi Kamis (27/8).

Tutang mengungkapkan, sebelum menerima SK tersebut dirinya tetap datang ke kantor seperti biasanya. “Ya datang ke kantor pemkot seperti biasa,” ujarnya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Probolinggo Gogol Sudjarwo enggan menjelaskan secara gamblang tentang penyebab pasti sanksi pada Tutang. Gogol hanya menyebut ada pelanggaran disiplin.

“Yang jelas ada pelanggaran disiplin yang dilakukan dan terbukti melanggar PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Kami ingin menjaga marwah PNS untuk tetap disiplin melaksanakan tugas-tugasnya,” ujarnya.

Meski demikian, pihaknya menurut Gogol, sudah menyarankan pada yang bersangkutan untuk menggugat ke PTUN, kalau keberatan. “Ketika dijatuhkan sanksi tersebut, kami sudah menyarankan kepada yang bersangkutan untuk mengajukan ke PTUN kalau keberatan dengan sanksi itu,” lanjutnya.

Gogol mengungkapkan, pihaknya sebenarnya tidak berharap ada sanksi pencopotan jabatan seperti ini. Namun, demi menjaga marwah PNS, maka sanksi harus diberikan saat ada tindakan pelanggaran disiplin. “Untuk tahun ini baru satu kasus ini yang mendapat sanksi pencopotan dari jabatan,” ujarnya. (put/hn)

MOST READ

BERITA TERBARU

/