Kota-Kabupaten di Pasuruan-Probolinggo Terima Penghargaan SAKIP, Ada yang Poinnya Naik Lho

PASURUAN, Radar Bromo – Empat pemerintah daerah di wilayah edar Jawa Pos Radar Bromo berhasil meraih penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2019. Penilaian SAKIP 2019 itu diserahkan oleh Kementerian PANRB di Inaya Putri Hotel, Kawasan Nusa Dua Bali, Senin (27/1).

Pemkot Pasuruan mendapatkan nilai B untuk penghargaan ini, sama dengan tahun lalu. Sementara Pemkab Pasuruan dan Pemkab/Pemkot Probolinggo mendapat nilai BB, juga sama dengan tahun sebelumnya. Dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, tahun ini hanya lima daerah yang memperoleh nilai A. Yakni, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Situbondo.

Plt Wali Kota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo mengatakan, pihaknya akan mengikuti saran Kementerian PANRB. Salah satunya memaksimalkan budaya kinerja yang efektif. Hal itu dilakukan dengan menyusun indikator kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi.

“Serta, pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi guna mengoptimalkan perencanaan sampai dengan monitoring kinerja,” jelasnya.

Sementara, Kabag Organisasi Pemkot Pasuruan Kokoh Arie Hidayat membeberkan beberapa komponen yang menunjukkan peningkatan. Seperti capaian kinerja yang mengalami peningkatan paling baik.

“Artinya, perangkat daerah di lingkungan Pemkot Pasuruan dapat mencapai target kinerja yang direncanakan,” terangnya.

Di samping itu, komponen lainnya adalah perencanaan kinerja. Peningkatan ini diperoleh dari perbaikan RPJMD dan perencanaan strategis masing-masing perangkat daerah. Penilaian dari komponen pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal juga menunjukkan capaian yang cukup baik.

PEMKAB PROBOLINGGO: Wabup Probolinggo Timbul Prihanjoko bersama jajaran. (Foto Pemkab Probolinggo for Jawa Pos Radar Bromo)

 

“Standar SAKIP mulai tahun ini dinaikkan, sehingga kami akan terus memacu akuntabilitas kinerja supaya menjadi lebih baik. Sejauh ini akuntabilitas kinerja Pemkot Pasuruan sudah baik, hanya perlu sedikit perbaikan di beberapa OPD,” ucap Kokoh.

Sementara itu, penghargaan SAKIP untuk Pemkab Pasuruan diterima Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf. Pemkab Pasuruan tahun ini menerima predikat BB dengan nilai 75,02. Nilai tersebut naik 3 poin dari pencapaian kinerja tahun 2018 sebesar 72,70.

Dari nilai tersebut, ada beberapa komponen yang telah dicapai. Yaitu, perencanaan kinerja sebesar 23,62; pengukuran kinerja mencapai 19,68; pelaporan kinerja sebesar 12,04; evaluasi internal mencapai 7,15; dan capaian kinerja mencapai 12,53.

Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf mengatakan, kembali diraihnya penghargaan SAKIP ini merupakan keberhasilan yang diraih tidak hanya karena kebijakan Bupati Pasuruan. Tapi, juga hasil kekompakan seluruh OPD untuk mengembangkan perencanaan berbasis kinerja yang terpadu. Baik mulai dari level kabupaten hingga OPD itu sendiri.

“Predikat BB ini adalah hasil akumulasi kekompakan semua OPD yang sudah bersama-sama memahami makna dan bagaimana menerapkan SAKIP. Sehingga, saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh kepala OPD sampai semua staf penting lainnya yang sudah bekerja keras selama ini,” ujarnya.

Sebagai catatan, Pemkab Pasuruan setiap tahun selalu berhasil meningkatkan poin dan persentase nilai SAKIP. Di tahun 2016 mendapat nilai 65,65 dan tahun 2017 naik 7 poin atau 10,66 persen menjadi 72,65. Sedangkan untuk tahun 2018 naik 0,5 persen menjadi 72,70. Naiknya nilai setiap tahunnya menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunakan anggaran.

“Kami berupaya terus untuk mengoptimalkan penerapan konsep perencanaan berbasis holistik, integratif, tematik, dan spasial (HITS). Sehingga, dipastikan perencanaan program dan kegiatan akan tepat sasaran dan tepat hasil,” terang Bupati.

Selain itu, Pemkab juga mendorong penerapan budaya kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi. Penguatan budaya kinerja ini harus dilakukan dengan pelaksanaan review kinerja berjenjang secara berkala di seluruh unit kerja.

Pemkab Probolinggo juga kembali menerima penghargaan SAKIP di tahun 2019 dengan kategori BB. Predikat itu didapat dengan nilai lebih tinggi dari sebelumnya yaitu 71,50.

Penghargaan tersebut diterima Wabup Probolinggo Timbul Prihanjoko dari Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak. Wagub Emil didampingi Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan pada Kementerian PAN-RB RI Muhammad Yusuf Ateh.

Dari hasil evaluasi tim Kementerian, perolehan nilai SAKIP naik sebesar 1,38 poin. Yaitu dari sebelumnya 70,12 di tahun 2018 menjadi 71,50 tahun 2019 dengan predikat BB.

Timbul -sapaan akrab Wabup- mengatakan, pihaknya sangat bersyukur dan memberikan apresiasi atas kenaikan nilai SAKIP Pemkab Probolinggo. Harapannya, agar prestasi ini bisa lebih ditingkatkan menjadi A pada evaluasi SAKIP berikutnya.

“Semoga capaian ini dapat semakin memacu semangat seluruh OPD meningkatkan kinerjanya dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Pemkab Probolinggo Ana Maria mengatakan, sebenarnya target naik level di RPJMD Kabupaten Probolinggo adalah tahun 2019. Namun, karena masih ada faktor yang kurang mengakibatkan hasilnya sama saja pada tahun sebelumnya.

“Sebenarnya di RPJM 2019 ini sudah naik level. Tetapi, masih ada faktor yang menyebabkan itu tidak terjadi. Tetapi, meskipun demikian kami berhasil menaikan level,” ungkapnya.

Salah satu faktor yang menghambat naik level itu yakni evalusi kinerja. Pihaknya masih terlambat mengenai evaluasi.

“Itu yang mengakibatkan. Tetapi, insyaallah tahun ini akan kami capai. Mohon doa dan kerja samanya untuk seluruh masyarakat Probolinggo,” katanya.

Pemkot Probolinggo pun meraih penghargan SAKIP 2019. Rapor penilaian SAKIP diterima oleh Wali Kota Hadi Zainal Abidin.

Dalam hasil evaluasi, menunjukkan ada peningkatan penilaian dibandingkan pada tahun 2018. Pada 2018, hasil evaluasi yang diterima Pemkot 70,49. Sedangkan penilaian kinerja di tahun 2019 mencatat 71,00 dengan tingkat akuntabilitas kinerja tetap di Predikat BB.

Komponen yang dinilai meliputi perencanaan kinerja 23,54; pengukuran kinerja 17,87; pelaporan kinerja; evaluasi kinerja; dan capaian kinerja 13,50; sehingga total mejadi 71,00.

Pridjo Djatmiko, Kepala bagian organisasi menjelaskan, Kemenpan RB memberikan sejumlah rekomendasi dalam rapor SAKIP. Antara lain agar Pemerintah daerah mampu meningkatkan efektivitas dan efisensi penggunaan anggaran agar sesuai dengan sasaran yang ditetapkan demi kesejahteraan masyarakat.

“Untuk Pemkot Probolinggo, kemenpan RB merekomendasikan beberapa hal seperti menyempurkan peta proses bisnis yang ada dan mencermati hal-hal yang seharusnya dilakukan untuk mewujudkan tujuan pemda sebagai dasar penyusunan sasaran strategis kinerja serta evaluasi kelembagaan pemerintah daerah,” jelasnya.

Rekomendasi lain yang disampaikan Kemenpan RB adalah meningkatkan budaya kinerja seluruh ASN di lingkungan Pemkot Probolinggo. Sehingga, setiap individu bertanggung jawab terhadap standar keberhasilan. (tom/eka/sid/put/hn/fun)