alexametrics
24C
Probolinggo
Sunday, 17 January 2021

MUI Kab Probolinggo Sebut Adanya Edaran Rapid Test Berbahaya Hoax

KRAKSAAN, Radar Bromo – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Probolinggo membantah adanya edaran MUI pusat mengenai bahaya rapid test. Edaran tersebut hoax dan bukan dari MUI.

Edaran yang dimaksud yaitu edaran yang mengaku dari Sekertaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat. Dalam edaran tersebut, menyerukan kepada seluruh MUI provinsi, kabupaten, dan kota agar berhati-hati dan waspada dengan diadakannya rapid test Covid- 19 terhadap para ulama, kiai, dan ustad di seluruh Indonesia.

Dalam edaran itu menjelaskan, rapid test yang dilakukan merupakan modus operandi dari PKI atas perintah negara komunis Tiongkok untuk menghabisi para tokoh agama Islam. Baik di Indonesia maupun di negara muslim lain. Dalam surat itu juga ada ajakan menolak.

Yasin, sekretaris MUI Kabupaten Probolinggo mengaku, sangat menyayangkan adanya surat edaran tersebut. Pasalnya, surat itu merupakan hoax. Menurutnya, MUI tidak sama sekali pernah mengedarkan edaran itu.

Ilustrasi

“Itu hoax. Kami dari MUI pusat maupun daerah tidak pernah membuat edaran itu,” katanya.

Menurutnya pula, Dewan Pengurus (DP) MUI Pusat menegaskan tidak pernah mengeluarkan seruan agar ulama, kiai, dan ustad di Indonesia menolak rapid test Covid-19. Selain itu, menyatakan kabar tersebut tidak sesuai dengan standar penerbitan surat/pengumuman/pemberitahuan atau sejenisnya di organisasi MUI, yakni seharusnya menggunakan kop surat DP MUI Pusat, diberi nomor surat dan tanggal terbit, ditandatangani dua orang Pimpinan Harian MUI Pusat dan dibubuhi stempel organisasi MUI.

“Narasi yang digunakan dalam kabar bohong tersebut tidak mencerminkan dan menjadi tradisi dalam surat, pengumuman, pemberitahuan, dan sejenisnya yang selama ini diterbitkan oleh DP MUI Pusat, yakni santun, halus, sejuk, damai, dan memuat pesan keislaman. Tetapi, narasi kabar hoax tersebut dipenuhi tuduhan dan prasangka, kasar, berupaya mengadu domba, dan merusak nama baik organisasi MUI,” katanya.

Selain itu, narasi kabar hoax tersebut berupaya menciptakan keresahan dan kebingungan di kalangan umat Islam dan masyarakat luas. Selain itu, edaran tersebut berupaya menghalangi pelaksanaan berbagai program pemerintah bersama masyarakat yang tengah bekerja keras mengatasi wabah Covid-19.

“Sekretariat DP MUI Pusat sebagai unit kerja yang memberikan pelayanan dan dukungan teknis, administratif, dan operasional tidak berwenang menerbitkan substansi pengumuman/pernyataan sebagaimana tercantum dalam kabar bohong tersebut karena kewenangan tersebut berada di tangan DP MUI Pusat,” tandasnya.

Karena hal itu, pihaknya mendesak Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) untuk segera mengusut tuntas kabar hoax tersebut. Menangkap dan memproses secara hukum pembuat dan aktor intelektuanya karena telah menciptakan keresahan dan kebingungan umat Islam dan masyarakat luas, merusak nama organisasi MUI, dan berupaya menghalangi program pemerintah bersama untuk menanggulangi wabah Covid-19.

“Semoga segera diusut tuntas. Dan semoga tidak terjadi lagi,” terangnya. (sid/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU